Sekayu,Sulutnews.com – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) melalui Forum Satu Data Indonesia (SDI) Kabupaten Muba melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Verifikasi Data Sektoral, Pembinaan Statistik Sektoral, serta Penyusunan Publikasi Kabupaten Muba Dalam Angka Tahun 2026.
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Muba, yang diwakili oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Irma Santi Dewi, ST., M.A.P., Rabu (11/2/2026) bertempat di Virtual Room Dinas Kominfo Muba.
FGD ini turut dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Muba, yang diwakili oleh Tri Setianta, serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muba sebagai Walidata Kabupaten. Kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah selaku Produsen Data, baik yang hadir secara langsung maupun daring.
Irma Santi Dewi mengatakan, bahwa kegiatan FGD ini memiliki peran strategis dalam memastikan kualitas, keakuratan, dan keterpaduan data sektoral yang dihasilkan oleh perangkat daerah.
“Data yang tervalidasi dan terstandar menjadi dasar penting dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah berbasis data, sekaligus sebagai bahan utama penyusunan publikasi resmi Kabupaten Muba Dalam Angka Tahun 2026,” ujarnya.
Sementara, Plt. Kepala Dinas Komunikasi & Informatika Daud Amri SH, juga menyampaikan bahwa Dinas Kominfo siap mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Muba. “Kami akan terus berkoordinasi dengan BPS dan Bappeda untuk memastikan data sektoral yang dihasilkan oleh perangkat daerah akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Melalui kegiatan ini, “Diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara produsen data, pembina data, dan walidata dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia. Dengan terselenggaranya FGD ini, diharapkan data sektoral yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Muba semakin berkualitas, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung transparansi serta efektivitas pembangunan daerah,” tandasnya.(Neti Rusmiati)
