Sulutnews.com Bengkulu Selatan – Sesuai juknis yang ada pelaksanaan realisasi dana Revitalisasi Satuan Pendidikan (Revit) dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di lapangan di jalankan menggunakan mekanisme swakelola dengan penyaluran dana langsung ke rekening satuan pendidikan.
Sesuai ketentuan dalam Juknis Banper Revitalisasi SMK 2026 dan Pedoman Pelaksanaan Revitalisasi Sekolah Dasar, pembangunan tidak boleh di kontrakkan atau di borongkan kepada pihak ketiga melainkan dikerjakan secara mandiri oleh panitia di sekolah.
Penanggung Jawab Utama kegiatan di pegang langsung oleh Kepala Satuan Pendidikan, yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dana dan pelaksanaan pembangunan sesuai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang telah ditandatangani.
Tindakan pihak sekolah meminta orang lain di luar struktur panitia untuk memesan kayu—alih-alih membelinya langsung ke depot—berpotensi melanggar aturan swakelola dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Program Revitalisasi Satuan Pendidikan. Dalam skema ini, sekolah melalui Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) wajib mengelola pengadaan bahan bangunan secara mandiri dan transparan tanpa perantara.
Memesan melalui perantara di luar panitia berisiko menimbulkan selisih harga dari harga pasar lokal. Jika ditemukan selisih harga saat audit oleh Inspektorat atau BPK, selisih tersebut dianggap sebagai kerugian negara yang wajib dikembalikan.
Mengabaikan tujuan pemberdayaan ekonomi lokal. Salah satu semangat program revitalisasi swakelola adalah menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat dan UMKM di sekitar satuan pendidikan.
Beberapa juknis yang telah di tentukan seperti apa yang tercantum diatas, SDN 29 Bengkulu Selatan dinilai tidak mengindahkan hal tersebut. Sekolah yang bersangkutan di ketahui berada di desa Padang pandan kecamatan Manna, namun sekolah ini lakukan pembelian material toko di kota Manna.
Selain itu SDN 29 Bengkulu Selatan ini juga melakukan pemesanan kayu melalui pihak lain dan tidak langsung ke depot kayu yang dituju, hal itu diakui langsung oleh kepala SDN 29 Bengkulu Selatan, tindakan ini juga sangat bertentangan dengan juknis yang ada yang dapat di artikan bahwa pembelian kayu yang di maksud di borongkan hal itu dinilai sangat berpengaruh dengan harga yang akan di bayarkan.
Salah satu penggiat Diki menyatakan beberapa realisasi yang dinilai janggal dan berpotensi berpengaruh dengan pembengkakan harga di SDN 29 Bengkulu Selatan, pihak terkIt kiranya dapat melakukan pemeriksaan atau audit lebih awal di sekolah yang bersangkutan, di khawatirkan kedepan terjadi kesalahan yang lebih fatal lagi.
“Atas adanya dugaan pihak sekolah dinilai tidak mengindahkan juknis yang ada dalam merealisasikan dana revit yang diterima patut kita menduga kedepan terjadi lebih fatal lagi, hal ini perlu di jadikan perhatian dari pihak terkait dengan secepat mungkin karena pengerjaan baru di laksanakan, jangan sampai kesalahan yang terjadi saat ini malah lebih fatal lagi kedepan” ujar Diki.
Dengan di terbitkannya berita ini, media ini masih berupaya untuk meminta klarifikasi serta hak jawab terhadap pihak yang berkompeten lainnya. (JN)







