Kabupaten Rote Ndao, Sulutnews.com – Ditengah dibayangi masalah serius terkait praktik outsourcing. Dugaan pemotongan gaji pekerja outsourcing oleh sebuah CV selama hampir tiga bulan terakhir menjadi sorotan. Para pekerja hanya menerima Rp1.050.000 per bulan, jauh di bawah standar upah yang seharusnya. Anggaran miliaran rupiah yang dialokasikan untuk tenaga kerja outsourcing ini pun menimbulkan kecurigaan adanya “permainan di balik layar”.
Meskipun Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, telah menunjukkan keseriusan dalam menangani berbagai program dan menjalin komunikasi dengan kementerian/lembaga untuk mendapatkan dukungan pusat, tanggapannya terhadap masalah pemotongan gaji outsourcing ini terkesan lamban dan kurang efektif. Ketidaktegasan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana di Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
Praktik pemotongan gaji yang diduga dilakukan oleh CV tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak pekerja. Para pekerja rentan dan lemah, sehingga mudah dieksploitasi. Ketiadaan pengawasan yang efektif dari pemerintah daerah memungkinkan praktik ini berlangsung selama hampir tiga bulan tanpa terdeteksi.
Perlu adanya investigasi mendalam dan transparan untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas pemotongan gaji ini dan bagaimana mekanisme pengelolaan anggaran outsourcing di Kabupaten Rote Ndao. Tindakan hukum yang tegas harus diambil terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, khususnya Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, wajib memberikan perlindungan kepada para pekerja dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi.
Kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang baik dan bersih akan tergerus jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik adalah kunci untuk membangun pemerintahan yang bermartabat dan melayani kepentingan rakyat. Langkah konkret dan segera diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini dan mencegah terulangnya praktik serupa di masa mendatang. Keberanian untuk mengungkap dan menindak tegas pelanggaran ini akan menjadi bukti nyata komitmen Bupati Paulus Henuk dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab di Rote Ndao.
Reporter: Dance Henukh
