Jakarta – Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) mendesak pemerintah agar membuat ekosistem yang dapat melibatkan platform digital global (Over the Top/OTT) berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur digital nasional. Hal ini mengingat pertumbuhan ekonomi digital yang terus meningkat perlu diiringi dengan pembagian peran yang lebih berimbang di antara seluruh pelaku ekosistem digital.
Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Umum MASTEL Sarwoto Atmosutarno dalam rangkaian Digital Transformation Indonesia Conference & Expo (DTI-CX) 2026, yang turut dihadiri oleh Menko Perekonomian, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Dirjen Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital.
“Selama ini kita lebih banyak melihat manfaat kehadiran platform digital global, mulai dari pertumbuhan ekonomi digital, efisiensi, hingga berbagai inovasi layanan. Namun, pada saat yang sama, kebutuhan investasi infrastruktur digital terus meningkat dan sebagian besar masih ditanggung oleh industri telekomunikasi,” ujar Sarwoto.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekosistem digital tidak lagi dapat menjadi tanggung jawab satu sektor saja. Keterlibatan seluruh elemen ekosistem digital sangat diperlukan apalagi platform digital global selama ini memanfaatkan jaringan telekomunikasi sehingga mereka perlu mengambil bagian dalam menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur digital Indonesia.
Sarwoto mengapresiasi pandangan Menteri Komunikasi dan Digital mengenai pentingnya retensi nilai ekonomi digital nasional di dalam negeri, termasuk melalui skema fair share antara platform digital global dan penyedia infrastruktur digital nasional yang disampaikan pada acara DEAL 2026 (23 Juni 2026).
Menurut Sarwoto, gagasan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan pertumbuhan ekonomi digital berjalan seiring dengan penguatan kapasitas nasional. Dengan semakin besarnya kebutuhan konektivitas, harus diimbangi dengan kontribusi yang lebih proporsional dari seluruh pelaku ekosistem digital.
Lebih lanjut, Sarwoto mengatakan dukungan terhadap penyempurnaan tata kelola platform digital kini juga semakin menguat, baik di lingkungan pemerintah maupun DPR RI. Sejumlah kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bappenas, serta Komisi I, Komisi VI, dan Komisi XI DPR RI dinilai telah memiliki kesamaan pandangan mengenai pentingnya kebijakan tersebut.
“Ini momentum yang tepat bagi Kemenkomdigi untuk menghadirkan kebijakan yang mendorong kontribusi platform digital global melalui kolaborasi yang berkeadilan dengan industri telekomunikasi. Dengan begitu, pembangunan infrastruktur digital nasional dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi Indonesia,” kata Sarwoto.
Artikel ini juga tayang di VRITIMES
