Sulutnews.com, Bitung – Rakor virtual membahas tentang pengendalian inflasi dipimpin langsung Mendagri, M Tito Karnavian diikuti Wakil Wali Kota Bitung, Hengky Honandar . bersama Forkopimda serta para Kepala Perangkat Daerah Terkait. Senin(27/02/23)
Mendagri dalam paparannya mengutarakan materi tentang pengendalian inflasi Tahun 2023,dan membahas langkah-langkah konkret pengendalian inflasi di daerah masing-masing tahun 2023.
Mendagri juga menyampaikan kembali arahan Presiden Republik Indonesia pada rapat kerja nasional asosiasi pemerintah provinsi seluruh Indonesia yang menekankan tentang beberapa hal diantaranya
1.Peningkatan Konsumsi dan Belanja Masyarakat
– PPKM telah dicabut, mobilitas dan belanja masyarakat harus di genjot, manfaatkan Even-even Seni dan olahraga,permudah perijinan untuk meningkatkan ekonomi.promosikan desa wisata untuk menyerap produk UMKM daerah.
2.Hilirisasi Produk
– Hilirisasi itu bukan hanya di nikel,tembaga (hasil tambang) tetapi juga ada di perikanan, pertanian dan perkebunan.
3.Pastikan Ketersediaan Pangan di Daerah Masing-masing
– Jaga harga dan jaga pasokan, sinergi antar daerah penting terutama bagi daerah surplus kepada daerah yang kurang.Kontrol langsung dengan turun kepasar karna ini menyangkut dengan inflasi.
4.Belanja Produk Dalam Negri
– Dorong APBD untuk membeli produk dalam negri agar dapat membantu UMKM naik kelas.
5.Peningkatan iklim Investasi
– tolong di cek kembali terkait kemudahan perizinan,undang dan tingkatkan daya tarik untuk melakukan investasi.
6.Penurunan Stunting
– Tolong di monitor agar selalu ada penurunan setiap tahunnya
7.Masa Depan Tenaga Honorer
– Urusan tenaga honorer Masi dibahas untuk ditemukan jalan tengahnya.
Ada juga arahan presiden tentang pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi yaitu
1.Kepala daerah terus memonitor setiap minggu,dan menjaga pertumbuhan ekonomi dan inflasi
2.kontribusi pertumbuhan ekonomi daerah sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.
3.Pelaksanaan rapat TPID secara regular rutin (mingguan) perintahkan Sekda sebagai Kasatgas pangan agar mengendalikan harga pangan.
4.Daerah-daerah yang kurang terkendali segera lakukan intervensi pengendalian, pemerintah pusat juga memonitor melalui TPIP, khususnya tarif PLN,PDAM,angkutan Kota.
Dari ruang kerjanya, Wakil Wali Kota Bitung, Hengky Honandar mengikuti rakor virtual bersama Forkopimda esrta para kepala perangkat daerah Terkait.
(Tzr)
