Kotamobagu, Sulutnews.com – Dalam menghadapi dinamika pelayanan publik, tuntutan kepastian hukum, serta derasnya arus informasi publik, pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar setiap kebijakan yang diambil tetap terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, Sahaya S. Mokoginta, S.STP., M.E., memimpin Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Sosial guna menyatukan persepsi, memperkuat sinergi, serta memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan strategis secara terpadu.
Rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten I dalam mengoordinasikan perumusan serta pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah lintas sektor.
Forum ini menjadi ruang strategis untuk menghimpun masukan, pandangan, dan rekomendasi terhadap isu-isu publik yang sedang berkembang, sekaligus membahas kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan yang sedang dan akan dilaksanakan.
Sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan, antara lain pelayanan publik dan penegakan ketertiban umum, penguatan regulasi melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), penguatan perangkat pemerintahan hingga tingkat desa dan kelurahan, serta pengelolaan dan penyebarluasan informasi kegiatan pemerintahan yang responsif terhadap dinamika masyarakat.
Dalam arahannya, Asisten I Sahaya S. Mokoginta menegaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan langkah awal untuk tindak lanjut yang berkelanjutan.
“Forum ini menjadi titik awal untuk menyamakan persepsi dan membangun komitmen bersama. Setiap hasil pembahasan akan ditindaklanjuti secara konkret oleh perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Koordinasi lintas sektor perlu dijaga agar setiap kebijakan berjalan searah dan berdampak nyata,” tegas Sahaya.
Ia juga menekankan bahwa koordinasi lintas sektor perlu terus dijaga sebagai mekanisme pengendalian dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah.
“Koordinasi ini tidak berhenti pada rapat hari ini, tetapi akan berlanjut melalui pemantauan dan evaluasi bersama agar pelaksanaan kebijakan tetap sejalan dengan prinsip stabilitas pemerintahan, kepastian hukum, pelayanan publik yang berkeadilan, serta ketertiban dan ketenteraman masyarakat,” tambahnya.
Koordinator Staf Khusus Bidang Pemerintahan, Widdy Mokoginta, S.Sos., menyampaikan dukungan para Staf Khusus dalam memperkuat analisis kebijakan dan menjembatani dinamika publik yang berkembang di masyarakat.
“Rapat koordinasi ini menjadi awal yang baik untuk memperkuat kolaborasi antara Keasistenan I, perangkat daerah, dan Staf Khusus. Sinergi yang terbangun akan membantu pemerintah daerah mengambil keputusan yang tepat, terukur, dan responsif terhadap isu-isu publik,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Fahri Damopolii. S.Kom. ME., menyampaikan pengelolaan informasi publik menjadi salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Dinas Kominfo akan terus memperkuat pengelolaan informasi publik terutama aspek penyebarluasan informasi kegiatan pemerintah daerah yang disajikan dengan lugas dan mudah dipahami masyarakat.
Setiap kritik dan masukan yang berkembang di ruang publik akan ditanggapi secara tepat dan proporsional, sekaligus dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan dan pelayanan pemerintah daerah,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesbangpol, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial, Kepala Bagian Pemerintahan, serta para Staf Khusus Wali Kota.
Kehadiran seluruh pimpinan perangkat daerah ini mencerminkan komitmen untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bidang dalam mendukung tata pemerintahan yang efektif, terintegrasi, dan responsif.
Peran masing-masing perangkat daerah menjadi kunci dalam penguatan tata kelola pemerintahan: Dinas Kominfo dalam pengelolaan dan penanggapan informasi publik, Satpol PP dalam penegakan ketertiban umum yang berkeadilan, Kesbangpol dalam penguatan stabilitas dan kondusivitas daerah, Bagian Hukum dalam penguatan regulasi dan kepastian hukum, Bagian Kesejahteraan Sosial dalam penguatan program sosial kemasyarakatan, serta Bagian Pemerintahan dalam pembinaan dan penguatan pemerintahan hingga tingkat desa dan kelurahan.
Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang terpadu, akuntabel, dan responsif, dengan pengelolaan informasi publik yang terbuka dan bertanggung jawab, serta mendorong implementasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.
