Oleh : Tomy V. Bawulang, Ph.D
(Direktur Eksekutif, The Center for Strategic Leadership and Innovative Governance Studies
Universitas Proklamasi 45)
Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle kabinet, yang kedua kalinya hanya dalam kurun waktu kurang dari setahun. Langkah ini jelas dimaksudkan untuk menunjukkan ketegasan kepemimpinan. Perubahan paling mencolok adalah pencopotan Sri Mulyani Indrawati dari jabatan
Menteri Keuangan, digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
Namun, dampak langsung di pasar keuangan justru mengirimkan sinyal berbeda. Nilai tukar rupiah merosot hingga Rp16.481 per dolar AS dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi 1,28% pada hari yang sama (Reuters, 2025). Bagi investor, kepergian Sri Mulyani bukan sekadar pergantian pejabat, tetapi kehilangan simbol kredibilitas ekonomi Indonesia.
Gelombang Ketidakpuasan
Reshuffle ini terjadi di tengah gelombang protes sosial terbesar dalam beberapa tahun terakhir.
Demonstrasi mahasiswa dan masyarakat merebak di berbagai daerah. Data ACLED mencatat 100 aksi protes pada Februari 2025, dengan beberapa berujung kekerasan, terutama di Papua. Pada Agustus, Reuters melaporkan aksi massa telah meluas ke 32 provinsi, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, hingga Maluku.
Kemarahan publik bukan semata soal siapa yang duduk di kursi menteri. Ini tentang realitas sehari hari rakyat kecil. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan ada 23,8 juta penduduk yang masih hidup dalam kemiskinan, sementara rasio Gini 0,395 memperlihatkan jurang ketimpangan yang semakin nyata.
Di sisi lain, keputusan DPR menaikkan tunjangan perumahan anggotanya hingga Rp50 juta per bulan menambah bahan bakar kemarahan. Video joget para legislator yang viral di media sosial memperkuat citra elite politik yang terputus dari penderitaan rakyat.
Tragedi meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tertabrak kendaraan taktis saat aksi protes, menjadi simbol betapa jauhnya jurang antara kebijakan elite dan nasib rakyat biasa.
Membebaskan Diri dari Bayang-Bayang Jokowi
Reshuffle juga memiliki dimensi politik personal. Sejak awal, Prabowo kerap dituding masih berada di bawah bayang-bayang mantan presiden Joko Widodo, terutama karena keberadaan sejumlah figur Jokowi di kabinet. Dengan mengganti tokoh-tokoh yang dianggap dekat dengan pendahulunya, Prabowo ingin menunjukkan bahwa ia memiliki kendali penuh atas pemerintahannya sendiri.
Dari sisi politik, strategi ini masuk akal. Seperti pernah diingatkan Antonio Gramsci, legitimasi tidak hanya bertumpu pada otoritas, tetapi juga pada persetujuan masyarakat. Prabowo ingin memperlihatkan bahwa ia mampu mengambil keputusan besar tanpa campur tangan siapa pun. Namun, perlu dicatat: simbolisme tidak bisa menggantikan substansi.
Krisis Keadilan Sosial
Persoalan utama Indonesia saat ini adalah soal keadilan. Filsuf John Rawls menekankan bahwa ketimpangan hanya bisa diterima jika memberi manfaat bagi kelompok masyarakat yang paling tertinggal. Mengacu pada prinsip itu, kebijakan yang berjalan hari ini—kenaikan pajak, pemotongan subsidi, hingga fasilitas mewah bagi pejabat—justru menambah beban rakyat miskin.
Gelombang protes bisa dibaca sebagai “dakwaan Rawlsian”: rakyat menilai kebijakan pemerintah tidak lagi adil. Dalam konteks ini, reshuffle kabinet, betapapun dramatisnya, tidak cukup untuk mengembalikan rasa keadilan yang hilang.
Dari Simbol ke Reformasi
Supaya reshuffle ini lebih dari sekadar pertunjukan politik, Presiden Prabowo perlu bergerak melampaui simbolisme menuju reformasi struktural. Ada beberapa agenda mendesak:
Pertama, Prabowo harus berani mengeluarkan kebijakan yang lebih tegas dan operasional dalam mengurangi ketimpangan. Kebijakan ekonomi harus benar-benar menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama.
Kedua, meningkatkan akuntabilitas. Evaluasi kinerja menteri perlu dilakukan secara transparan dengan indikator yang jelas dan diumumkan ke publik.
Ketiga, melibatkan rakyat dalam proses pengambilan kebijakan strategis. Forum dialog nasional dengan mahasiswa, masyarakat sipil, dan pemimpin daerah bisa menjadi kanal partisipasi konstruktif, menggantikan mobilisasi massa di jalanan.
Keempat, memutus privilese keistimewaan elite. Pemotongan tunjangan mewah dan penghapusan simbol politik elitis akan lebih bermakna dibanding reshuffle semata. Konsep “co-construction” yang diperkenalkan Kenneth Gergen dapat menjadi inspirasi dimana masyarakat bukan hanya dijadikan sebagai objek kebijakan, tetapi mitra dalam proses pengambilan keputusan. Reshuffle ini mungkin memberi Prabowo jeda politik sekaligus memperkuat citra sebagai pemimpin yang berani. Namun, langkah itu hanya akan berarti jika diikuti reformasi substantif. Tanpa itu, krisis kepercayaan publik yang sudah mengakar akan terus menghantui pemerintahannya.
Indonesia tidak membutuhkan pertunjukan politik, melainkan tata kelola yang adil dan inklusif. Rakyat telah jenuh dan Lelah dengan pertunjukan akrobatik politik dan dagelan ‘omon omon’ para elit. Reshuffle adalah gestur berani, tetapi ujian sesungguhnya bagi Prabowo adalah mengubah simbol menjadi substansi. Jika berhasil, ia bisa mendefinisikan ulang masa kepresidenannya. Jika gagal, reshuffle akan dikenang sebagai sekadar panggung simbolik di tengah kejenuhan, keletihan, apatisme, dan pesimisme rakyat yang semakin tumbuh subur dilahan realitas hidup yang semakin sulit hari ini. (*)
