KOTAMOBAGU — Pemerintah Kota Kotamobagu memberikan penjelasan terkait penataan kawasan Paloko-Kinalang, khususnya pekerjaan pada median jalan yang tengah berlangsung dan penebangan sejumlah pohon di lokasi tersebut. Pemkot menegaskan, penataan median Jalan Paloko-Kinalang telah melalui tahapan teknis dan administratif, termasuk penyusunan kajian oleh perangkat daerah terkait sebelum pekerjaan dilaksanakan.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kota Kotamobagu, Ahmad Yani Umar, S.E., mengatakan rencana penataan median tersebut telah disiapkan sejak 2025 dan kemudian dialokasikan dalam APBD Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2026. Sebelum pekerjaan dimulai, pihaknya meminta kajian teknis dari sejumlah perangkat daerah, antara lain Dinas PUPR terkait pola tata ruang, Dinas Lingkungan Hidup mengenai tanaman di median, Dinas Perhubungan terkait analisis dampak lalu lintas, serta BPKD terkait status aset. “Kegiatan penataan median Jalan Paloko-Kinalang kami rencanakan pada tahun 2025, dan ditata dalam APBD 2026,” ujar Yani, Kamis (17/9/2026).
Setelah dokumen kajian teknis tersedia, Dinas PRKP melanjutkan proses dengan mengajukan permohonan kepada Inspektorat Daerah untuk dilakukan probity audit. Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses administratif sebelum pekerjaan penataan dilaksanakan. Pemkot menyebut seluruh proses dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai perencanaan, ketentuan teknis, dan tata kelola pemerintahan.
Terkait penebangan pohon yang menjadi sorotan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu, Erwin Pasambuna, S.H., menjelaskan bahwa berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Kotamobagu Tahun 2014-2034, median Jalan Paloko-Kinalang tidak tergambarkan sebagai kawasan Ruang Terbuka Hijau. Dalam pola ruang RTRW, kawasan tersebut tergambarkan sebagai Kawasan Perumahan Kepadatan Tinggi seluas sekitar 2.615 meter persegi dan Kawasan Perkantoran Pemerintah sekitar 1.739 meter persegi. Pemkot sebelumnya memang pernah mengusulkan kawasan tersebut masuk dalam RTH, tetapi usulan itu tidak diterima karena luasan yang diajukan dinilai belum memenuhi batas minimal yang dipersyaratkan.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Kotamobagu, Claudy Mokodongan, S.T., M.E., mengatakan penataan tanaman pada median jalan harus mempertimbangkan fungsi jalan, estetika, keselamatan, dan kenyamanan pengguna. Mengacu pada Permen PUPR Nomor 05/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan, jenis tanaman yang digunakan perlu memenuhi sejumlah persyaratan teknis. Di antaranya, akar tidak merusak struktur jalan, tidak memiliki percabangan rendah, tidak menghalangi pandangan pengendara, tidak terlalu rimbun, serta tidak berukuran terlalu besar sehingga berisiko ketika tumbang.
Pemkot Kotamobagu menegaskan penataan median Paloko-Kinalang diarahkan untuk menciptakan kawasan yang lebih tertata dengan tetap memperhatikan aspek tata ruang, keselamatan lalu lintas, kenyamanan masyarakat, estetika, dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah daerah juga memastikan pemilihan tanaman akan disesuaikan dengan karakteristik median jalan sehingga tidak mengganggu fungsi jalan maupun membahayakan pengguna. Penataan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki kualitas ruang publik dan infrastruktur perkotaan secara terencana.
