Sitaro.sulutnews.com – Sekretaris DPD II Partai GOLKAR Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO), Woldewin Sasue dengan tegas meminta DPD Partai GOLKAR Provinsi Sulawesi Utara segera menindaklanjuti surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GOLKAR No.B-1235/DPP/GOLKAR/X/2026 tertanggal 28 Oktober 2026 terkait penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua DPD Golkar di sejumlah daerah.
Sasue mengingatkan agar persoalan tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut hingga menimbulkan preseden buruk dalam organisasi, terlebih jika aturan dan petunjuk yang telah dikeluarkan DPP justru tidak dijalankan oleh jajaran di bawahnya.
Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar tentang persetujuan melakukan penunjukan pelaksana tugas (plt) ketua DPD II partai golkar
“Dengan tegas saya meminta DPD Partai GOLKAR Provinsi Sulawesi Utara untuk segera menindaklanjuti surat dari DPP tersebut. Jangan sampai persoalan ini dibiarkan berlarut-larut dan justru menjadi preseden buruk dalam organisasi. Kita harus menghormati dan menjalankan setiap aturan serta petunjuk yang telah dikeluarkan DPP. Jangan sampai aturan dan petunjuk organisasi yang dibuat oleh DPP justru dilanggar oleh jajaran di bawahnya. Semua harus berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan partai,” tegas sosok Sekretaris DPD Kabupaten terlama di Sulawesi Utara ini. Minggu, 15/11/2026,
Dalam surat DPP GOLKAR tertanggal 28 Oktober 2026 diatas tertulis persetujuan melakukan penunjukan Plt. Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon.
Surat yang ditandatangani Ketua Umum DPP GOLKAR Bahlil Lahadalia bersama Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji itu merupakan tindak lanjut atas permohonan DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara melalui surat Nomor A-002/DPD-PG/SULUT/X/2026 tertanggal 5 Oktober 2026.
Dalam surat permohonan tersebut, DPD Partai GOLKAR Sulawesi Utara turut mengusulkan penunjukan Plt. Ketua untuk Kabupaten Kepulauan SITARO. Usulan itu didasarkan pada berakhirnya masa kepengurusan ketiga daerah tersebut hingga tahun 2025.
Namun, dalam poin 2 surat persetujuan dari DPP Partai GOLKAR tertanggal 28 Oktober 2026, hanya Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon yang secara tegas disebutkan mendapat persetujuan penunjukan Plt. Sementara nama Kabupaten Kepulauan SITARO tidak tercantum dalam keputusan tersebut.
Dijelaskan oleh Mantan Pimpinan DPRD SITARO itu, Penegasan mengenai mekanisme penunjukan Plt. menjelang Musyawarah Daerah (Musda) sebelumnya juga disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Fraksi Partai Golkar yang berlangsung di Bali, 24 Oktober 2026.
Menurutnya, dalam kesempatan tersebut, Sarmuji menegaskan, aturan internal partai mengenai penunjukan Plt. telah diatur secara lengkap dalam petunjuk pelaksanaan (Juklak). Menjelang Musda, penunjukan Plt. tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan dua tingkat di atas.
Kata dia, Sekjen bahkan mengungkapkan, DPP sedang mengambil langkah untuk mengembalikan penunjukan Plt. di salah satu provinsi yang dilakukan menjelang Musda.
Ketentuan tersebut dibuat agar kewenangan yang diberikan DPP tidak digunakan secara sembarangan, terutama untuk memperkecil ruang kontestasi, memudahkan kepentingan tertentu, maupun menciptakan dominasi dalam proses Musda.
”Penegasan Sekjen DPP itu menjadi perhatian dalam menyikapi dinamika kepengurusan GOLKAR di SITARO. Terlebih, usulan penunjukan Plt. untuk daerah tersebut telah disampaikan DPD Partai GOLKAR Sulawesi Utara tetapi tidak tercantum dalam surat persetujuan dari DPP, ” Tutup Pria yang pernah menjabat anggota DPRD selama 3 periode tersebut.
