Bolmong Utara, Sulutnews.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik terus diperkuat. Salah satu langkah strategis yang kini dipacu adalah percepatan implementasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) melalui penguatan aspek administrasi, regulasi, dan tata kelola kelembagaan.
Penguatan ketiga aspek tersebut diimplementasikan melalui beberapa langkah teknis utama:
- Penguatan Aspek Administrasi: Pemenuhan dokumen syarat administratif, meliputi Surat Pernyataan Kesanggupan Meningkatkan Kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Pola Tata Kelola, serta Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
- Penguatan Aspek Regulasi: Penyesuaian dengan kerangka hukum nasional, khususnya Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan kepala daerah (Perkada) turunannya.
- Penguatan Tata Kelola Kelembagaan: Penetapan struktur organisasi yang jelas, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan optimalisasi fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas BLUD guna menjamin akuntabilitas dan transparansi.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Reviu Inspektorat Daerah tentang Penerapan BLUD UPTD RSUD yang dipimpin langsung Bupati Bolmong Utara Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev., di Ruang Rapat Bupati, Kamis (04/06/2026).
Dalam rapat tersebut, Bupati Sirajudin menegaskan bahwa seluruh perangkat terkait harus memastikan kesiapan BLUD secara menyeluruh, baik dari sisi administrasi maupun regulasi. Menurutnya, kesiapan dokumen dan kepatuhan terhadap aturan menjadi fondasi penting sebelum BLUD diimplementasikan.
“Tujuan rapat hari ini untuk memperjelas berbagai hal terkait BLUD. Kita ingin memastikan semuanya sudah siap secara administrasi dan regulasi,” ujar Sirajudin.
Bupati juga menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang responsif terhadap setiap hasil evaluasi dan keputusan rapat. Ia meminta seluruh pihak terkait untuk segera menindaklanjuti setiap tahapan yang diperlukan agar target implementasi dapat tercapai sesuai jadwal.
Selain itu, bupati mengingatkan perlunya mitigasi risiko dalam proses pembentukan dan pengelolaan BLUD. Dengan perencanaan yang matang, setiap potensi kendala dapat diantisipasi sejak dini sehingga tidak menghambat pelaksanaan program.
”Kita harus belajar mitigasi risiko. Minggu depan semuanya harus sudah tuntas, termasuk struktur BLUD. Harus dibiasakan untuk langsung ditindaklanjuti, tinggal menunggu final dan kita siap implementasi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boltara, Sofyan Mokoginta, SKM., menyatakan kesiapan jajarannya untuk menindaklanjuti seluruh arahan yang telah disampaikan dalam rapat koordinasi tersebut.
Kami setelah rapat ini akan segera menindaklanjuti seluruh hasil dan arahan yang telah disampaikan,” kata Sofyan.
Percepatan implementasi BLUD menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Boltara dalam mewujudkan tata kelola pelayanan yang lebih profesional, fleksibel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Dengan dukungan regulasi yang kuat dan kesiapan kelembagaan yang matang, BLUD diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan kesehatan di daerah. *** GG
