Jakarta,Sulutnews.com – Institut Marhaenisme27 menyelenggarakan kegiatan podcast bertajuk “Siraman Air Keras: Cara Otoritarianisme Melumat Wajah Keadilan” di Jakarta, Kamis (19/3).
Kegiatan ini menghadirkan Franz Magnis-Suseno sebagai narasumber, dengan Emzi (jurnalis/aktivis) sebagai host.
Melalui keterangannya, Kamis (19/3), Romo Magnis menegaskan bahwa serangan air keras terhadap aktivis Kontras, Andrie Yunus merupakan ancaman serius bagi demokrasi dan martabat kemanusiaan.
Ia menilai, peristiwa tersebut mencerminkan luka mendalam pada etika bernegara. Meski mengapresiasi respons cepat aparat, Romo Magnis menekankan bahwa penegakan hukum belum tuntas apabila aktor intelektual di balik serangan tersebut belum terungkap.
Menurut dia, kegagalan mengungkap dalang akan memperkuat pola kekerasan sebagai alat pembungkaman dan merusak integritas hukum serta posisi Indonesia di kancah internasional.
Selain isu domestik, Romo Magnis juga menyoroti keterlibatan Indonesia dalam inisiatif Board of Peace (BoP) yang digagas oleh Donald Trump terkait konflik Gaza.
Ia mengingatkan agar Indonesia tetap berpegang pada prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif, yakni tidak terikat pada kepentingan negara tertentu, sekaligus tetap aktif memperjuangkan perdamaian dunia secara mandiri.
Lebih lanjut, ia memaparkan kompleksitas konflik Palestina yang kini berada dalam pusaran kepentingan global. Menurutnya, isu Palestina tidak lagi semata soal kemanusiaan, tetapi telah menjadi bagian dari kalkulasi politik dan ekonomi internasional sejak Perang Enam Hari 1967.
Ia juga menyinggung adanya kecenderungan koalisi tidak resmi antara Amerika Serikat, Israel dan Arab Saudi yang lebih memprioritaskan pembendungan pengaruh Iran, sehingga isu kemerdekaan Palestina kerap terpinggirkan.
Dalam konteks tersebut, Romo Magnis menilai, masyarakat sipil memiliki peran krusial sebagai penjaga moral kekuasaan.
Ia menegaskan bahwa kekuatan moral Indonesia di tingkat global sangat bergantung pada keberhasilan negara dalam menegakkan keadilan hukum, melindungi hak asasi manusia, serta menjamin keamanan bagi suara kritis di dalam negeri.
Di sisi lain, Romo Magnis turut memberikan catatan kritis terhadap kebijakan sosial seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia mengingatkan agar program tersebut tidak dipolitisasi sebagai alat legitimasi kekuasaan, melainkan dikelola secara transparan dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.
Ia juga menyoroti keterlibatan TNI dalam program tersebut, sebagai potensi penyimpangan dari profesionalisme militer, yang seharusnya tetap fokus pada fungsi pertahanan negara.
Secara keseluruhan, Romo Magnis menekankan bahwa kekuatan moral sebuah bangsa di dunia internasional hanya dapat terwujud apabila pemerintah memiliki keberanian etis untuk menegakkan keadilan, menjaga kemandirian politik, serta memastikan seluruh institusi negara bekerja sesuai prinsip demokrasi. (*/Merson)
