MAKASSAR, SULUTNEWS.COM – Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel), membongkar dugaan bisnis pengoplosan LPG bersubsidi di Kota Makassar. Polisi menangkap AA (47) karena pria tersebut diduga memindahkan isi tabung LPG 3 kilogram ke tabung nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram.
Dirreskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol. Taufik Herdiansyah Zeinardi, S.I.K., S.H., M.H., membeberkan kasus ini dalam konferensi pers di BTP Blok F Nomor 447, Kecamatan Tamalanrea, Selasa (10/11/2026). Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol. Didik Supranoto, S.I.K., M.H., dan perwakilan Pertamina Patra Niaga Sulawesi Selatan, Lilik Hardiyanto, turut hadir.
Didik menjelaskan bahwa penyidik Ditreskrimsus menyelidiki dugaan penyalahgunaan distribusi minyak dan gas bumi serta pelanggaran perlindungan konsumen. Penyelidikan tersebut mengarah kepada AA yang diduga menjalankan bisnis pengoplosan sejak Agustus 2026.
Selama Agustus hingga November 2026, AA meraup keuntungan sekitar Rp55,2 juta. Untuk mendukung penyidikan, petugas membawa sejumlah barang bukti dari lokasi.
Polisi mengumpulkan 100 tabung LPG 3 kilogram, enam tabung 5,5 kilogram, dan 21 tabung 12 kilogram. Petugas juga mengambil dua timbangan, 13 alat transfer gas, satu unit mobil, serta 50 segel tabung berwarna putih dan kuning.
Taufik menyebut laporan warga sebagai awal penyelidikan. Pada Minggu (8/11/2026), sekitar pukul 10.00 WITA, masyarakat melaporkan dugaan pengoplosan LPG di BTP Blok F Nomor 447, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea.
Menanggapi laporan itu, Unit 1 Subdit 1 Industri dan Perdagangan Ditreskrimsus Polda Sulsel langsung bergerak. Tim mencari informasi, memeriksa lokasi, dan menelusuri aktivitas mencurigakan. Keesokan harinya, Senin (9/11/2026), sekitar pukul 11.30 WITA, petugas mendatangi lokasi.
Dari penyelidikan tersebut, polisi mengetahui cara AA memperoleh LPG bersubsidi. Ia membeli tabung 3 kilogram dari pangkalan dengan harga Rp19.000 hingga Rp20.000 per tabung. Selain itu, AA membeli pasokan dari toko campuran seharga sekitar Rp25.000 per tabung.
AA kemudian memindahkan isi gas ke tabung nonsubsidi menggunakan alat transfer. Ia memanfaatkan ember berisi es batu atau air untuk membantu proses pemindahan. Setelah itu, AA menimbang setiap tabung agar beratnya sesuai standar.
Polisi mencatat dua kelompok penjualan. Pertama, AA menjual 120 tabung ukuran 5,5 kilogram dan memperoleh keuntungan sekitar Rp7,2 juta. Kedua, ia menjual 400 tabung ukuran 12 kilogram dengan keuntungan Rp48 juta.
Dari kedua kelompok penjualan itu, AA meraup total Rp55,2 juta. Namun, rincian tersebut menunjukkan 520 tabung, sedangkan data awal mencatat 510 tabung. Penyidik perlu memeriksa kembali selisih jumlah tersebut.
Penyidik menggunakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Selain itu, penyidik menerapkan Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Kedua aturan tersebut mengancam pelaku dengan pidana penjara maksimal enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.
Sementara itu, Lilik Hardiyanto mengapresiasi langkah Polda Sulsel. Ia berterima kasih kepada jajaran kepolisian yang membongkar dugaan penyalahgunaan LPG bersubsidi tersebut.
Lilik juga mengingatkan masyarakat agar tidak memindahkan gas secara sembarangan. Pemindahan tanpa prosedur keselamatan dapat memicu kebocoran dan ledakan. Apalagi, LPG mudah terbakar dan membutuhkan penanganan sesuai standar.
Karena itu, Polda Sulsel mengajak masyarakat mengawasi penyaluran LPG bersubsidi. Warga juga dapat melaporkan dugaan pengoplosan atau penyalahgunaan distribusi energi kepada kepolisian.
Dengan laporan masyarakat, polisi dapat lebih cepat menelusuri praktik penyimpangan. Upaya ini sekaligus membantu melindungi hak konsumen dan menjaga keselamatan bersama.
Penulis : Muhammad Irwansyah (Wartawan Madya)
