KOTAMOBAGU — Pemerintah Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau. Pemerintah melarang masyarakat membuka lahan dengan cara membakar dan meminta seluruh elemen masyarakat ikut mencegah munculnya titik api.
Langkah tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 249 Tahun 2026 yang ditandatangani Wali Kota Kotamobagu dr. Weny Gaib, Sp.M., Senin (31/8/2026). Kebijakan itu merupakan tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.
Dalam surat edaran tersebut, masyarakat diminta menghindari berbagai aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan hutan, lahan kering, dan perkebunan. Warga juga dilarang membuang puntung rokok sembarangan atau meninggalkan benda yang dapat menjadi sumber api. Untuk aktivitas pembakaran yang terkontrol dan diperbolehkan, warga diwajibkan memastikan api benar-benar aman serta tidak berpotensi menyebar.
“Jika melakukan aktivitas pembakaran terkontrol untuk keperluan tertentu, warga wajib memastikan api benar-benar terkendali dan aman dari potensi penyebaran,” tegas Weny dalam surat edaran tersebut.
Pemkot Kotamobagu juga mengingatkan masyarakat mengenai potensi berkurangnya sumber air selama musim kemarau. Warga diminta menggunakan air secara hemat dan berdasarkan kebutuhan untuk menjaga ketersediaan air bagi masyarakat. Pemerintah turut menegaskan bahwa pembakaran hutan dan lahan secara sengaja dapat berujung pada sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain mencegah pembakaran, masyarakat diminta aktif mendeteksi dan melaporkan kebakaran sejak dini. Jika menemukan titik api atau kejadian kebakaran, warga dapat segera menghubungi Call Center 112 agar petugas terkait dapat melakukan penanganan dengan cepat. Wali Kota juga menginstruksikan kepala perangkat daerah, camat, lurah, sangadi, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha untuk memperkuat sosialisasi pencegahan karhutla. Pemkot menilai pencegahan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan kewaspadaan bersama untuk melindungi masyarakat, lingkungan, dan sumber daya air selama musim kemarau.
