Bitung, Sulutnews.com – Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas memberikan perhatian khusus terhadap tata kelola kepegawaian, termasuk rencana mempermudah skema kenaikan pangkat dan jenjang karier bagi aparatur sipil negara (ASN).
Hal tersebut disampaikannya dalam forum pertemuan terbuka yang digelar secara virtual melalui Zoom, Jumat (3/7/2026), dan diikuti sebanyak 6.193 pegawai di lingkungan Kementerian Hukum RI, termasuk ASN Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum (Bapelkum) Bitung.
Forum yang dihadiri seluruh jajaran Pimpinan Tinggi (Pimti) Madya dan Pratama itu juga membahas berbagai isu strategis, mulai dari kesejahteraan pegawai, percepatan karier, hingga penguatan tata kelola kelembagaan di seluruh wilayah Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, Supratman mengusulkan agar hasil uji kompetensi ke depan dapat ditampilkan secara real-time sesaat setelah ujian selesai.
Langkah itu dinilai dapat meningkatkan transparansi, objektivitas, sekaligus memberikan kepastian yang lebih cepat bagi ASN.
Selain reformasi karier, forum juga membahas rencana strategis mengenai usulan kenaikan Tunjangan Kinerja (Tukin) hingga 100 persen di lingkungan Kementerian Hukum.
Usulan tersebut selanjutnya akan dikoordinasikan dan dibahas bersama Kementerian Keuangan.
Di sisi lain, Supratman turut menyoroti pengalihan kewenangan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) yang sebelumnya berada di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan kini dilimpahkan kepada Kantor Wilayah.
Menanggapi aspirasi terkait keterbatasan anggaran di tingkat wilayah dalam menjalankan kewenangan baru tersebut, pimpinan menegaskan komitmennya untuk melakukan evaluasi serta penyesuaian distribusi dukungan manajemen di daerah.
Sesi diskusi berlangsung interaktif melalui forum tanya jawab yang dimanfaatkan pegawai untuk menyampaikan berbagai aspirasi, termasuk terkait implementasi regulasi internal.
Sebagai penutup, forum menegaskan pentingnya penguatan komunikasi terbuka, koordinasi lintas unit yang solid, serta peningkatan partisipasi aktif seluruh pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian target kinerja Kementerian Hukum.
