Sekayu, Muba Sulutnews.com – Peran kecamatan sebagai ujung tombak pemerintahan kembali ditegaskan oleh Bupati Muba HM Toha Tohet SH saat memimpin rapat koordinasi bersama para camat se-Kabupaten Musi Banyuasin, Kamis (16/04/2026).
Dalam pertemuan ini menitikberatkan pada percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan pelayanan publik di tingkat wilayah kecamatan.
Rapat tersebut menjadi forum strategis untuk menyelaraskan langkah pemerintah daerah hingga ke tingkat kecamatan dalam mendorong percepatan pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
Dalam arahannya, Bupati Toha menegaskan bahwa camat memiliki peran penting sebagai ujung tombak pemerintahan di wilayah. Karena itu, pelayanan kepada masyarakat harus terus ditingkatkan dengan pendekatan yang responsif dan solutif.
“Kita harus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang prima dari pemerintah kecamatan. Camat tidak boleh hanya menunggu laporan, tetapi harus aktif turun ke lapangan ketika ada persoalan di tengah masyarakat agar dapat segera diselesaikan,” tegasnya.
Menurutnya, kedekatan antara aparatur pemerintah dengan masyarakat menjadi kunci utama terciptanya pelayanan publik yang efektif sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di daerah.
Selain menyoroti pelayanan publik dan percepatan pembangunan, Bupati Toha juga memberi perhatian khusus terhadap penertiban aset daerah.
Ia meminta seluruh camat segera menginventarisasi dan menyelesaikan persoalan aset yang ada di wilayah masing-masing.
“Aset harus menjadi perhatian serius, mulai dari aset daerah, aset desa hingga kejelasan batas desa. Semua itu harus didata dan ditata dengan baik. Camat juga saya minta lakukan pendekatan dan komunikasi aktif dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayahnya agar tercipta sinergi dalam mendukung pembangunan daerah,” tegasnya.
Menurut Bupati Toha, langkah tersebut penting agar seluruh aset pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal sekaligus meminimalkan potensi konflik batas wilayah maupun persoalan administrasi di lapangan.
“Persoalan aset harus segera diselesaikan. Camat bersama jajaran harus memastikan seluruh aset yang ada di wilayahnya tertata dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi pemerintah daerah maupun masyarakat,” tambahnya.
