Jakarta (26/5) – Perubahan kebijakan industri baja global menunjukkan bahwa semakin banyak negara menggunakan belanja publik dan proyek infrastruktur sebagai instrumen untuk memperkuat industri domestik.
Tren ini
mempertegas pentingnya penguatan implementasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN) di Indonesia agar pembangunan nasional turut memperkuat industri
baja dalam negeri.
TKDN Perkuat Industri Baja
Nasional
Direktur
Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk / Krakatau Steel Group (KRAS), Dr. Akbar Djohan, menegaskan
bahwa penguatan implementasi TKDN menjadi langkah strategis agar pembangunan
nasional juga memberikan manfaat langsung bagi industri dalam negeri.
“Implementasi
TKDN sangat penting untuk memastikan proyek infrastruktur nasional dapat
sekaligus memperkuat industri strategis nasional seperti industri baja,” ujar
Dr. Akbar Djohan, yang juga menjabat sebagai Chairman Indonesian Iron & Steel Industry
Association (IISIA) dan Chairman Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia
(ALFI/ILFA).
Ia
menambahkan bahwa kebijakan kandungan lokal sejalan dengan agenda Asta Cita
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat kemandirian
ekonomi dan membangun industri nasional yang berdaya saing global.
Tren Global Perkuat Industri
Baja Domestik
Pengamat
Industri Baja dan Pertambangan, Widodo Setiadharmaji, menilai bahwa Uni Eropa dalam beberapa tahun
terakhir telah memperkuat perlindungan industri baja melalui pembatasan impor
serta peningkatan tarif dalam kebijakan perdagangan baru yang akan menggantikan
skema safeguard setelah 2026.
Pelaku industri baja di Eropa mulai
mendorong agar kebijakan industri dan investasi publik juga menciptakan
permintaan langsung bagi baja yang diproduksi di kawasan Eropa melalui konsep Made in EU Steel.
Ia menjelaskan bahwa pendekatan serupa
juga terlihat di berbagai negara lain. Amerika Serikat memperkuat industri baja
melalui tarif impor dan kebijakan Buy
American, sementara India menjalankan strategi Make in India melalui preferensi produk domestik dalam pengadaan
pemerintah.
Artikel ini juga tayang di VRITIMES
