Manado, Sulutnews.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mencermati kekhawatiran masyarakat terkait antrean panjang di sejumlah SPBU Kota Manado, termasuk laporan mengenai stok Pertalite yang habis sebelum seluruh konsumen mendapat giliran. Pemerintah meminta agar kondisi ini segera ditangani agar pelayanan publik dan aktivitas ekonomi tidak semakin terganggu.
Hal tersebut disampaikan oleh Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Sulut, Jemmy Ringkuangan, S.IP., M.Si., saat dikonfirmasi melalui telepon, Kamis (15/10/2026).
“Kami mencermati laporan antrean dan kekosongan stok. Penyebab pastinya harus dipastikan melalui pemeriksaan data dan kondisi lapangan — mulai dari ketersediaan di Terminal BBM Bitung, jadwal pengiriman, hingga penyaluran di masing-masing SPBU. Yang utama saat ini: pelayanan segera dipulihkan dan informasi disampaikan secara terbuka,” tegasnya.
Tidak Boleh Langsung Disimpulkan
Ringkuangan mengingatkan bahwa antrean tidak boleh langsung dinilai hanya disebabkan oleh tingginya permintaan atau gangguan distribusi sebelum data operasional diperiksa bersama. Pertamina Patra Niaga diminta menjelaskan secara transparan kondisi stok, realisasi pengiriman, kemungkinan keterlambatan, serta langkah pemulihan yang sedang dan akan dijalankan.
Foto – Antrean Angkot di SPBU di Malayang hinga jam 09.00 wita
Koordinasi Lintas Pihak untuk Langkah Nyata
Pemprov Sulut akan mengoordinasikan penanganan bersama Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, Pemerintah Kota Manado, aparat keamanan, dan pihak terkait lainnya. Pertamina juga diminta mempertimbangkan penyesuaian pengiriman ke SPBU yang paling terdampak, pengaturan antrean agar tidak mengganggu lalu lintas, serta penyampaian informasi berkala kepada masyarakat.
“Koordinasi harus menghasilkan langkah yang terasa di lapangan: pasokan disalurkan sesuai kebutuhan, antrean ditata tertib, dan masyarakat mendapat informasi yang jelas. Jika ditemukan indikasi penimbunan atau penyalahgunaan, akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan,” ujarnya.
Dampak Terasa di Lapangan, Masyarakat Diimbau Tenang
Antrean panjang berpotensi mengganggu mobilitas warga, waktu kerja, angkutan penumpang dan barang, serta kegiatan usaha. Pantauan di lapangan menunjukkan antrean telah berlangsung sejak pukul 07.00 Wita hingga menjelang siang.
“Sudah satu jam belum dapat BBM,” ungkap salah satu warga yang mengantre.
Jemmy mengimbau masyarakat tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan, tidak berlebihan, sambil menunggu informasi resmi dari pihak berwenang. BBM adalah penopang kegiatan sehari-hari — pemulihan penyaluran yang cepat dan terkoordinasi adalah prioritas bersama.
Perlu diketahui, pengaturan dan pengawasan penyediaan serta pendistribusian BBM melibatkan BPH Migas, sedangkan penyaluran BBM bersubsidi mengacu pada ketentuan yang berlaku.
(Fanny)
