Jakarta,Sulutnews.com – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Banten, 6-10 Februari, disemarakkan dengan Anugerah Kebudayaan PWI Pusat untuk Bupati/Walikota yang bersinergi dengan media dan pers, dalam memajukan kebudayaan daerah setempat. Maju tidaknya kebudayaan-kebudayaan daerah, berpengaruh langsung pada kebudayaan nasional.
“Mengapa PWI peduli dengan pemajuan kebudayaan? Karena wartawan dan media menyadari secara penuh bahwa negeri ini super power dalam bidang kebudayaan. Bahkan UNESCO tahun 2017 telah mengakui dan mengingatkan hal itu kepada dunia. Di lapangan, Bupati/ Wali Kota memegang peranan penting, karena mereka yang punya wilayah, rakyat, dan anggaran,” tutur Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, di Jakarta, (16/10/26).
Direktur Anugerah Seni dan Kebudayaan PWI Pusat Yusuf Susilo Hartono (YSH) menambahkan, anugerah ini pertama kali diberikan tahun 2016 pada HPN di Lombok.
Sampai sekarang sekitar 50 kepala daerah yang pernah mendapatkan. Antara lain, Wali Kota Surabaya Ery Cahyadi, Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran (kini Wali Kota Padang), Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi (kini Gubernur Jawa Barat), dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas (sebelum menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto (kini Wamendagri).
Mekanisme dan lini masa kegitan AK-PWI- HPN 2026 sebagai berikut: Zoom sosialiasi atau penjelasan teknis (20/10/2025, sore) diikuti pengurus PWI dan Anggota Apkasi serta Apeksi; Pendaftaran peserta dan pengumpulan proposal (20/10- 15/12/2025), Penjurian Proposal dan rapat (16-30/12/2025); Presentasi 10 besar di depan Dewan Juri (8-10/1/2026), Verifikasi (11-15/1/2026), Pengumuman Calon Penerima Penghargaan (20/1/2026), dan Penerimaan Penghargaan di HPN 2026 Banten (9/2/2026) di HPN 2026, Banten.
Tema AK-PWI-HPN 2026 “Pemajuan Kebudayaan Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan, Berbasis Media dan Pers”. Masing-masing peserta dapat memilih satu sub tema untuk proposalnya, yaitu : 1) Penguatan keragaman ekspresi budaya dan interaksi budaya inklusif, 2) Pemanfaatan kekayaan budaya berbasis media dan pers, untuk memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional. 3) Pemajuan kebudayaan daerah yang melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem berkelanjutan.
Menurut YSH, selain untuk kepala daerah, AK-PWI-HPN 2026 juga diberikan kepada insan wartawan (bersama komunitasnya) yang kiprahnya dalam memajukan kebudayaan telah diakui dan berdampak pada tingkat nasional/global.
Terakhir, Zulmansyah Sekedang, selaku Ketua Panitia HPN 2026 juga berharap Presiden Prabowo untuk pertama kalinya berkenan hadir di HPN. “Agar bisa melihat dan mendengar langsung, tidak hanya pencapaian, tapi juga berbagai masalah yang memerlukan penyelesaian pada tingkat kebijakan pemerintah dan negara,” pungkasnya.(*/Merson)
