Sulutnews.com Bengkulu Selatan – terkait izin yang di berikan oleh pemerintah desa tumbuk tebing terhadap pengelola evakuasi tongkang, pihak pemerintah desa sangat di sarankan untuk dapat berkoordinasi dengan pihak pihak terkait, jangan sampai pemerintah desa tumbuk tebing berikan izin untuk beroperasi namun izin yang harus di lengkapi oleh pengelola belum lengkap.
Sehubungan dengan adanya kegiatan evakuasi tongkang menjadi besitua di wilayah desa gunung Kayo kecamatan bungamas maka pihak pelaksana mestinya memperlihatkan izin yang harus dimiliki dalam melaksanakan kegiatan tersebut terhadap pemerintah desa gunung Kayo, bukan hanya dengan pemerintah desa tumbuk tebing, sebab posisi tongkang yang di evakuasi berada di wilayah desa gunung Kayo meskipun jalan yang di lalui oleh pengelola sebagiannya melewati wilayah desa tumbuk tebing.
Sesuai penelusuran media ini dengan pihak pemerintah desa tumbuk tebing dalam hal ini kepala desa tumbuk tebing Dopi menjelaskan bahwa pihak pengelola sudah menyerahkan Bundelan izin terhadap pemerintah desa tumbuk tebing, namun serangkaian izin yang di serahkan yang juga di berikan oleh kepala desa terhadap media ini jelas terlihat bahwa izin tersebut hanyalah izin dari kementerian perhubungan direktorat jenderal perhubungan laut pada tanggal 08 Oktober 2026, dan kantor unit penyelenggara pelabuhan II Linau Bintuhan pada 13 Oktober 2026.
Sementara itu sesuai dengan peraturan yang ada jelas dalam evakuasi tongkang menjadi besi tua pihak pengelola mestinya memiliki izin diantaranya, Izin Legalitas Perusahaan (Dasar) yang meliputi,
1. NIB (Nomor Induk Berusaha).
B. NPWP Perusahaan.
2. Izin Evakuasi dan Pekerjaan Air (Sektor Perhubungan Laut).
A. Izin Kerja Salvage dan Pekerjaan Bawah Air (PBA).
B. Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) / Izin Olah Gerak.
3. Izin Pemotongan Bangkai Kapal (Scrapping).
Surat Keterangan Penghapusan Pendaftaran Kapal (Deregoratory/De-flagging): Bukti resmi dari Syahbandar/Kemenhub bahwa tongkang tersebut sudah dihapus dari daftar kapal aktif Indonesia dan sah secara hukum untuk dihancurkan.
4. Izin Lingkungan Hidup (Mutlak).
Aktivitas memotong besi tua dengan blender/las gas berpotensi mencemari laut dari sisa oli, karat, atau asbes.
Dokumen UKL-UPL atau AMDAL: Tanpa dokumen lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat, izin perombakan kapal dinyatakan batal demi hukum.
B. Izin Pengelolaan Limbah B3: Jika dalam tongkang terdapat sisa tangki bahan bakar atau pelumas yang wajib ditangani oleh pihak berizin.
Izin Komersial Logam Tua (Sektor Daerah), Izin Pengumpulan dan Pengiriman Logam Tua/Barang Bekas: Beberapa daerah memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) khusus yang mewajibkan izin pengumpulan besi tua serta pembayaran retribusi daerah sebelum logam tersebut dimuat ke truk dan dikirim ke pabrik peleburan.
Mengingat posisi tongkang terdampar di bibir pantai dangkal dan terkubur pasir sedalam hampir 2 meter, tantangan terbesar bukan lagi sekadar pemotongan besi, melainkan pekerjaan sipil/pengerukan tanah (eksavasi) dan potensi dampak abrasi pantai akibat pengerjaan tersebut.
Dalam kondisi spesifik seperti ini, berikut adalah perizinan tambahan dan penyesuaian dokumen yang harus disiapkan secara matang sebelum alat berat atau kru las gas diturunkan ke pantai,
1. Izin dan Dokumen Terkait Pekerjaan Eksavasi Pantai
Karena bagian bawah tongkang tertimbun pasir sedalam lebih kurang 2 meter, Anda pasti memerlukan alat berat (eksavator) atau pompa penyedot pasir (sand pump) untuk membuka akses ke lambung kapal.
Surat Persetujuan Kerja Pengerukan (SPKP) / Persetujuan Teknis Kerja Keru, Harus diurus ke KSOP/Syahbandar setempat. Karena lokasinya di pantai dangkal, Anda harus membuktikan bahwa pengerukan pasir untuk evakuasi tidak akan merusak struktur pantai atau memicu abrasi bagi warga sekitar.
Izin Olah Gerak dan Tambat Alat Berat/Ponton Kerja, Jika proses evakuasi menggunakan ponton bantuan dari sisi laut untuk menarik atau meletakkan alat berat.
2. Dokumen Lingkungan Spesifik Pantai (DLH & KKP)
Bibit pantai adalah wilayah yang sangat sensitif secara ekologi. Pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP/KKP) akan menuntut komitmen ketat,
Dokumen UKL-UPL Khusus Zona Pesisir, Dokumen ini wajib mencantumkan metode penanganan spill (tumpahan) oli/minyak jika ada sisa bahan bakar di dasar tongkang yang bocor saat pasir dikeruk.
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL): Jika area pantai tersebut masuk dalam kawasan konservasi atau zona pemanfaatan terbatas menurut Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
3. Izin Operasional Lapangan (Sektor Keamanan & Daerah)
Karena pemotongan besi (scrapping) dilakukan langsung di area publik/bibir pantai terbuka, izin keamanan menjadi sangat krusial,
Surat Izin Tempat Kegiatan/Kerja dari Kepala Desa/Camat & Perbanyakan Izin Keramaian Kepolisian (Polsek/Polres), Untuk memastikan warga setempat tahu ada aktivitas industri berat di pantai, guna menghindari penjarahan besi tua atau protes terkait kebisingan dan polusi udara (asap blender las).
Izin Penggunaan Akses Jalan Darat (Dinas Perhubungan), Truk-truk besar pengangkut potongan besi tua (scrap) pasti akan melewati jalan desa/pesisir. Anda perlu izin dispensasi jalan atau jaminan perbaikan jika truk merusak jalan lokal.
4. Surat Pernyataan Bebas Sengketa Kepemilikan (Clear and Clean)
Untuk tongkang yang terdampar sampai tertimbun pasir, seringkali ada masalah hukum (apakah kapal ini sengaja ditinggalkan, menjadi sengketa asuransi, atau milik negara). CV Anda wajib memegang,
Surat Perjanjian Kerja (SPK) Penunjukan Evakuasi, Dokumen kontrak sah antara pemilik kapal/pihak asuransi dengan CV Anda,
Surat Keterangan Bebas Sita / Bebas Sengkata: Dari Pengadilan Negeri atau Syahbandar setempat, untuk memastikan saat Anda mulai memotong besi, tidak ada pihak ketiga yang mengklaim atau menghentikan proyek secara sepihak.
Melihat serangkaian izin yang mestinya ditaati oleh pengelola maka patut diduga pengelola evakuasi tongkang di kecamatan bungamas tepatnya di desa gunung Kayo belum memiliki izin yang lengkap untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
Beberapa pihak berpendapat kegiatan ini perlu campur tangan pemerintah setempat, mengingat dengan adanya kegiatan ini pada Minggu yang lalu masyarakat sudah mulai mengalami keributan yang berujung terjadinya rapat mendadak di kantor camat kecamatan bungamas.
Saat ini dapat dilihat jelas adanya perpindahan desa pemberitaan izin dari desa gunung Kayo ke desa tumbuk tebing, hal ini dapat memicu konflik masyarakat sebab Kita sudah sangat jelas melihat posisi daripada tongkang yang akan di evakuasi berada di wilayah desa gunung Kayo namun pengelola saat ini bekerjasama dengan pemerintah desa tumbuk tebing.
Periansyah selaku penggiat di kabupaten Bengkulu Selatan mengingatkan dengan tegas terhadap pemerintah desa tumbuk tebing agar jangan gegabah dalam menyetujui segala sesuatu yang berhubungan dengan izin evakuasi tongkang.
Selain itu juga sesuai aturan yang ada, pemerintah desa tumbuk tebing harus mempunyai pegangan perjanjian dengan pihak pengelola bahwa tongkang yang di evakuasi harus jelas jelas habis seratus persen di angkut, jangan sampai adanya bangkai tongkang yang terkubur dalam pasir laut di sisahkan, hal itu sangat bertentangan dengan aturan yang ada, ujar Feri.
Feri juga berharap dengan pemerintah desa tumbuk tebing agar kiranya dapat berkoordinasi dengan pihak pihak terkait atas perizinan yang harus di siapkan oleh pihak pengelola yang di terima oleh pemerintah desa tumbuk tebing.
Pihak pengelola saat di konfirmasi terkait perizinan tidak memberikan jawaban apapun.(JN)
