KENDARI, SULUTNEWS.COM – Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Kapolda Sultra), Irjen Pol. Dr. Himawan Bayu Aji, S.H., S.I.K., M.H., menghadiri Lelang Serentak Barang Rampasan Negara di Aula Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra, Kamis (29/10/2026). Kajati Sultra Dr. Sugeng Riyanta, S.H., M.H., membuka kegiatan bertema “Sinergitas Pemulihan Aset untuk Negeri” tersebut.
Ketua Pengadilan Tinggi Sultra Andi Isna Renishwari Cinrapole, S.H., M.H., turut menghadiri kegiatan itu. Hadir pula perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Badan Pemulihan Aset Kejaksaan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), serta pejabat utama Polda Sultra.
Melalui lelang serentak ini, aparat penegak hukum memperkuat sinergi dalam menindaklanjuti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, pelelangan membantu pemerintah mengoptimalkan pengelolaan barang rampasan yang telah menjadi milik negara.
Dalam sambutannya, Kapolda Sultra menegaskan bahwa lelang menjadi bagian penting dalam rangkaian penegakan hukum. Menurutnya, proses tersebut mencerminkan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus menunjukkan hasil kerja aparat sejak tahap penyidikan hingga pemulihan aset.
Kapolda mengungkapkan, kegiatan ini melelang 24 item barang rampasan dengan nilai limit total Rp4,56 miliar. Barang-barang tersebut berasal dari 17 laporan polisi hasil penindakan Polda Sultra dan Bareskrim Polri.
Dari jumlah tersebut, sekitar 78,5 persen berkaitan dengan perkara pertambangan. Barang rampasan itu meliputi bijih nikel (ore) dan alat berat. Karena itu, aparat perlu mempercepat proses lelang agar penyimpanan terlalu lama tidak menurunkan nilai ekonomis aset.
Selain menjaga nilai barang, pelelangan juga membuka peluang bagi negara untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hasil penegakan hukum. Dengan demikian, aparat tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga mendorong pemulihan aset demi kepentingan negara.
Kapolda juga menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga. Dalam proses ini, Polri menyidik perkara dan menyita barang bukti. Selanjutnya, kejaksaan menjalankan penuntutan serta eksekusi, sedangkan pengadilan memutus perkara.
Sementara itu, KPKNL memfasilitasi pelelangan dan meneruskan hasilnya untuk disetorkan kepada negara melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Melalui pembagian tugas tersebut, setiap lembaga dapat memperkuat koordinasi dan memastikan proses berjalan sesuai ketentuan.
Ketua Pengadilan Tinggi Sultra Andi Isna Renishwari Cinrapole turut menyoroti manfaat lelang barang rampasan dalam penegakan hukum. Menurutnya, mekanisme ini mendukung optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Selain itu, masyarakat mendapat kesempatan mengikuti lelang secara adil dan transparan.
Pada kesempatan yang sama, Kajati Sultra Dr. Sugeng Riyanta menekankan pentingnya penegakan hukum yang memberikan manfaat nyata. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh aparat memperkuat sinergi untuk memulihkan aset negara dan kerugian korban tindak pidana.
Ia juga mendorong aparat menyosialisasikan ketentuan hukum kepada masyarakat. Secara khusus, ia menekankan upaya pemulihan kerugian akibat tindak pidana di bidang kehutanan dan pertambangan.
Melalui lelang serentak ini, aparat penegak hukum di Sultra memperkuat komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Selain mengoptimalkan penerimaan negara, langkah tersebut diharapkan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan koordinasi yang kuat, setiap lembaga dapat menjalankan perannya secara efektif. Pada akhirnya, pemulihan aset menjadi bagian penting dari penegakan hukum yang tidak hanya menindak pelanggaran, tetapi juga mengembalikan manfaat ekonomi bagi negara.
Penulis : Muhammad Irwansyah (Wartawan Madya)
