Sitaro.sulutnews.com – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Ulu Siau, Acip Rasidi, memimpin upacara peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Ke-2 Tahun 2026 di lapangan upacara Lapas Ulu Siau, Kamis (19/11/2026).
Upacara yang mengusung tema “IMIPAS MELAYANI, TEGAS MENJAGA, TULUS MEMBINA”. tersebut menjadi pengingat bagi seluruh jajaran Kemenimipas untuk menjalankan tugas pelayanan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta memberikan pembinaan kepada warga binaan.

Dalam amanat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Jenderal Polisi (Purn.) Agus Andrianto, yang dibacakan Acip Rasidi selaku inspektur upacara, seluruh jajaran diingatkan agar setiap pelaksanaan tugas berorientasi pada hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
”Setiap langkah, setiap kebijakan, dan setiap pelayanan harus memberikan manfaat serta dampak nyata bagi masyarakat. Kita tidak memerlukan janji yang muluk-muluk. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kerja yang sungguh-sungguh dan hasil yang dapat masyarakat rasakan,” kata Rasidi.
Menteri juga mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan, penguatan pengawasan dan integritas, serta pelaksanaan program prioritas kementerian secara konsisten. Solidaritas dan sinergi antar jajaran turut menjadi perhatian dalam mendukung kelancaran tugas.
Di Lapas Ulu Siau, komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan tugas pemasyarakatan yang mencakup pelayanan, pengamanan, dan pembinaan warga binaan. Pembinaan diarahkan untuk membantu warga binaan memperbaiki diri, mengembangkan potensi, serta mempersiapkan diri ketika kembali ke tengah masyarakat.
Melalui peringatan Hari Bakti Kemenimipas Ke-2 ini, Acip Rasidi bersama seluruh jajaran Lapas Ulu Siau meneguhkan komitmen untuk menjaga profesionalisme, meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat integritas, dan melaksanakan pembinaan warga binaan secara bertanggung jawab.
Hari Bakti Kemenimipas diperingati setiap 19 November. Penetapan tanggal tersebut berkaitan dengan pembentukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai kementerian tersendiri dalam Kabinet Merah Putih. Sebelumnya, urusan imigrasi dan pemasyarakatan berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Pembentukan kementerian tersebut kemudian ditetapkan pada 20 Oktober 2024 melalui Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024. Selanjutnya, Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian diundangkan pada 19 November 2024.







