Bolmut, Sulutnews.com – Pandawa Lima merupakan tokoh yang tak terpisahkan dalam cerita Mahabarata. Lima bersaudara yang terdiri dari Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa ini menjadi bagian dari Perang Baratayuda melawan Kurawa.
Sebenarnya antara Pandawa Lima dan Kurawa adalah saudara sepupu, namun mereka diceritakan memperebutkan tahta Hastinapura dalam Perang Baratayuda. Minggu (23/02/2025).
Di sisi lain, perang antara Pandawa Lima dan Kurawa ini kadang juga diibaratkan sebagai perang antara sifat baik dan sifat jahat, di mana Pandawa Lima mewakili sifat baik dan Kurawa sebagai sifat jahat. Nah karena disebut demikian, seperti apa makna yang terkandung dalam tokoh pewayangan Pandawa Lima ini?
Berikut kami ulas filosofi Pandawa Lima yang ternyata karakternya mencerminkan sifat dasar manusia. Karakter panca pandawa adalah mewakili sebagai sifat baik sedangkan korawa mewakili sifat jahat.
Kita semua tahu itu tidak terjadi. Namun apa jadinya jika mereka bersatu? Kita tidak akan pernah tahu. Yang pasti kedua belah pihak bertempur habis-habisan. Yang pasti Pandawa disebut memenangkan laga di Padang Kurusetra itu. Para Kurawa pun binasa.
Namun semua itu sudah menjadi pilihan keduanya. Mereka hanya menjalankan apa yang bagi mereka harus dijalankan.
Setelah Kurawa kalah, Pandawa berkuasa dan menjalankan pemerintahan di Hastinapura dan melanjutkan peradaban Dinasti Kuru.
Mungkinkah keduanya bersatu? Mungkin saja. Apa yang tidak mungkin? Tetapi kenyataannya mereka memilih saling berhadapan.
Menghabisi satu sama lain. Keduanya kukuh memegang kebenaran versi masing-masing. Baik Pandawa maupun Kurawa tidak menawarkan jalan tengah.
Mereka bergeming dengan ketetapan masing-masing. Tidak peduli bahwa mereka sesungguhnya bersaudara.
Bagi keduanya, apa yang telah terucap berarti darma (kebenaran yang wajib dijalankan).
Ketika Arjuna galau di medan peperangan, karena tidak sampai hati membunuh saudaranya sendiri, sang Batara Kresna yang merupakan titisan Wisnu, justru memberinya wejangan yang kemudian membuatnya mantap mengarahkan panahnya kembali.
Sementara Kurawa selalu bersetia dan konsekuen dengan segala apa yang diucapkannya – meski itu sering disebut bersumber dari kebencian.
“Menjadi hak siapakah jika Pandawa dan Kurawa bersatu?”
Tentu hak keduanya. Tetapi nyatanya itu tidak mereka lakukan. Padahal tidak ada mandat dari “kaum kebanyakan” (rakyat, kawula) yang mereka pikul. Kekuasaan yang mereka dapatkan bukan hasil pemilihan.
Mereka mendapatkan kuasa dari kehormatan yang telah diperoleh Dinasti Kuru berabad sebelumnya.
Sebagai saudara sepupu, kedua pihak juga mestinya bisa “power sharing” agar pertumpahan darah bisa terhindarkan. Namun itu tidak terjadi.
Ini bukan soal gila kekuasaan semata. Pandawa hanya merasa wajib untuk merebut haknya, karena itu adalah darma bagi mereka.
Demikian juga Kurawa, kakak sepupu dari Pandawa, mereka merasa lebih berhak atas tahta Hastinapura.
Dan bagi mereka, itu adalah darma.
Itulah nilai yang mereka pegang. Dan mereka semua bersetia dengan itu.
Lihatlah bagaimana Karna, putra sulung Dewi Kunti, ibunda dari Pandawa, yang menolak untuk bergabung dengan adik-adiknya.
Dia mengatakan, “Darmaku adalah untuk melindungi temanku (Duryudana) saat dia sangat membutuhkanku.”
Lihat pula Bhisma, kakek dari kedua belah pihak, yang begitu sayang kepada Pandawa namun justru harus mati oleh para putra Pandu itu.
Sumpahnya telah mengikat dirinya untuk selalu melindungi Hastinapura dari serangan musuh, tidak terkecuali jika itu datang dari Pandawa.
Mahabarata adalah kisah terbaik tentang kekuasaan dan pihak-pihak yang memegangnya.
Di dalamnya ada pelajaran tentang bagaimana para ksatria bersikap dan konsekuen atas apa yang telah diucapkannya.
Ksatria adalah para pengurus negara. Hidupnya dari dan untuk negara. Di atas pundak merekalah hajat hidup jutaan rakyat berada. Di tangan mereka segala produk perundangan ditentukan. Lewat pikiran mereka pula peradaban sebuah bangsa dibentuk sebagai puncak tanggung jawabnya.
Tetapi tulisan ini bukan tentang mereka. Dialektika kehidupan telah mengubah entitas ksatria berubah nama menjadi “politisi”.
Mereka adalah orang-orang yang berada dalam ruang bernama politik: wahana deliberasi berbagai ide dan pandangan tentang apa yang dipandang adil dan baik bagi kehidupan bersama (publik) berdasar ketentuan dan mekanisme tertentu.
Dan tulisan ini adalah tentang bagaimana semestinya mereka bersikap dan berlaku.
Beralaskan apa sebuah sikap diambil. Atas dasar apa sebuah laku ditunjukkan.
Adakah ia berdasar nilai kebajikan atau keutamaan sikap (virtue) sebagaimana ditunjukkan Karna dan Bhisma?
Atau ia sekadar kecerdikan memanfaatkan peluang yang ada sebagaimana lihai ditunjukkan oleh Sengkuni?
Tidak soal jika semua itu terkait dan tertuju pada kekuasaan. Sebab kekuasaan adalah keniscayaan dalam politik. Tanpa kekuasaan, tak akan tegak berdiri sebuah negara.
Tanpa kekuasaan, mustahil sebuah peradaban dibangun. Namun yang paling penting dan utama adalah bagaimana kekuasaan itu diraih dan digunakan selanjutnya.
“Semuanya sah sepanjang tidak menyalahi aturan yang ada.”
Terapi jangan salah. Politik bukan sekadar itu semata. Politik adalah cara baru dalam mengelola kekuasaan yang tidak bertumpu pada satu atau segolongan manusia.
“Politik bahkan pertama-tama adalah soal bagaimana membangun kebaikan bagi semua.”
Di dalamnya ada pembelajaran dan pemenuhan rasa keadilan bagi semua pihak yang ada di dalamnya.
Politik adalah anti tesis dari kekuasaan yang terkonsentrasi pada segelintir pihak. Lebih dari itu, politik adalah ruang untuk menuju kehidupan sebuah komunitas sosial yang beradab.
Oleh karena itu politik mensyaratkan nalar sehat; sebab politik harus didasarkan pada pijakan-pijakan rasional.
Pijakan rasional membuat setiap kepentingan yang ada dalam politik bisa dikontestasikan.
Sebaliknya, kepentingan akan berubah menjadi pemaksaan (persekusi) saat politik didasari oleh sesuatu yang irasional (emosional).
“Politik juga harus berlandaskan nilai, sebab politik yang tidak bersetia pada nilai akan mengganggu nalar umum (common sense).”
Politik akan dianggap rendah dan murahan, jika khalayak umum yang bersetia terhadap nilai akan apatis terhadapnya. Mereka yang pragmatis akan membuat politik semakin rendah nilainya.
“Nilailah yang akan membuat sebuah laku politik berbuah kebajikan dan sikap-sikap terpuji dan mendatangkan apresiasi dari khalayak.”
Sistem nilai falsafah Pancasila membedakan politik dengan tata kelola kekuasaan primordial adalah adanya keterlibatan publik. Baik aktif maupun pasif. Lewat partisipasi dalam pemilu mereka terlibat menentukan pemegang kekuasaan.
Lewat penyaluran aspirasi mereka terlibat dalam pengelolaan kekuasaan.
Lalu apa jadinya jika politik berjalan tanpa nilai? Apa jadinya sebuah kepentingan yang tidak beralaskan nilai?
Jika para ksatria yang mendapatkan kuasa berdasarkan nasab saja begitu mengindahkan nilai, bagaimana mungkin para politisi yang mendapatkan kuasa dari khalayak umum justru abai terhadapnya?
Mungkin benar politik tidak sesederhana seperti yang diteorikan, dinarasikan, atau diimajinasikan. Politik kerap berhadapan dengan pilihan-pilihan taktis hingga pragmatis.
Tidak masalah. Asal, sekali lagi, semua itu berdasar atau tetap mengindahkan nilai kebajikan dan keutamaan sikap yang akan melahirkan sikap hormat dan pengakuan dari pihak manapun.
Seandainya Pandawa dan Kurawa bersatu, mungkin perang bisa terhindarkan; mungkin tak akan ada korban melayang; mungkin perdamaian terwujud. Tetapi jika semua itu mewujud dengan mengkhianati nilai kebajikan, keutamaan sikap, darma, maka adakah semua itu sejati adanya?
Jikalau Pandawa dan Kurawa hidup dalam konteks politik modern, maka bersatunya mereka akan mengingkari rasionalitas demokrasi, makna kompetisi, dan esensi berpolitik itu sendiri.
Ketika Pandawa dan Kurawa bersatu, jangan-jangan saat itu pula runtuh peradaban Dinasti Kuru. Dilansir dari catatan https://willyaditya.com/ketika-pandawa-dan-kurawa-bersatu/
Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka genap memasuki 100 hari kerja, Selasa (28/1/2025). Sebagai evaluasi, sejumlah lembaga survei mengungkapkan hasil penelitian yang menyatakan mayoritas masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintah pusat. Namun, masih ada celah-celah yang harus diperbaiki agar kebijakan berjalan transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Kritik atas komposisi Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hingga kini belum juga surut.
Pemicunya adalah personil kabinet yang dianggap lebih banyak mengakomodasi kepentingan partai politik dibandingkan dari kalangan profesional.
Dasar Hukum penambahan jumlah kouta Kementerian ini sejalan dengan UU No. 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pada UU tersebut telah dihapus batasan maksimal jumlah kementerian yang semula hanya 34 Kementerian, kini menjadi tak berbatas sesuai kebutuhan Presiden dan juga Negara Indonesia.
Total 48 Menteri pada kabinet Merah Putih memecahkan rekor Asia dimana negara – negara seperti malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja, Filipina, Myanmar dan negara Asia lainnya memiliki Kementerian tidak lebih dari 35 Kementerian.
Banyak yang bertanya, apakah Kabinet Merah Putih ini, para personil menterinya dari hasil rekam jejak digital penberitaan media publik antara karakter Pandawa dan Kurawa ?
Namun pengamat hukum yang juga pegiat antikorupsi Hardjuno Wiwoho menilai kritik terhadap struktur Kabinet Merah Putih ini tidak tepat. Pasalnya, tokoh-tokoh yang dipilih ini memiliki keahlian dan kompetensi yang mumpuni di bidangnya sehingga menepis kabar adanya bagi-bagi kursi oleh Prabowo.
“Saya melihatnya, kompetensi anggota kabinet ini sangat lengkap. Dan sekaligus menepis anggapan ada cawe-cawe dalam penyusunan kabinet ini. Justru, jika kita lihat dari kalangan internal Gerindra, beberapa tokoh kunci dipercaya memegang posisi strategis,” kata Hardjuno di Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024.
Nama-nama seperti Prasetyo Hadi yang diangkat menjadi Menteri Sekretaris Negara, Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Supratman Andi Agtas yang menjadi Menteri Hukum, serta Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan menunjukkan bahwa Partai Gerindra memiliki peran signifikan dalam kabinet ini.
Sementara nama-nama seperti Dody Hanggodo yang dipercaya sebagai Menteri Pekerjaan Umum (PU), serta Sri Mulyani Indrawati yang kembali diangkat sebagai Menteri Keuangan menunjukkan keinginan Prabowo untuk memastikan bahwa kementerian diisi oleh mereka yang memiliki keahlian teknis mumpuni.
Demikian juga dengan tokoh seperti Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN menjadi bukti kehadiran profesional yang kredibel dalam kabinet ini, sekaligus menepis kritikan terhadap kabinet ini.
Ia menegaskan, Kabinet Merah Putih telah mencerminkan keseimbangan antara kepentingan partai, terutama Gerindra, dengan kebutuhan teknokratik yang diisi oleh profesional yang berpengalaman. Lebih lanjut, Hardjuno berharap kabinet Prabowo mampu bekerja secara optimal untuk membawa Indonesia lebih maju.
“Kita tunggu saja lah mereka bekerja 100 hari ke depan. Jangan buru-buru menjudge berarti gini gitu. Pak Prabowo adalah presiden kita, mari kita tunggu beliau dan timnya bekerja. Saya sih berharap agenda pemberantasan korupsi jadi prioritas utama. Siapapun menterinya harus punya komitmen kuat akan anti korupsi,” ujar Hardjuno.
Dari sudut pandang berbeda, buruknya kinerja para menteri di kabinet Merah Putih Prabowo Subianto dinilai jadi faktor utama wacana reshuffle menguat.
Pendiri lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio menilai wacana reshuffle di Kabinet Merah Putih dipicu oleh ketidakpuasan publik terhadap kinerja menteri-menteri Presiden Prabowo Subianto. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo sebagian besar disebabkan oleh perilaku buruk para menteri.
“Hasil survei KedaiKOPI itu 27,5 persen masyarakat tidak puas dengan pemerintahan Prabowo selama 100 hari belakangan, dan penyumbang terbesarnya adalah perilaku menteri yang buruk,” kata Hendri dalam keterangan tertulis kepada Tempo, Ahad, 9 Februari 2025.
Menurut Hendri penggunaan media sosial yang besar membantu masyarakat dalam memberikan opini terkait kinerja para menteri. Kritik masyarakat di media sosial itu lalu diikuti dengan perkataan Prabowo terkait menterinya. Salah satunya adalah pernyataan Prabowo yang menyatakan tidak ragu-ragu menindak menterinya.
Momentum evaluasi 100 hari pertama pemerintahan juga menjadi pertimbangan lain reshuffle. Hendri menjelaskan dalam melakukan reshuffle presiden biasanya mempertimbangkan tiga hal yakni objektivitas, kinerja, dan faktor politik. “Subjektivitas yang pertama biasanya menjadi kunci dari penilaian itu,” kata Hendri.
Subjektivitas, kata Hendri, mengacu pada suka atau tidak sukanya presiden terhadap menteri tersebut. Lalu, kinerja bergantung pada penilaian presiden terhadap menteri terkait tugas-tugas yang diberikan.
Untuk faktor politik, Hendri menyebut Prabowo akan mempertimbangkan dampak reshuffle terhadap kekompakan partai koalisi pendukungnya. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan jalan pada partai politik untuk mengajukan calon presiden sendiri tanpa ambang batas, juga akan menjadi pertimbangan Prabowo.
“Kalau kemudian ini ada yang dilepas dari koalisi, nanti kelak akan mengancam atau menjadi lawan tanding yang berat nggak buat Prabowo di 2029. Hal-hal itu kan pasti semuanya dihitung,” kata Hendri.
Rabu kemarin, Presiden Prabowo angkat bicara soal isu reshuffle saat menghadiri puncak peringatan Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta, Rabu, 5 Februari 2025. Ketua Umum Partai Gerindra itu memperingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah mereka bakal diganti (reshuffle) jika tidak bekerja dengan benar.
“Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” kata Prabowo.
Peringatan Prabowo terkait reshuffle disampaikan setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melarang elpiji 3 kg dijual secara eceran. Belakangan, Prabowo meminta larangan dicabut karena larangan LPG 3 kg eceran menyulitkan masyarakat.
Kritik keras dari PDIP terhadap kriminalisasi Sekjennya tidak dicegah oleh Presiden Prabowo Subianto seperti perintah membongkar pagar laut dan kelirunya distribusi tabung gas LPG 3 kg oleh pengecer.
Dengan demikian “Filosofi Pandawa dan Kurawa” dalam kisah Mahabarata adalah bahwa setiap manusia memiliki sisi baik dan jahat.
“Kisah ini juga mengajarkan pentingnya keberanian, kesetiaan, persahabatan, dan keadilan.”
Filosofi Pandawa :
* Pandawa melambangkan kebajikan dan keadilan.
* Pandawa adalah simbol sifat dasar manusia.
* Pandawa merebut haknya karena itu adalah darma bagi mereka.
Filosofi Kurawa :
* Kurawa adalah simbol sifat jahat.
* Kurawa merasa lebih berhak atas tahta Hastinapura.
* Kurawa melakukan segala cara untuk menyingkirkan Pandawa.
Perang Pandawa dan Kurawa :
* Perang Pandawa dan Kurawa adalah perang saudara yang disebut Perang Bharatayudha.
* Pandawa berhasil mengalahkan Kurawa dan merebut kembali kerajaan Hastinapura.
* Pandawa bersikap bijaksana dan adil ketika memimpin kerajaan.
* Pandawa memaafkan kesalahan Duryodhana dan kelompoknya.
* Kejayaan Pandawa tidak bertahan lama karena usia Yudhistira yang sudah tua. ***
Redaktur : Gandhi Goma, SH
