Sulutnews.com Bengkulu Selatan – Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016, perangkat desa dilarang menjadi pengurus kelompok tani, termasuk sebagai ketua.
Peraturan tersebut secara spesifik menyatakan bahwa pengurus kelompok tani, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, hingga seksi-seksi, tidak diperkenankan berasal dari aparatur sipil negara (ASN) atau perangkat desa.
Hal ini juga sejalan dengan peraturan lain seperti Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan peraturan daerah yang mengatur tentang rangkap jabatan, yang melarang pejabat publik dan perangkat desa menjabat posisi di lembaga non-pemerintah seperti kelompok tani.
Tujuan larangan ini adalah untuk menghindari potensi konflik kepentingan dan memastikan bahwa peran perangkat desa fokus pada tugasnya dalam pemerintahan desa, sementara kelompok tani dikelola secara independen oleh petani itu sendiri.
Namun berbeda dengan apa yang di lakukan oleh sekretaris desa gunung ayu Yarti, di ketahui sekdes yang bersangkutan menjadi ketua kelompok di dua kelompok tani yakni kelompok wanita tani KWT melati putih, dan ketua kelompok P3A Lembak dusun.
Apa yang di lakukan oleh sekretaris desa gunung ayu kecamatan seginim tersebut jelas menabrak aturan Permentan, oleh sebab itu di harapkan inspektorat kabupaten Bengkulu Selatan tegas dalam hal tersebut, kiranya perangkat desa yang bersangkutan diberi sanksi tegas, melihat yang bersangkutan juga menjalankan amanah menjadi ketua kelompok tersebut dinilai membuat kegaduhan di tengah masyarakat dengan tidak melibatkan beberapa pengurus kelompok serta mendaftarkan warga sebagai anggota kelompok tanpa sepengetahuan dan persetujuan yang bersangkutan.
Sementara itu kepala desa gunung ayu kecamatan Seginim Mikardin dinilai tidak paham dengan aturan, sebab secara berulang sekdesnya menjadi ketua kelompok tani selalu lolos di tangan kepala desa, oleh sebab itu PMD Bengkulu Selatan juga di harapkan dapat melakukan pembinaan terhadap kepala desa gunung ayu. Karena apabila di biarkan hal itu dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Arif salah satu penggiat aktif di kabupaten Bengkulu Selatan menyatakan, atas tindakan sekdes gunung ayu yang dinilai sengaja menabrak aturan Permentan yang menyatakan perangkat desa tidak di perbolehkan menjadi ketua kelompok tani, akan segera melaporkan sekdes yang bersangkutan ke inspektorat kabupaten Bengkulu Selatan, serta kepala desa yang dinilai dukung tindakan sekdesnya hingga lolos menjadi ketua kelompok di dua kelompok tani. (JN)
