Menu

Mode Gelap
Ferdinand Gansalangi Resmi Dilantik Menteri Diktisaintek sebagai Direktur Polnustar Periode 2026–2030 BREAKING NEWS : Gempa M 7,7 Guncang Barat Laut Tahuna, BMKG Keluarkan Peringatan Dini Tsunami Bupati Sitaro Ditahan, Dugaan Korupsi Dana Erupsi Gunung Ruang Rugikan Negara Rp22,7 Miliar Empat Kampung di Tatoareng Krisis Air, Warga Hadapi Ancaman Kemarau DPD ABPEDNAS Sulut Gelar Rapat Pleno Perdana Bahas Program Kerja dan Tindak Lanjut Kerjasama dengan Kejaksaan

Bisnis · 27 Agu 2026 12:57 WITA ·

Insentif untuk Ekosistem Baterai NMC Jadi Akselerator Hilirisasi Nikel Nasional


Insentif untuk Ekosistem Baterai NMC Jadi Akselerator Hilirisasi Nikel Nasional Perbesar

JAKARTA — Rencana pemerintah memberikan insentif bagi kendaraan listrik berbasis baterai nickel-manganese-cobalt (NMC) dinilai menjadi langkah strategis untuk mempercepat hilirisasi nikel nasional, dan mendorong kedaulatan ekonomi nasional.

Kebijakan pemerintah diharapkan mampu mendorong penjualan kendaraan listrik, tetapi juga memperkuat pengembangan industri baterai berbasis nikel di dalam negeri sehingga menghasilkan nilai tambah yang lebih besar.

Project Coordinator ENTREV Eko Adji Buwono menilai insentif bagi kendaraan listrik berbasis NMC menjadi sinyal penting bahwa pemerintah mulai mengarahkan hilirisasi nikel ke industri manufaktur bernilai tambah tinggi.

“IBC [Anggota Holding Grup MIND ID] saat ini merupakan satu-satunya perusahaan milik pemerintah yang mendapat mandat membangun dan mengembangkan industri baterai berbasis nikel. Tentunya tanpa didukung kebijakan yang memberikan prioritas terhadap baterai berbasis nikel untuk digunakan di dalam negeri, akan sulit berkompetisi dengan baterai berbasis lithium iron phosphate (LFP),” ujar Eko.

Menurut Eko, keberpihakan kebijakan menjadi faktor penting agar investasi yang telah ditanamkan dalam pembangunan ekosistem baterai nasional dapat berkembang optimal. Pasalnya, Indonesia saat ini tengah membangun rantai pasok baterai berbasis nikel mulai dari sektor pertambangan, pengolahan, hingga manufaktur sel baterai.

IBC melalui pabrik baterai kendaraan listrik PT Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery (CATIB) di Karawang saat ini memiliki kapasitas produksi tahap awal sebesar 6,9 GWh. Kapasitas ini menjadi fondasi awal untuk memenuhi kebutuhan industri kendaraan listrik nasional yang terus berkembang.

Selain mendorong nilai tambah mineral, pengembangan ekosistem baterai nasional juga diperkirakan memberikan dampak pada penguatan kedaulatan ekonomi, mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, hingga pengurangan ketergantungan terhadap impor energi dan produk baterai.

Selain meningkatkan nilai tambah mineral, pengembangan industri baterai nasional juga diperkirakan memberikan memperkuat kinerja sektor ekonomi yang luas, mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, hingga pengurangan ketergantungan terhadap produk impor.

“Sudah ada berbagai perhitungan mengenai dampak berlipat dari hilirisasi industri baterai. Yang paling nyata adalah peningkatan nilai tambah mineral, penciptaan lapangan kerja, serta pengurangan impor baterai maupun impor BBM seiring meningkatnya penggunaan kendaraan listrik,” kata Eko.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan menyiapkan insentif bagi kendaraan listrik berbasis baterai NMC sebagai bagian dari strategi memperkuat ekosistem kendaraan listrik nasional.

Menurut Bahlil, kendaraan listrik berbasis nikel menjadi prioritas karena Indonesia memiliki sumber daya nikel yang melimpah dan saat ini tengah membangun industri baterai berbasis NMC.

Ia menilai baterai berbasis nikel juga memiliki keunggulan untuk kendaraan dengan jarak tempuh lebih jauh dibandingkan baterai berbasis lithium iron phosphate (LFP), meskipun biaya produksinya relatif lebih tinggi.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan insentif kendaraan listrik yang ditargetkan mencakup masing-masing 100.000 unit mobil listrik dan 100.000 unit sepeda motor listrik pada tahun ini.

Untuk sepeda motor listrik, pemerintah mengalokasikan insentif sebesar Rp5 juta per unit, sedangkan untuk mobil listrik disiapkan skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 40 persen hingga 100 persen.

Pemerintah juga mengkaji pemberian insentif berdasarkan jenis baterai yang digunakan, termasuk pembedaan antara kendaraan listrik berbasis nikel dan non-nikel. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing industri baterai nasional sekaligus mempercepat agenda hilirisasi nikel di Indonesia.

Dengan dukungan kebijakan yang komprehensif, integrasi rantai pasok nikel nasional, sekaligus mempercepat transformasi Indonesia dari eksportir bahan mentah menjadi produsen material dan produk bernilai tambah tinggi.

Artikel ini juga tayang di VRITIMES

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

KAI Bandara Layani 84 Ribu Penumpang Selama Libur Maulid Nabi, Mobilitas Masyarakat Tetap Lancar

27 Agustus 2026 - 15:24 WITA

Kenapa Gaji Naik tapi Tabungan Tetap Nol? Kenali Lifestyle Inflation dan Cara Mendeteksinya

27 Agustus 2026 - 15:03 WITA

Jaga Keselamatan dan Kenyamanan Pengguna, KAI Perkuat Kesiapan Petugas di Stasiun LRT Jabodebek

27 Agustus 2026 - 14:52 WITA

Dorong Smart Hospital di Indonesia, teraMedik Resmi Kembangkan Teknologi AI Untuk Ekosistem Kesehatan.

27 Agustus 2026 - 14:00 WITA

UGC ECRL FS 02 Terpanjang di Malaysia, PLN NPC Raih Rating Bintang 5

27 Agustus 2026 - 13:45 WITA

PTPN Group Kirim 17 Ton Bantuan untuk Korban Bencana di NTT

27 Agustus 2026 - 13:02 WITA

Trending di Bisnis