Palembang, Sulutnews.com – Ketua Asosiasi Planters Muda Indonesia (APMI) Wilayah Sumatera Selatan, Benny, C.PS., secara resmi memberikan apresiasi tinggi kepada Universitas Sumatera Selatan (USS) atas keberhasilannya terpilih sebagai Perguruan Tinggi penyelenggara Program Beasiswa Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit (SDM PKS) tahun 2026.
Penunjukan ini dinilai sebagai langkah strategis bagi putra-putri daerah. Menurut Benny, keberadaan USS sebagai penyelenggara akan memudahkan talenta lokal untuk belajar lebih dekat dengan lanskap daerahnya sendiri. Hal ini penting agar mereka tidak hanya menjadi ahli secara teori, tetapi juga mampu menguasai karakter industri sawit spesifik di Sumatera Selatan.
“APMI Sumsel menyambut kehadiran peran USS dengan penuh antusias. Setelah satu dekade program beasiswa ini berjalan, akhirnya ada institusi pendidikan di Sumsel yang berkesempatan mengambil peran besar. Apalagi, sosok Rektor USS dikenal memiliki reputasi pergaulan yang luas, baik lokal maupun nasional, serta sangat adaptif terhadap perkembangan zaman,” ujar Benny dalam keterangan tertulisnya di Palembang (15/05).
Momentum Kejayaan Sriwijaya
Lebih lanjut, Benny memandang momentum ini sebagai waktu yang tepat untuk menggaungkan kembali semangat “Make Sriwijaya Plantation Great Again”. Sumatera Selatan memiliki sejarah panjang dalam membangun peradaban, termasuk masa keemasan Sriwijaya yang pernah menjadi pusat pembelajaran dunia.
“Hari ini, kita melihat geliat ekonomi di tepian Sungai Musi, mulai dari Pasar 16 Ilir, transportasi Ketek, hingga pusat produksi strategis seperti PT Pusri dan Pelabuhan Boom Baru. Momentum beasiswa ini harus menjadi alat untuk menajamkan kembali kejayaan Bumi Sriwijaya sebagai pusat kekuatan ekonomi agraria dan maritim di masa depan,” tegasnya.
Sinergi dan Catatan Kritis Mengenai Amanah Petani
Secara prinsip, APMI Sumsel menyatakan kesiapan untuk bersinergi dan “Gerak Bersama” mendukung USS sebagai kampus percontohan pengelolaan SDM Sawit. Namun, Benny memberikan pengingat keras mengenai tanggung jawab moral di balik pengelolaan dana ini.
“Dana ini dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDPKS). Harus selalu kita ingat bahwa dana ini tidak hanya berasal dari korporasi, tetapi ada kontribusi dan beban yang dilimpahkan ke pundak petani sawit. Maka, pemanfaatannya harus benar-benar berdampak nyata bagi mereka,” tambahnya.
Waspadai Inkonsistensi Administrasi
Menutup pernyataannya, Benny menyoroti adanya potensi polemik terkait perbedaan nomenklatur program. Terdapat ketidaksinkronan istilah antara laman pendaftaran (beasiswasdmsawit.id) yang menyebut “Beasiswa SDM Sawit” dengan rilis resmi BPDP yang menggunakan istilah “Beasiswa SDM Perkebunan”.
“Multinarasi istilah ini berpotensi memicu kegaduhan. Apakah program ini eksklusif untuk satu komoditas atau dibuka secara luas (open access) untuk komoditas perkebunan lainnya? Ini tantangan bagi semua pemangku kepentingan. Kita perlu duduk bersama agar regulasi ini jelas dan tidak ada pihak—terutama mahasiswa atau petani—yang dirugikan di kemudian hari akibat ketidaksinkronan administrasi,” tutup Benny.(*/Merson)
