Melalui sosialisasi ini, BP Tapera berharap semakin banyak pegawai KPPN Mojokerto dan perwakilan satker mitra yang memahami manfaat serta mekanisme KPR FLPP sehingga dapat memanfaatkan program tersebut untuk mewujudkan kepemilikan rumah. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau serta mendukung penurunan angka backlog perumahan.
Jakarta, 30 Oktober 2026 – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus memperluas sosialisasi program Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) kepada masyarakat, termasuk aparatur sipil negara (ASN). Kali ini, BP Tapera menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mojokerto secara daring melalui Microsoft Teams. Kegiatan ini diikuti oleh pegawai KPPN Mojokerto serta perwakilan satuan kerja (satker) mitra KPPN Mojokerto.
Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada para peserta mengenai program KPR FLPP, mulai dari manfaat, fitur pembiayaan, persyaratan, hingga tata cara pengajuan untuk memperoleh rumah subsidi.Kegiatan tersebut dihadiri oleh Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho; Direktur Perencanaan Strategis, Manajemen Risiko, dan Kebijakan Syariah BP Tapera, Ade Permadi; serta Kepala Subdivisi Kebijakan Syariah, Muhammad Abdul Ghoni. Turut hadir Kepala KPPN Mojokerto, Sri Martini.
Dalam sambutannya, Sri Martini menyampaikan bahwa antusiasme terhadap program rumah subsidi cukup tinggi. Oleh karena itu, KPPN Mojokerto berkomitmen mendukung pelaksanaan program pemerintah tersebut melalui penyebarluasan informasi kepada para pegawainya dan satker mitra. Ia berharap kegiatan sosialisasi ini dapat menjadi sarana untuk memberikan solusi atas kebutuhan perumahan bagi para peserta.“Rumah bukan hanya bangunan fisik, tapi juga menjadi pondasi utama dalam membangun keluarga yang sejahtera. Sehingga, FLPP menjadi solusi nyata dalam mempermudah akses kepemilikan hunian yang layak dan terjangkau,” ujar Sri.
Sementara itu, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memanfaatkan program rumah subsidi. Kondisi tersebut salah satunya tercermin dari angka backlog perumahan di Kabupaten Mojokerto yang mencapai kurang lebih dari 6.600 keluarga yang belum memiliki rumah.
Menurut Heru, program KPR FLPP menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hunian sekaligus mengurangi angka backlog perumahan. Ia pun mengajak para peserta untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mencari informasi dan memahami fasilitas pembiayaan yang tersedia.“Dengan KPR FLPP, kebutuhan papan dapat terpenuhi. Maka dari itu, mari manfaatkan momen ini,” ujarnya.
Pada sesi pemaparan materi, Ade Permadi dan Muhammad Abdul Ghoni menjelaskan berbagai aspek terkait KPR FLPP, termasuk persyaratan, mekanisme pengajuan, serta fitur dan manfaat pembiayaan yang dapat diperoleh masyarakat. Selain itu, Muhammad Abdul Ghoni turut memperkenalkan platform Rumah.go.id sebagai sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan mencari hunian yang sesuai dengan kebutuhan.Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Para peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menggali lebih dalam informasi mengenai persyaratan, mekanisme pengajuan, serta berbagai ketentuan dalam program KPR FLPP.
Melalui sosialisasi ini, BP Tapera berharap semakin banyak pegawai KPPN Mojokerto dan perwakilan satker mitra yang memahami manfaat serta mekanisme KPR FLPP sehingga dapat memanfaatkan program tersebut untuk mewujudkan kepemilikan rumah. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau serta mendukung penurunan angka backlog perumahan.
Artikel ini juga tayang di VRITIMES
