Boltim, Sulutnews.com – Adanya permintaan Masyarakat agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), melakukan kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Sulawesi Utara terkait calon pekerja migran.
Hal tersebut, mendapat respon Kepala Dinas (Kadis) Disnakertrans Boltim, Rosni Mamonto,”Saya baru menjabat Kadis dan tentunya masih banyak hal perlu Saya pelajari salah satunya hal itu,”Kata Rosni kepada wartawan belum lama ini.
Lanjut dia, soal kerjasama atau MoU dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), agar ada calon pekerja migran dari Bolaang Mongondow Timur pihaknya juga perlu mempelajari poin – poin apa saja yang bakal dituangkan nanti.
“Terkait MoU itu kita akan pelajari dulu. Karena itu kan kewenangannya UPTD BP2MI Sulawesi Utara. Kalau Kami sifatnya koordinasi saja,”Jelas Rosni.
Sementara itu, salah satu ASN fungsional di Bidang Penlat Disnakertrans Boltim Novi menuturkan, setahu dia pada tahun 2021 saat masih Kadis lama Irwan Kiay Demak, lalu hal itu sudah pernah ada sosialisasi dari UPTD BP2MI masala itu.
“Waktu itu Kita ditawari untuk bekerjasama namun biaya Bimtek untuk calon pekerja migran dibebankan ke Daerah tapi Kita tak ada anggaran.”Ungkapnya.
“Mereka (UPTD BP2MI Sulut) juga sudah bertemu Pak Bupati Sachrul kala itu namun karena keterbatasan dana sehingga dilihat program mana yang menjadi skala prioritas sehingga tidak jadi,”Kuncinya. (*/Ayax)
