Jakarta, 10 September 2026 – Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyusunan dan Pemaparan Rencana
Kerja Tim Pemantauan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah yang berlangsung
pada 4 hingga 6 September 2026 di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta
Utara.
Agenda strategis ini digelar dalam rangka pemantauan,
pengawalan, dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah guna mendukung pencapaian
target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.
Rapat kerja lintas kementerian dan lembaga ini dibuka dengan
arahan langsung dari Sekretaris Jenderal Kemendagri, Komjen Pol. Drs. Tomsi
Tohir, M.Si., serta menghadirkan jajaran narasumber dan pemapar kunci:
– Komjen
Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si. – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam
Negeri
– Teni
Widuriyanti – Sekretaris Kementerian PPN / Sestama Bappenas
– Moh
Edy Mahmud – Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik, Badan Pusat
Statistik (BPS)
– Ir.
Medrilzam, M.Prof.Rcon., Ph.D. – Deputi Bidang Pembangunan
Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas
Pendekatan Penyelesaian Masalah dan Penyusunan Rencana
Kerja Wilayah
Sekretaris Jenderal Kemendagri menegaskan pentingnya
pergeseran pendekatan dari sekadar pemantauan administratif (compliance-oriented)
menjadi pendekatan penyelesaian masalah secara konkret (problem-solving
oriented). Pada sesi teknis, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan,
Kependudukan dan Pelayanan Publik Kemendagri, Dr. T.R Fahsul Falah, S.Sos.,
M.Si., bersama Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi menyampaikan
penjelasan teknis kegiatan dan pembagian wilayah kerja tim pemantauan. Forum
ini membedah secara rinci angka pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten/kota
serta merumuskan aksi nyata bagi Pemerintah Daerah.
Guna memastikan pengawalan berjalan efektif di seluruh
Indonesia, rapat kerja membagi pembahasan ke dalam kelompok wilayah provinsi
per pulau. Seluruh jajaran Pejabat Eselon I Kemendagri ditugaskan sebagai
penanggung jawab untuk mengordinasikan penyusunan dan pemaparan Rencana Kerja
Masing-Masing Provinsi.
Aksi Konkret dan Penguatan Indikator Dini
Dalam diskusi panel, Kemendagri bersama Bappenas, BPS, dan
Kementerian Investasi/BKPM menyelaraskan indikator penilaian pertumbuhan
ekonomi daerah:
– Penggunaan
Deteksi Dini (Early Warning Indicator): Menerapkan sistem
peringatan dini bulanan dari BPS untuk membaca sinyal dinamika ekonomi
daerah secara real-time.
– Percepatan
Investasi dan Perizinan: Mengurai hambatan perizinan di daerah serta
mengoptimalkan potensi investasi guna mendorong kemudahan berusaha.
– Sembilan
Langkah Strategis Pemda: Mendorong daerah mempercepat realisasi APBD,
proyek infrastruktur, pengendalian harga bahan pokok, perluasan lapangan
kerja, hingga peningkatan output industri dan sektor primari.
Rangkaian kegiatan selama tiga hari ini akan
diakhiri dengan pembulatan hasil rapat serta penutupan oleh Sekretaris Jenderal
Kemendagri pada Minggu, 6 September 2026, untuk memastikan seluruh provinsi
memiliki rencana aksi yang terukur, tepat waktu, dan berorientasi pada hasil (no
issue without owner, no owner without deadline).
Artikel ini juga tayang di VRITIMES
