Bolmong Utara, Sulutnews.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menggelar Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Aula Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati. Kamis (15/10/2026)
Rapat ini membahas tiga agenda, yaitu Evaluasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), Penanganan Kemarau, dan Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA).
Dalam Sambutannya, Plt. Bupati menyampaikan, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat harus terus dijaga agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam beraktivitas, bekerja, dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Keamanan yang terjaga akan menjadi fondasi utama bagi kelancaran pembangunan daerah.
Terkait musim kemarau, Moh. Aditya Pontoh meminta seluruh perangkat daerah untuk siap mengantisipasi dampak kekeringan, khususnya dalam memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Pemerintah tidak boleh lambat dalam merespons kebutuhan warga, terutama di wilayah yang rawan kekurangan air.
“Dampak kekeringan musim panas berkepanjangan, sekitar 20010 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan total, serta kurang lebih 50 hektar areal perkebunan ditanami jagung, cengkih, pala, cacao.” ujar Aditya Pontoh.
Ketua DPRD Bolmong Utara Dewi Astuti Mondo, guna menanggulangi musim kemarau panjang, mendekati 5 bulan ini telah menimbulkan berbagai dampak luas terhadap lingkungan, kehidupan sosial, hingga ekonomi, serta memerlukan langkah penanggulangan yang terstruktur.
“Musim kemarau tahun 2026 diperkirakan datang lebih awal, berlangsung lebih lama, dan memiliki tingkat kekeringan di atas kondisi normal. Kondisi ini merupakan ancaman serius terhadap ketahanan air, pangan, dan lingkungan sehingga diperlukan langkah mitigasi yang terencana, terukur, dan terintegrasi,” ungkap Dewi Mondo.
Demikian juga disampaikan Kajari Bolmong Utara, dihimbau kepada kepala desa untuk pro aktif memantau perkembangan rakyatnya kekurangan air bersih, dan tidak membakar areal perkebunan sembarangan.
Hal penting disampaikan pihak Polres Bolmong Utara tentang potensi gangguan kemarau berkepanjangan, akan menjadi nyata jika masyarakat membuka lahan dengan membuka lahan.
Oleh karena itu, seluruh pihak diminta meningkatkan kewaspadaan, pencegahan, dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Dari pihak Pengadilan Negeri Kotamobagu mengingatkan kembali tentang sanksi hukum membuka lahan dengan membakar, diancam dengan hukuman 5 sampai 15 tahun jika melanggarnya.
Dari Kodim 1303 BM, dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla):Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto guna menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 yang melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. TNI turut menurunkan tim penyuluhan dari Mabes TNI ke daerah rawan kebakaran hutan untuk sosialisasi pencegahan Karhutla.
Diakhir rapat Forkoimda, Plt Bupati Moh. Aditya Pontoh menyimpulkan pembahasan mencegah dan solusi menanggulagi risiko kemarau berkepanjangan sampai Oktober 2026 :
Dampak Musim Kemarau
- Krisis Air Bersih & Penurunan Debit Air: Penurunan curah hujan menyebabkan kekeringan pada sumur warga, menyusutnya debit sungai, serta berkurangnya volume air di waduk dan danau.
- Sektor Pertanian & Ketahanan Pangan: Kekeringan air irigasi mengganggu pola tanam, menurunkan produktivitas, dan meningkatkan risiko gagal panen (pusaro/gagal tumbuh pada komoditas seperti padi, jagung, dan kedelai).
- Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla): Lahan dan vegetasi yang mengering memicu kerawanan tinggi terhadap kebakaran, terutama di wilayah rawan seperti di Komus serta desa sekitarnya, wilayah Kecamatan Sangkub serta Kecamatan Bintauna.
- Gangguan Kesehatan Masyarakat: Suhu udara yang ekstrem dan udara kering memicu dehidrasi, kelelahan (heat stroke), ISPA akibat debu/polusi, serta risiko kesehatan dari asap karhutla. Sehingga Gubernur Sulut menerbitkan surat menghimbau masyarakat memakai masker.
- Ekonomi & Energi: Penurunan debit air waduk serta sumber mata air dapat mengganggu pasokan air ke areal persawan, serta membengkaknya biaya hidup akibat kenaikan harga bahan pangan dasar.
Langkah Penanggulangan dan Mitigasi
- Manajemen Air & Infrastruktur:
- Melakukan pengelolaan waduk, telaga, dan jaringan irigasi berbasis data iklim.
- Membangun sumur bor atau bantuan air bersih darurat di wilayah terdampak kekeringan.
- Adaptasi Sektor Pertanian:
- Pemkab Bolmong Utara telah menggunakan varietas tanaman yang tahan kering atau hemat air serta mengubah pola tanam menyesuaikan ketersediaan air.
- Pencegahan dan Penanganan Karhutla:
- Patroli terpadu, pemadaman dini, dan pelarangan pembukaan lahan dengan cara membakar.
Di akhir sambutannya, Plt. Bupati Aditya Pontoh mengingatkan kembali perdebatan berbagai isu di media sosial tentang polemik sosial kemasyarakatan serta kepemerintahan. Mari kita selalu menjaga kerukunan, persatuan. Jangan mudah terprovokasi, jangan menyebarkan fitnah, dan jangan merusak persaudaraan hanya karena perbedaan. *** GG
