Sulutnews.com Bengkulu Selatan – perlu dilakukan perhatian yang serius dengan pemerintahan di kecamatan air nipis, banyak kalangan menilai bahwa kondisi Pemerintahan di kecamatan air nipis seolah pemerintahan berbau premanisme pasalnya dari situasi yang di pertunjukkan pihak kecamatan yang seolah mempermudah segala urusan tanpa berpedoman lagi dengan regulasi yang ada.
Kejadian yang menimpa pemerintah desa kebanjati kecamatan air nipis sangat miris, dengan adanya APBDes desa kebanjati yang di loloskan oleh tim verifikasi kecamatan hingga saat ini menjadi bumerang bagi masyarakat desa kebanjati, terutama antara pemerintah desa kebanjati dengan BPD setempat.
Sempat di lakukan mediasi antara pemerintah desa kebanjati dengan BPD setempat, yang mana mediasi ini di fasilitasi oleh pihak kecamatan namun hal itu Dinilai ingin menutupi kesalahan pihak kecamatan dan pemerintah desa kebanjati. Pasalnya dengan adanya mediasi tersebut BPD selaku warga setempat membuka pintu maaf terhadap pemerintah desa akan tetapi pihak BPD tetap bersi keras tidak mau menandatangani APBDes 2026 yang sudah di loloskan verifikasinya oleh pihak kecamatan air nipis dan di informasikan sudah di lakukan pencairan anggaran.
Yang lebih miris lagi berlagak seolah regulasi dianggap mainan, salah satu perangkat desa kebanjati kecamatan air nipis mencoba mendatangi BPD setempat untuk meminta APBDes di tanda tangani, sementara verifikasi kecamatan sudah meloloskan APBDes tersebut, dan anggaran dana desanya sudah dicairkan, namun BPD setempat tetap tidak mau menandatangani APBDes tersebut dengan alasan agar lepas dari tanggung jawab mereka.
Ketua BPD desa kebanjati kecamatan air nipis Rudi Hartono menyatakan bahwa pihaknya tidak bersedia untuk menandatangani APBDes tahun anggaran 2026 yang tidak menyertakan pihaknya dalam pembahasan, “Karena tidak melakukan pembahasan maka APBDes di tahun 2026 kami sepakat tidak di tanda tangani supaya lepas dari tangung jawab” ujar ketua BPD.
Akan tetapi meskipun hal ini sudah sangat menghebohkan masyarakat khususnya masyarakat kebanjati kecamatan air nipis dinas terkait salah satunya DPMD kabupaten Bengkulu Selatan dinilai seakan tutup mata, selaku dinas yang melakukan pembinaan di desa desa hingga berita ini di terbitkan belum tampak adanya upaya penyelesaian perselisihan antara pemerintah desa kebanjati dengan BPD setempat. (JN)
