ACEH TAMIANG, 22 Januari 2026 – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus bergerak menangani infrastruktur sanitasi yang terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Penanganan dilakukan guna mencegah risiko gangguan kesehatan lingkungan serta memastikan layanan dasar masyarakat dapat segera pulih. Kementerian PU merencanakan tidak hanya sekadar pemulihan, tetapi juga peningkatan kualitas infrastruktur sanitasi agar sistem pengelolaan sampah dan air limbah domestik dapat berfungsi kembali secara normal dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Menteri PU, Dody
Hanggodo, saat meninjau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Rantau dan Instalasi
Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Rantau sebagai bagian dari upaya pemulihan
pascabencana di Aceh Tamiang, Selasa (20/1/2026).
“Sanitasi yang berfungsi dengan baik adalah kebutuhan dasar
masyarakat. Karena itu, penanganan TPA dan IPLT harus dilakukan cepat,
bertahap, dan berkelanjutan agar tidak menimbulkan risiko kesehatan di kemudian
hari,” kata Menteri Dody.
TPA Rantau menjadi prioritas penanganan karena sistem open
dumping yang beroperasi saat ini berpotensi menimbulkan pencemaran
lingkungan. Dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi, Kementerian PU telah
menyiapkan skema penanganan komprehensif. Rencana tersebut mencakup perbaikan
sel landfill eksisting, pembangunan sel landfill baru,
perbaikan jalan akses, serta pengadaan alat berat pendukung operasional.
Selama 10 hari terakhir, Kementerian PU melalui Balai Penataan
Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Aceh telah melakukan pembersihan
intensif pada kawasan TPA yang tertimbun material pascabencana. Kegiatan ini
melibatkan program padat karya yang memberikan manfaat ekonomi langsung bagi
masyarakat setempat. Fokus pekerjaan saat ini diarahkan pada pembersihan jalan
akses dan penanganan material yang menghambat mobilitas operasional.
Selain TPA, pemulihan fungsi layanan juga difokuskan pada IPLT
Rantau. Langkah awal berupa pembersihan kawasan dan pengangkatan lumpur pada
bak pengolahan telah dilaksanakan. Selanjutnya, penanganan akan mencakup
rehabilitasi unit pengolahan, mulai dari bak anaerobik, fakultatif, maturasi,
hingga wetland.
Untuk mendukung keberlanjutan sistem pengelolaan air limbah
domestik, Kementerian PU juga memfasilitasi pengadaan truk tinja, tangki septik
beserta bioaktivator, serta memberikan pendampingan tata kelola dan penyusunan
studi teknis. Ke depan, Kementerian PU mengusulkan penerapan inovasi teknologi
sanitasi ramah lingkungan melalui pengadaan Net-Zero Toilet 5.0 di
wilayah terdampak.
Upaya pemulihan di Aceh Tamiang merupakan bagian dari strategi
besar Kementerian PU dalam menjaga kebersihan lingkungan. Saat ini, Kementerian
PU tengah melaksanakan peningkatan pelayanan pada 11 TPA sampah dan 10 IPLT di
berbagai kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
Peningkatan layanan serupa juga dilakukan di Provinsi Sumatera
Utara yang mencakup dua TPA sampah dan satu IPLT, serta di Provinsi Sumatera
Barat dengan peningkatan pelayanan satu TPA sampah. Seluruh pekerjaan tersebut
kini dalam tahap pelaksanaan sebagai wujud nyata pemerintah dalam memitigasi
risiko kesehatan masyarakat dan mempercepat pemulihan layanan dasar
pascabencana.
Program kerja ini
merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan
ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#SetahunBerdampak
Artikel ini juga tayang di VRITIMES
