Tahuna, Sulutnews.com – Di tengah gemerlap penerangan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), ternyata masih ada ibu kota kecamatan yang hingga kini belum menikmati layanan listrik secara memadai. Kondisi tersebut dialami masyarakat Pulau Kahakitang, Kecamatan Kepulauan Tatoareng, Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Kondisi ini sekaligus memunculkan pertanyaan besar terhadap komitmen pemerintah dalam mewujudkan program Indonesia Terang hingga Sulawesi Utara Terang. Sebab, di tengah berbagai janji percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan, masyarakat Kahakitang justru masih harus bertahan dalam keterbatasan penerangan.
Tercatat sejak 2019, pembangunan infrastruktur kelistrikan di Pulau Kahakitang telah dilakukan. Saat itu, pemerintahan Presiden Joko Widodo gencar mendorong pembangunan infrastruktur listrik hingga ke wilayah pelosok Indonesia.
Namun, tersedianya infrastruktur jaringan listrik ternyata tidak serta-merta membuat masyarakat bisa menikmati aliran listrik sebagaimana mestinya.
Pulau Kahakitang sendiri memiliki tiga kampung, yakni Kampung Kahakitang yang merupakan ibu kota Kecamatan Kepulauan Tatoareng, Kampung Taleko Batusaiki, dan Kampung Dalako Bembanehe.
Ironisnya, hingga saat ini masyarakat masih menantikan realisasi penyambungan listrik secara permanen. Berbagai pertemuan dan pembahasan yang dilakukan untuk mempercepat realisasi listrik di wilayah tersebut seakan belum membuahkan hasil nyata.
Kondisi ini mulai menimbulkan sikap apatis di tengah masyarakat. Janji Sulut Terang yang selama ini digaungkan bahkan mulai dianggap sebagian warga sebagai “Huangango” atau janji kosong yang sulit diwujudkan.
Albert Kaunsui, salah satu masyarakat Pulau Kahakitang, mengaku mulai pesimistis terhadap realisasi jaringan listrik di wilayah mereka. Menurutnya, janji yang disampaikan dari tahun ke tahun belum juga menjadi kenyataan.
“Kami sudah pesimis kalau listrik di Pulau Kahakitang bisa terealisasi. Janji dari tahun ke tahun tidak kunjung terealisasi. Jadi, bagi kami, janji listrik itu hanyalah kabar burung yang terus disampaikan tanpa kepastian,” ungkapnya.
Senada dengan itu, Bonny Piter juga menyayangkan belum adanya kepastian realisasi listrik bagi masyarakat Kahakitang. Ia menilai, penyampaian janji pemerataan listrik seolah hanya menjadi penenang bagi masyarakat, sementara kenyataan di lapangan tidak mengalami perubahan berarti.
“Kami merasa seolah-olah hanya diberikan harapan. Setiap kali ada informasi maupun pertemuan terkait listrik, masyarakat kembali berharap. Namun, sampai sekarang kenyataannya tetap sama. Kami tidak membutuhkan janji yang terus diulang, tetapi kepastian kapan listrik benar-benar bisa dinikmati masyarakat,” tandas dia.
Di sisi lain, masyarakat di kampung-kampung Pulau Kahakitang terpaksa mengupayakan penerangan secara mandiri melalui pengelolaan listrik desa.
Namun, layanan listrik tersebut sangat terbatas, yakni hanya beroperasi mulai pukul 18.00 hingga 21.00 WITA. Artinya, pada siang hari masyarakat tidak mendapatkan pasokan listrik dari layanan tersebut.
Keterbatasan ini bukan hanya berdampak pada kebutuhan rumah tangga, tetapi juga memengaruhi aktivitas pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan, baik di kantor Kecamatan Kepulauan Tatoareng maupun kantor-kantor pemerintah kampung.
Pelayanan administrasi, aktivitas perkantoran, hingga berbagai kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dukungan energi listrik harus berhadapan dengan keterbatasan fasilitas.
Lebih memprihatinkan lagi, sejumlah infrastruktur kelistrikan yang telah dibangun sejak 2019 dilaporkan mulai mengalami kerusakan. Beberapa kabel dan tiang jaringan listrik yang sudah terpasang terlihat tidak lagi dalam kondisi baik akibat minimnya perawatan.
Situasi tersebut semakin memperkuat kekecewaan masyarakat. Infrastruktur yang seharusnya menjadi harapan untuk menghadirkan penerangan justru terancam terbengkalai tanpa kejelasan tindak lanjut.
Masyarakat kini membutuhkan lebih dari sekadar pertemuan, sosialisasi maupun janji politik. Mereka mengharapkan adanya langkah konkret dari pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, serta pihak terkait, termasuk PLN, untuk memastikan kapan listrik permanen dapat dinikmati masyarakat Pulau Kahakitang.
Sebab, listrik bukan lagi sekadar fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan dasar yang sangat menentukan kualitas hidup, pelayanan publik, pendidikan, aktivitas ekonomi, dan pemerataan pembangunan.
Jika ibu kota kecamatan saja masih harus berjuang mendapatkan penerangan yang layak, maka slogan Sulut Terang tentu perlu dibuktikan melalui tindakan nyata, bukan sebatas janji.(Andy Gansalangi)
