Rote Barat Laut, Sulutnews.com – Progres proyek pembangunan Sekolah Dasar (SD) Oeoko di Kecamatan Rote Barat Laut menjadi sorotan tajam. Pasalnya, realisasi pekerjaan fisik di lapangan dinilai tidak sebanding dengan uang muka yang telah dicairkan sebesar 30% dari total anggaran Rp 777.984.171,71 kepada kontraktor pelaksana, CV Umat Purung, yang dikuasakan kepada direkturnya, Lius Balu.
Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa hingga saat ini, progres pekerjaan fisik SD Oeoko belum mencapai 30%, padahal dana muka telah diterima oleh kontraktor. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi mangkraknya proyek tersebut, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat.
“Kami sangat kecewa dengan lambatnya progres pembangunan SD Oeoko ini. Anak-anak kami sangat membutuhkan fasilitas pendidikan yang layak, tetapi kenyataannya proyek ini berjalan sangat lambat,” ujar salah seorang warga Desa Oeoko yang enggan disebutkan namanya.
Warga juga mempertanyakan kinerja dan tanggung jawab CV Umat Purung sebagai kontraktor pelaksana. Mereka menduga ada indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran proyek, sehingga realisasi fisik tidak sesuai dengan dana yang telah dicairkan.
“Kami mendesak kepada pihak terkait, terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rote Ndao, untuk segera turun tangan dan melakukan evaluasi terhadap proyek ini. Jika ditemukan adanya penyimpangan, kami meminta agar kontraktor diberikan sanksi tegas,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur CV Umat Purung, Lius Balu, belum memberikan keterangan resmi terkait lambatnya progres pekerjaan SD Oeoko. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon dan pesan singkat belum mendapatkan respons dari yang bersangkutan.
Lambatnya progres pembangunan SD Oeoko ini menjadi perhatian serius bagi berbagai pihak. Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao dari daerah pemilihan Rote Barat Laut, meminta agar pemerintah daerah segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini.
“Kami akan segera memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta pihak-pihak terkait untuk membahas masalah ini. Kami tidak ingin proyek ini mangkrak dan merugikan masyarakat,” kata anggota DPRD tersebut.
Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam memilih kontraktor dan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran harus menjadi prioritas utama, agar proyek-proyek pembangunan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Reporter: Dance Henuk
