Kendari, Sulutnews.com — Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah tegas Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara dalam mengungkap berbagai dugaan penyalahgunaan dan penyelundupan BBM serta LPG bersubsidi di wilayah tersebut. Sinergi ini menjadi kunci utama agar energi bersubsidi dapat sampai tepat kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
Hasil Penanganan Kasus Oktober–November 2026
Berdasarkan data Polda Sultra, selama periode Oktober hingga November 2026 telah ditangani:
- 13 laporan polisi
- 18 orang tersangka
- Barang bukti diamankan: 14.780 liter Biosolar, 3.183 liter Pertalite, dan 433 tabung LPG 3 kg, serta sejumlah kendaraan dan peralatan yang diduga digunakan dalam penyalahgunaan.
Berbagai satuan kerja Polda Sultra terlibat dalam pengungkapan kasus, antara lain:
- Penyelundupan LPG 3 kg dan Pertalite di wilayah Konawe
- Pengamanan 450 liter Biosolar B50 di Kota Kendari yang diduga akan dijual ke lokasi tambang
- Pengungkapan pengangkutan 246 tabung LPG 3 kg yang rencananya dikirim ke Morowali, Sulawesi Tengah
- Berbagai kasus lain yang ditangani Ditreskrimsus, Ditpolairud, Ditintelkam, serta jajaran Polres se-Sultra
Komitmen Pertamina Jaga Distribusi Tepat Sasaran
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, menegaskan pentingnya sinergi dengan aparat penegak hukum:
“Kami sangat mengapresiasi langkah tegas Polda Sulawesi Tenggara beserta seluruh jajaran. Sinergi ini sangat penting untuk menjaga distribusi energi bersubsidi agar tepat sasaran. Pertamina akan terus mendukung upaya penegakan hukum melalui koordinasi erat dengan aparat serta penguatan sistem pengendalian di lapangan.”

Pertamina terus memperkuat pengawasan melalui berbagai langkah:
- Program Subsidi Tepat
- Pemanfaatan sistem digital untuk memantau transaksi di SPBU
- Pemeriksaan berkala terhadap lembaga penyalur BBM dan LPG
- Koordinasi berkelanjutan dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan
Lembaga penyalur resmi yang terbukti melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi tegas, mulai dari sanksi administratif, penghentian sementara penyaluran, hingga pemutusan hubungan usaha sesuai tingkat pelanggaran.
Dasar Hukum dan Imbauan Masyarakat
Penyaluran BBM dan LPG bersubsidi diatur melalui sejumlah peraturan pemerintah, antara lain Perpres No. 191 Tahun 2014, Perpres No. 104 Tahun 2007, dan Perpres No. 38 Tahun 2019. Setiap pelanggaran dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
Pertamina mengimbau masyarakat untuk:
- Membeli BBM dan LPG hanya melalui lembaga penyalur resmi
- Menggunakan energi bersubsidi sesuai peruntukannya
- Tidak melakukan penimbunan, pengangkutan, maupun penjualan kembali secara ilegal
Masyarakat dapat menyampaikan informasi atau pengaduan melalui Pertamina Contact Center 135 yang beroperasi 24 jam.
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi berkomitmen menjaga ketersediaan, kelancaran distribusi, dan ketepatan sasaran energi bersubsidi. Kolaborasi yang kuat bersama aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan mewujudkan tata kelola distribusi yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.(*/Merson)







