Menu

Mode Gelap
Breaking News: Jago Merah Lahap Rumah Mantan Pejabat Pemda Sangihe Pangdam XIII/Merdeka Gelar Coffee Morning Bersama Insan Media Sulut, Sampaikan Konsep Pentahelix Akhirnya, Bupati Sangihe Lakukan Ground Breaking Jalan Lenganeng–Bawongkulu Dihadiri 500 Lebih Ekonom, Pleno ISEI Ke-XXIV Serukan Penguatan Peran Negara Hadapi Tantangan Ekonomi Global Breaking : Guru SMP di Rote Ndao Diduga Lakukan Pelecehan Seksual di Depan Siswa Lain, Rok Korban Sampai Robek!

NTT · 24 Nov 2025 21:21 WITA ·

Gubernur NTT Dukung Rakerkonprov Apindo NTT 2025: Fokus Penguatan Ekonomi Daerah


Gubernur NTT Dukung Rakerkonprov Apindo NTT 2025: Fokus Penguatan Ekonomi Daerah Perbesar

Kupang,Sulutnews.com – Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi (Rakerkonprov) 2025 di Hotel Harper Kupang. Pertemuan yang mengusung tema “Pengusaha Bersatu, Bangun NTT” ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di NTT.

Acara ini mendapat dukungan penuh dari Gubernur NTT, yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pengusaha dalam memajukan perekonomian daerah. Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi atas inisiatif Apindo NTT dalam mengadakan Rakerkonprov ini.

Sejumlah pengusaha dari berbagai sektor industri di NTT turut hadir dalam acara tersebut. Diskusi yang berlangsung hangat menyoroti berbagai isu strategis terkait pengembangan ekonomi daerah. Salah satu poin utama yang ditekankan adalah perlunya NTT mengurangi ketergantungan pada produk-produk dari luar daerah.

“Setiap tahun kita belanja pinang sampai Rp1 triliun, dan sebagian besar bukan dari daerah kita. Ini menunjukkan bahwa potensi lokal belum digarap secara maksimal,” ujar salah seorang peserta diskusi.

Pemotongan transfer dana dari pusat ke daerah juga menjadi perhatian serius. Hal ini menjadi pengingat bagi pemerintah dan dunia usaha untuk lebih kreatif dan solid dalam mencari solusi peningkatan ekonomi. Salah satu langkah yang dianggap penting adalah memperkuat hilirisasi dan mendorong lahirnya produk-produk unggulan dari tingkat desa, kelurahan, komunitas, sekolah, hingga kampus.

“Jika lebih dari 3.000 desa dan kelurahan di NTT memiliki produk unggulan masing-masing, maka ekonomi kita akan bergerak dari bawah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, dunia usaha juga didorong untuk lebih proaktif dalam membaca peluang yang ada. Program bedah rumah yang akan dilaksanakan tahun depan, dengan target lebih dari 31.000 unit, diharapkan dapat dimanfaatkan oleh industri lokal, terutama dalam penyediaan semen dan bahan bangunan.

NTT juga tengah menjajaki kerja sama ekonomi dengan provinsi tetangga, yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bali. Selain itu, penjajakan kerja sama di bidang energi terbarukan dengan Prancis juga menjadi agenda penting dalam upaya diversifikasi sumber energi dan pembangunan berkelanjutan.


Di sektor keuangan, pembenahan Bank NTT terus dilakukan dengan fokus pada penguatan tata kelola dan melibatkan tenaga profesional. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan daya saing Bank NTT dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.

“Yang utama saat ini adalah fokus kita pada ekonomi. Politik kita simpan dulu. Mari bekerja sama untuk menumbuhkan ekonomi daerah dan membuka peluang seluas-luasnya bagi masyarakat NTT,” pungkasnya.

Rakerkonprov DPP Apindo NTT 2025 ini diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pengusaha dan pemerintah, serta mendorong inovasi dan kreativitas dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah demi kesejahteraan masyarakat NTT.

Reporter: Dance Henukh

Artikel ini telah dibaca 1,005 kali

Baca Lainnya

Bupati Paulus Henuk Tutup Mata Dengan PPPK DPRD Rote Ndao Desak Pemerintah Lantik PPPK Paruh Waktu per 2 Maret 2026

25 Februari 2026 - 16:49 WITA

KSOP Kupang Membantah Tuduhan Korupsi, Sebut Penetapan Tender TA 2026 Dilakukan di Luar Kewenangan

18 Februari 2026 - 10:17 WITA

Penetapan Pemenang Tender Subsidi Angkutan Laut TA 2026 Dinilai Ilegal, KSOP Kupang Klaim PPK 2025 Melampaui Kewenangan

18 Februari 2026 - 10:09 WITA

Penetapan Pemenang Tender Subsidi Angkutan Laut TA 2026 Dinilai Ilegal, KSOP Kupang Klaim PPK 2025 Melampaui Kewenangan

18 Februari 2026 - 09:41 WITA

Penetapan Pemenang Tender Subsidi Angkutan Laut TA 2026 Dinilai Ilegal, KSOP Kupang Klaim PPK 2025 Melampaui Kewenangan

18 Februari 2026 - 09:36 WITA

Prof. YLH Diberi Kuasa Tangani Dua Kasus Tanah Ulayat – Awal Baik Buat Profesi Baru dan Kembali Mengabdi di UNSTAR Rote!

17 Februari 2026 - 00:08 WITA

Trending di Hukrim