Jakarta, Sulutnews.com – Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri RI, akademisi di bidang hubungan internasional, serta pimpinan Komisi I DPR RI dalam rangka berdiskusi mengenai situasi politik luar negeri Indonesia, di Istana Merdeka, pada Rabu, 4 Februari 2026.
Gaya diplomasi Prabowo, menurut beberapa pengamat, merupakan bentuk “jemput bola” (proaktif) yang bertujuan memastikan Indonesia tidak tertinggal (fear of missing out), namun tetap dituntut untuk menghasilkan dampak nyata bagi ekonomi dalam negeri.
Diplomasi Presiden Prabowo Subianto berakar pada “bebas aktif” yang pragmatis, mengutamakan kepentingan nasional, serta menghormati semua negara (netral) untuk membangun hubungan harmonis. Gaya diplomasinya aktif (sering disebut FOMO diplomacy), menonjolkan pendekatan personal, dan bertujuan meningkatkan posisi tawar Indonesia di kancah global melalui kolaborasi ekonomi (seperti BRICS dan CEPA) serta stabilitas regional.
Prabowo aktif melakukan kunjungan luar negeri untuk membangun hubungan personal dengan pemimpin dunia, guna memastikan Indonesia diperhitungkan dalam percaturan geopolitik.
Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo menyampaikan beberapa penjelasan, sekaligus mendengarkan masukan serta menjawab beberapa pertanyaan dari para tokoh yang hadir.
Inti dari pertemuan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Presiden menjelaskan bahwa setiap diplomasi luar negeri yang beliau lakukan, selalu mengutamakan pencapaian yang konkret untuk bangsa Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal penting yang telah dicapai dalam 1 tahun terakhir ini:
a. Indonesia bergabung dengan BRICS, yang beranggotakan, di antaranya Brasil, Rusia, Tiongkok, dan India yang merupakan kekuatan ekonomi dunia.
b. Penetapan tarif dagang 0% di 27 negara Uni Eropa.
c. Kesepakatan pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi di mana Indonesia akan mempunyai fasilitas sendiri, khusus bagi jemaah haji Indonesia.
d. Indonesia turut mencatat sejarah dengan ikut menandatangani perjanjian perdamaian Palestina yang diinisiasi AS. Pascapenandatanganan perjanjian, jumlah konflik dan korban pun telah berkurang signifikan.
e. Dan berbagai hasil konkret lainnya.
2. Mengenai Board of Peace :
a. Keanggotaan bersifat tidak tetap. Indonesia sewaktu-waktu dapat menarik diri dari keanggotaan.
b. Mengenai biaya USD 1 miliar, adalah untuk dana rekonstruksi Gaza, dan tidak bersifat wajib.
– Saat ini Indonesia resmi bergabung bersama 7 negara besar dengan mayoritas penduduk beragama Islam lainnya, yakni Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, UAE, dan Pakistan.
– Para negara anggota boleh membayar atau tidak. Jika membayar maka akan menjadi anggota tetap. Namun bila tidak membayar, maka keanggotaan akan berlangsung selama 3 tahun. Saat ini, Indonesia belum membayar.
c. Keikutsertaan Indonesia merupakan langkah konkret untuk turut serta secara langsung dalam mengurangi peperangan di Palestina, dan bukan hanya sebatas ikut konferensi, rapat, diskusi, atau pertemuan resmi. *** GG
