Rote Ndao, Sulutnews.com – Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur tengah dihebohkan oleh kasus dugaan penyelewengan bantuan keramba jaring apung senilai Rp7,5 miliar. Bantuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pada tahun anggaran 2015 ini, diduga tidak sampai ke tangan para nelayan yang seharusnya menjadi penerima manfaat.
Informasi yang beredar menyebutkan, puluhan nama dalam proposal pengajuan bantuan, termasuk nama-nama anak sekolah, tercantum sebagai penerima manfaat. Namun, kenyataannya, dana tersebut diduga jatuh ke tangan oknum pengusaha di Kecamatan Pantai Baru. Seorang nelayan yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kecurigaan tersebut, menuding bantuan keramba dan dana pemeliharaan tersendat di tangan pengusaha tersebut.
Nelayan tersebut juga menjelaskan bahwa saat penyaluran bantuan pada tahun 2015, hanya beberapa orang, yang merupakan keluarga dari pengusaha tersebut, yang hadir.
Kejanggalan ini semakin diperkuat dengan kondisi keramba yang ditemukan rusak parah dan terbengkalai di Dusun Deoen Desa Persiapan Ofalangga dan Dusun Batubelak Desa Tesabela. Tali jangkar terkubur pasir, jaring robek dan putus, serta dipenuhi tiram—bukti nyata dari kurangnya perawatan.
Ketidakjelasan ini menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi pengelolaan dana bantuan. Upaya konfirmasi kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Rote Ndao, Yermias Kota, berujung pada arahan untuk menghubungi sekretaris dan Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK). Hal ini semakin memperkuat dugaan kurangnya pengawasan dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan tersebut.
Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat dalam penyaluran bantuan pemerintah, terutama di daerah tertinggal. Bantuan yang seharusnya menjadi pengungkit perekonomian masyarakat, justru diduga disalahgunakan dan merugikan banyak pihak. Publik menuntut kejelasan dan transparansi dari pemerintah terkait penggunaan dana tersebut, serta proses hukum yang adil bagi pihak-pihak yang terlibat.
Kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah akan semakin tergerus jika kasus seperti ini dibiarkan tanpa penyelesaian yang tuntas. Investigasi menyeluruh dan tindakan tegas diperlukan untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang. Semoga kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak agar selalu mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.
Reporter: Dance Henukh
