Manado,Sulutnews.com – Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara (Kanwil DJPB Sulut) kembali menyampaikan Produk informasi terkait kondisi terkini perkembangan APBN dan APBD di Sulawesi Utara ALCo regional Sulut untuk realisasi sampai 30 Maret 2026.
Kepala Kanwil DJPb Sulut Wahyu Prihantoro menyampaikan bahwa Perekonomian dunia pada awal tahun 2026 menghadapi tantangan yang cukup berat akibat eskalasi konflik AS-Israel-Iran yang memicu ketidakpastian global serta menyebabkan harga komoditas internasional berfluktuasi. “Namun, terdapat indikator penguatan dari sektor industri di mana aktivitas pabrik di seluruh dunia mulai membaik pada Februari 2026, tercermin dari angka PMI Manufaktur Global yang berada pada level 51,9” ucapnya.
Selengkpanya disampaikan bahwa meskipun aktivitas produksi mulai pulih, kewaspadaan tetap diperlukan karena pasar keuangan dunia dipengaruhi oleh sentimen risk-off yang mendorong kenaikan bunga pinjaman internasional dan nilai mata uang Dollar. Situasi ini berpotensi memberikan dampak lanjutan pada rantai pasok dan kinerja ekspor, sehingga pemerintah perlu memitigasi dampaknya terhadap penerimaan negara. Dari domestik, ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan dengan fundamental yang stabil.
Pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 5,39%, didukung oleh daya beli masyarakat dan kebijakan pemerintah yang responsif. Pada Februari 2026, aktivitas industri dalam negeri meningkat pesat dengan angka PMI Manufaktur mencapai 53,8, yang merupakan level tertinggi dalam dua tahun terakhir didorong oleh penguatan permintaan domestik dan ekspor.
Terkait stabilitas keuangan, nilai tukar Rupiah berada pada posisi Rp16.919 per US Dollar, sementara yield SBN 10 tahun berada di level 6,53%. Keamanan ekonomi nasional juga diperkuat oleh surplus neraca perdagangan sebesar 0,95 miliar USD serta cadangan devisa yang kuat mencapai 152 miliar USD per Februari 2026. Dengan indikator positif tersebut, prospek ekonomi Indonesia dinilai tetap aman dan menunjukkan tren pertumbuhan yang positif ke depannya.
Perekonomian Sulawesi Utara pada triwulan IV 2025 menunjukkan kinerja yang tetap kuat dengan pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,95% secara tahunan (yoy).
Secara kumulatif (c-to-c) sepanjang tahun 2025, ekonomi daerah tumbuh sebesar 5,66% dengan total nilai PDRB mencapai Rp204,75 triliun.
Capaian solid ini didorong oleh aktivitas produksi yang terjaga serta peningkatan mobilitas masyarakat selama momentum libur sekolah dan perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.
Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penopang utama dengan kontribusi 19,75% dan tumbuh positif sebesar 9,06%. Selain itu, sektor pariwisata yang tercermin dalam lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum mengalami lonjakan pertumbuhan signifikan sebesar 20,67% seiring dengan peningkatan okupansi hotel dan kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik. Iklim investasi regional juga menunjukkan perkembangan yang sangat positif, di mana realisasi PMA dan PMDN tumbuh pesat sebesar 35,58%.
Terkait stabilitas harga, inflasi Sulawesi Utara pada Februari 2026 tercatat berada pada level 4,64% secara tahunan (yoy), dengan tingkat inflasi bulanan (m-to-m) sebesar 1,02%. Kota Manado mencatatkan inflasi tertinggi di wilayah ini sebesar 5,73%.
Kenaikan harga tersebut dipicu oleh berkurangnya pasokan komoditas cabai rawit dan daun bawang dari daerah penghasil, serta harga emas global yang persisten tinggi mencapai USD 5.100 per troy ounce. Meskipun terdapat tekanan harga, pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi untuk memantau ketersediaan stok pangan dan memitigasi dampak kenaikan harga menjelang periode Ramadan dan Idulfitri guna melindungi daya beli masyarakat
Selanjutnya, dari sisi pemerintah, APBN tetap menjadi shock absorber dampak dari gejolak dan ketidakpastian ekonomi di tingkat global dan dampak bawaannya ke tingkat nasional dan regional Sulawesi Utara, sekaligus sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi di tingkat regional.
Atas pelaksanaan APBN di Sulawesi Utara sampai dengan 28 Februari 2026, Pendapatan Negara telah terealisasi sebesar Rp634,32 miliar atau 10,30% dari target yang telah ditetapkan.
Pendapatan perpajakan Sulut menjadi sumber utama pendapatan negara dalam APBN. Tercatat realisasi penerimaan pajak di Sulawesi Utara sampai dengan 28 Februari 2026 adalah sebesar Rp435,42 miliar, mengalami peningkatan 3,23% secara yoy dan terealisasi sebesar 9,13% dari target penerimaan perpajakan tahun 2026. 5.
Selain dari penerimaan pajak, salah satu sumber pendapatan negara di Sulawesi Utara berasal dari pendapatan kepabeanan dan cukai dimana realisasi sampai dengan akhir Februari 2026 dilaporkan telah terealisasi sebesar Rp12,93 miliar atau 20,67% dari target.
Terdiri dari penerimaan Cukai telah terealisasi sebesar Rp3,83 miliar, Bea Masuk sebesar Rp0,45 miliar, dan realisasi penerimaan Bea Keluar sebesar Rp8,67 miliar.
Komponen pendapatan negara lainnya berasal Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan tingkat capaian realisasi s.d. 28 Februari 2026 sebesar Rp198,90 miliar atau 14,33% dari targetnya.
Dari sisi Belanja APBN, sampai dengan 28 Februari 2026, realisasi telah mencapai sebesar 15,89% dari alokasi/pagu dengan total nilai realisasi sebesar Rp3.003,76 miliar. Dari realisasi tersebut, sebesar Rp790,77 miliar merupakan realisasi belanja satuan kerja instansi vertikal kementerian/lembaga di Sulawesi Utara dengan tingkat penyerapan 9,27% dari alokasi pagu. Terdiri dari realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp534,59 miliar (13,63% dari pagu), Belanja Barang sebesar Rp206,21 miliar (6,41% dari pagu), Belanja Modal sebesar Rp49,26 miliar (3,55% dari pagu), dan Belanja Bantuan Sosial yang terealisasi sebesar Rp0,71 miliar (10,69% dari pagu).
Realisasi Belanja juga terdiri dari realisasi atas Transfer Ke Daerah (TKD) sampai dengan 28 Februari 2026 telah disalurkan Rp2.212,99 miliar atau 21,35% dari pagu. Dari angka tersebut, DAU merupakan jenis TKD dengan nilai realisasi terbesar yaitu Rp1.756,73 miliar (23,08% dari pagu). DAK Non Fisik dengan realisasi sebesar Rp423,41 miliar (21,14% dari pagu), Dana Bagi Hasil terealisasi Rp27,41 miliar (7,84% dari pagu), Dana Desa terealisasi sebesar Rp5,44 miliar (1,35% dari pagu), dan DAK Fisik belum terealisasi dengan pagu sebesar Rp104,64 miliar.
Dapat disimpulkan bahwa di tengah dinamika tantangan global yang dipicu oleh eskalasi konflik AS-Israel-Iran dan fluktuasi harga komoditas, kondisi perekonomian nasional maupun regional Sulawesi Utara tetap menunjukkan resiliensi dengan fundamental yang stabil. Ketahanan ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang solid serta aktivitas industri yang berekspansi pesat hingga mencapai level tertinggi dalam dua tahun terakhir.
Peran APBN di Sulawesi Utara menjadi instrumen krusial sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat sekaligus menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini tercermin dari realisasi Pendapatan Negara yang mencapai Rp634,32 miliar (10,30% dari target) serta optimalisasi Belanja Negara sebesar Rp3.003,76 miliar (15,89% dari pagu) per 28 Februari 2026 , termasuk penyaluran Transfer Ke Daerah sebesar Rp2.212,99 miliar. Sinergi kebijakan fiskal ini diharapkan dapat terus menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong tren pertumbuhan yang positif pada periode berikutnya.(*/Merson)
