Tahuna, Sulutnews.com – Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe, Albert Huppy Wounde, melaksanakan tatap muka dengan Koalisi Masyarakat Sipil Pemerhati Sosial Sangihe, Jumat (07/06/2024) di ruang rapat Kantor Bupati di Tahuna.
Pertemuan itu menyangkut persoalan kenaikan tarif dasar air Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kabupaten Kepulauan Sangihe, dihadiri oleh unsur Kualisi Masyarakat Sipil Pemerhati Sosial di koordinasi oleh Jeck Seba, Recky Patras, Tony Salindeho serta unsur Pemerintahan Daerah, Pj. Bupati, Asisten II, Asisten I, dan beberapa pimpinan OPD, juga Direktur PDAM Teguh Salainti.
Pertemuan itu berlangsung alot, dimana pihak koalisi menyampaikan pokok pikiran dan pendapat terkait kenaikan tarif dasar air. Menurut Jeck Seba kenaikan tarif tersebut harus perlu dikaji ulang mengingat kondisi ekonomi masyarakat.
Menurut Seba, persoalan kenaikan tarif dasar air menjadi persoalan serius. “Jika kita melihat kondisi ekonomi masyarakat saat ini, tentu tidak memungkinkan kalau Kenaikan tersebut harus di terapkan, kita perlu mengkaji kembali kebijakan ini sehingga Pemerintah hadir bukan malah menambah beban masyarakat, atau kasarnya masyarakat dijadikan sapi perah” tandas Seba.
Lanjut Seba, adanya surat Keputusan Bupati (SK) kenaikan tarif air tersebut tidak berpihak kepada masyarakat, jadi kami meminta kebijakan ini harus di evaluasi kembali menyesuaikan dengan kondisi di lapangan saat ini. “Kan mantan Pj. Bupati meminta agar ada kajian terhadap kebijakan kenaikan tarif dasar air itu, namun belum di tindaki pada pertemuan lalu, oleh sebab itu, kami meminta agar Pj. Bupati baru, bisa mengakomodir persoalan ini jangan sampai menjadi bola panas di masyarakat” ungkap Seba.
Menurut Recky Patras, kenaikan tarif air seharusnya melalui kajian yang komprehensif melibatkan semua unsur, hal ini bertujuan agar kebijakan yang diambil benar-benar adil, dimana pihak PDAM wajib menaikkan tarif namun tidak mengesampingkan kondisi ekonomi masyarakat.
“Jika memang tarif air tersebut dinaikan itu wajar, akan tetapi mekanismenya harus di perhatikan, jangan hanya menguntungkan pihak PDAM namun masyarakat dirugikan” ujar Patras.
Ia melanjutkan, perlu dikaji kembali soal klasifikasi pada aturan tersebut, ada kelas 1,2 dan 3, kenyataannya ada yang bertolak belakang seperti contoh, sekolah-sekolah diklasifikasikan sebagai kelompok niaga, hal itu tentunya tidak wajar.
Direktur PDAM menyampaikan bahwa, kenaikan tarif tersebut sudah melalui mekanisme dan regulasi yang mengatur, sehingga PDAM memandang kebijakan tersebut sudah sesuai.
Direktur menjelaskan, kondisi keuangan di PDAM yang dibebani utang, sehingga PDAM memandang kebijakan kenaikan tarif air itu penting, mengingat belasan tahun belum ada kenaikan tarif. “Kami menaikan tarif air berdasarkan kajian-kajian sesuai regulasi yang ada” jelas Salainti.
Bupati bertindak sebagai moderator pada pertemuan itu, menggali semua informasi baik dari pihak koalisi masyarakat, maupun pihak PDAM, ia menyampaikan bahwa persoalan kenaikan tarif dasar air menjadi perhatian seriusnya dimana kebijakan itu bersentuhan dengan masyarakat sehingga perlu ditindak lanjuti.
Kemudian, Bupati mendesak agar pertemuan kedua pada Minggu depan, semua pihak harus membawa data akurat agar pada pertemuan tersebut bisa diambil satu kesimpulan maupun solusinya. “Kita akan bahas persoalan ini Minggu depan, kami akan menuntaskannya agar masalah ini tidak berlarut-larut” kata Wounde.
Lebih lanjut Bupati mengatakan berbagai informasi yang di kemukakan pada pertemuan itu, akan ia pelajari dan tindak lanjuti termasuk masalah administrasi, management perusahaan dan aspirasi masyarakat, hal itu sebagai bentuk bahwa Pemerintah ada bersama masyarakat. Bupati juga berharap pada pertemuan selanjutnya masalah tersebut sudah bisa dicarikan solusinya. (Andy Gansalangi)
