Bitung, Sulutnews.com– KPU Kota Bitung tetap menjunjung tinggi prinsip keterbukaan informasi publik serta mengikuti seluruh proses penyelesaian sengketa sesuai ketentuan yang berlaku.
Hal tersebut disampaikan menyusul sidang sengketa informasi publik yang digelar di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara pada Rabu, 11 Maret 2026.
Perkara tersebut terdaftar dengan Nomor Register 019/II/REG-PSI/2026, antara LSM Rakyat Anti Korupsi sebagai pemohon dan KPU Kota Bitung sebagai termohon.
Dalam persidangan tersebut, KPU Kota Bitung diwakili oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Muhajir La Djanudin, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Wiwinda Hamisi, serta Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Franky Takasihaeng.
Turut hadir mengikuti jalannya persidangan sebagai pengunjung yakni Ketua KPU Kota Bitung, Deslie D. Sumampouw, Sekretaris KPU Kota Bitung Paula E. Tuturoong, bersama jajaran Sekretariat KPU Kota Bitung.
Dalam jalannya persidangan berlangsung dalam suasana aman, tertib, dan kondusif.
Hal ini berbeda dengan narasi yang sempat diberitakan oleh beberapa media online yang menyebut adanya tindakan protes berlebihan dari Ketua KPU Kota Bitung.
Setelah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, Ketua Majelis Sidang Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara kemudian menskors persidangan dan menetapkan bahwa proses akan dilanjutkan pada tahap mediasi antara pemohon dan termohon.
KPU Kota Bitung juga menekankan bahwa tuduhan yang menyebut Ketua KPU Kota Bitung berada dalam kondisi mabuk saat persidangan tidak memiliki dasar yang jelas dan diduga merupakan bagian dari upaya framing untuk mendiskreditkan lembaga.
“Faktanya, KPU Kota Bitung mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan sesuai ketentuan hingga sidang diskors oleh majelis,” demikian penegasan dalam keterangan resmi yang dirilis.
(Tzr)
