Editor: Michael ‘Cilox’ Tumiwang/UKW6508
SulutNews.Com, Jakarta – Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan, PLN terus berkomitmen merespons perubahan industri dunia yang mengarah ke nol emisi. Langkah ini selaras dengan upaya Pemerintah memenuhi target Net Zero Emissions (NZE) di tahun 2060.
”Sejalan dengan tingginya komitmen sektor industri untuk mendukung dekarbonisasi di Indonesia, PLN menyediakan listrik hijau lewat Renewable Energy Certificate (REC) sebagai produk Green Energy as a Service (GEAS) yang diakui secara internasional. Setiap sertifikat REC membuktikan bahwa listrik per megawatt hour (MWh) yang digunakan berasal dari pembangkit EBT atau non-fosil,” jelas Darmawan.
Karenanya, PT PLN (Persero) berusaha memenuhi kebutuhan listrik hijau untuk sektor industri di Indonesia. Upaya ini terwujud dalam layanan Green Energy as a Service (GEAS) sebagai komitmen penyediaan listrik bersih dari pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) bagi industri.
Dukungan PLN untuk penyediaan listrik bersih bagi industri tersebut disampaikan dalam agenda “Green Energy Buyers Dialogue” yang mempertemukan segenap pemangku kepentingan dalam Just Energy Transition Partnership (JETP), termasuk perwakilan Pemerintah Indonesia, perwakilan International Partners Group (IPG), Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), perbankan swasta internasional dan domestik, serta pelaku usaha di Jakarta, baru-baru ini.
Guna memastikan listrik hijau itu terpenuhi, PLN terus meningkatkan kapasitas pembangkit EBT di tanah air. Hingga tahun 2023, pengembangan pembangkit EBT PLN telah mencapai 8.786 megawatt (MW). Dengan rincian pembangkit berbasis hidro (PLTA/PLTMH) sebesar 5.777 MW, pembangkit berbasis panas bumi (PLTP) sebesar 2.519 MW, dan sisanya berasal dari surya (PLTS), angin (PLTB) dan biomassa.
Tidak berhenti di situ, PLN bersama Pemerintah tengah melakukan finalisasi peningkatan bauran EBT dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penambahan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru. Targetnya, penambahan kapasitas pembangkit di Indonesia ke depan akan ditopang oleh EBT.
”Jadi, mulai hari ini hingga tahun 2040, penambahan kapasitas sebesar 21 Gigawatt (GW) berasal dari pembangkit listrik tenaga gas, 28 GW dari tenaga surya dan angin, 31 GW dari tenaga air dan panas bumi, 2,4 GW dari energi baru,” tutur Darmawan.
Salah satu pelanggan REC PLN, PT Hindo (H&M Group Indonesia) yang diwakili oleh Stakeholder Engagement and Sustainability Manager, Anya Sapphira menyampaikan layanan listrik hijau PLN telah mampu menjawab kebutuhan H&M sebagai perusahaan fashion global yang berkomitmen untuk mencapai NZE. Ia merasa dukungan PLN tersebut membuat H&M dapat menjalankan proses produksi secara berkelanjutan.
”Kami membutuhkan banyak bantuan dalam regulasi dan infrastruktur terkait EBT. Karena H&M memiliki komitmen untuk mengatasi perubahan iklim. Sehingga, emisi dalam rantai pasok menjadi penting bagi kami yang bekerja sama dengan 58 pabrik independen di Indonesia dan melibatkan tak kurang 90 ribu pekerja,” jelas Anya.
Kepala Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) Paul Butarbutar mengungkapkan, JETP bersama mitra global lain mendukung penuh pengembangan ekosistem EBT di Indonesia. Dalam hal ini, JETP bersama dengan International Partners Group (IPG) siap menyokong pendanaan untuk proyek hijau yang dikembangkan PLN.
”Inilah daftar proyek prioritas yang telah kami diskusikan dengan rekan kami dari IPG dan juga dari PLN. Jadi, kami dengan senang hati jika rekan-rekan dari industri, dari asosiasi atau pengembang yang ingin proyeknya dibiayai,” ucap Paul.
Senada dengan hal tersebut, Director of the Southeast Asia Energy Division at the Asian Development Bank (ADB), Andrew Jeffries mengatakan bahwa berbagai upaya PLN meningkatkan pemanfaatan EBT telah sejalan dengan agenda transisi energi global. Ia berharap PLN tidak hanya mampu menyuplai listrik bersih untuk industri, tetapi sekaligus meningkatkan perekonomian.
”Kami punya sejarah panjang bekerja sama dan mendukung PLN di sektor energi. Kami berkomitmen untuk membantu Indonesia dan negara berkembang lainnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Andrew.(prs/mg7)
