Bitung, Sulutnews.com – Mengangkat tema ” Memajukan Demokrasi, Pemenuhan HAM, Dan Penguatan Partisipasi Masyarakat Dari Daerah Hingga Nasional”, festival HAM 2024 resmi di buka, Senin(29/07/24).
Opening seremony yang digelar pada Senin malam, pukul 19:00 wita, berlangsung di halaman Kantor Wali Kota Bitung dan dihadiri oleh seluruh jajaran Pemerintah Kota Bitung, Provinsi, unsur forkopimda serta Instansi Vertikal yang ada.
Kota Bitung, saat ini menjadi tuan rumah atas pelaksanaan dan merupakan Kota Pertama di Indonesia Timur sejak awal berlangsungnya 11 tahun lalu festival HAM di mulai.
Selain menjadi peringatan sekaligus perayaan satu dekade dalam memajukan demokrasi, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia
Kota Bitung juga memiliki kriteria tepat sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan ini, sebagaimana diungkap dalam press conference yang digelar Senin(29/07/24) sore
Yang dihadiri oleh Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri, Ketua Komnas HAM RI, Atnike Nova Sigiro, Ketua Dewan Pengurus International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Khairani Arifin serta Deputi 5 Kantor Staf Kepresidenan, Rumadi Ahmad.
Dikatakan oleh Ketua Dewan Pengurus International NGO Forum on Indonesian Development(INFID), Khairani Arifin bahwa Kota Bitung memiliki atribut pemenuhan solusi bagi masyarakat atas asas hak asasi manusia
Salah satu diantaranya adalah tersedianya Ruang Sepakat sebagai wadah bagi masyarakat dan pemerintah Kota Bitung dalam menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi.
” Sangat kami apresiasi adalah disediakannya ruang temu antara masyarakat dengan pemerintah. Dimana masyarakat bisa menyampaikan persoalan-persoalan mereka dan pemerintah memberikan tanggapannya. Ini hal yang sangat bagus,” ungkap Khairani.
Diketahui, Festival HAM 2024 merupakan forum strategis untuk menjawab persoalan HAM yang sesuai dengan konteks hari ini sehingga dapat menghasilkan agenda-agenda yang patut menjadi fokus dan atensi bersama pemerintah pusat hingga daerah.
Festival HAM saat ini, juga menjadi momentum untuk merayakan praktik-praktik baik pelaksanaan pembangunan dan berkeadilan sosial dengan memperhatikan budaya lokal oleh pemerintah Kabupaten/ Kota di Indonesia.
(Tzr)
