Jakarta, Sulutnews.com – Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe, Rinny Silangen Tamuntuan (RST) terus berjuang untuk kepentingan daerah serta kesejahteraan masyarakat Tampungang Lawo meski sempat muncul narasi miring yang menyebutkan dirinya hanya sekadar jalan-jalan dan menghabiskan uang daerah karena seringnya bepergian ke Jakarta.
Tamuntuan justru menepis tudingan miring itu dengan kerja nyata, meski masa jabatannya sebagai Pj Bupati Sangihe tinggal menghitung hari, karena akan berakhir pada 22 Mei 2023. Ia tetap berjuang untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina.
Salah satu hal penting yang dilakukan Tamuntuan, yakni ketika ia mendatangi Kantor BPH Migas di Jalan Kapten Tendean Jakarta Selatan, Selasa 16 Mei 2023, dan bertemu langsung dengan Direktur Bahan Bakar Minyak (BBM), Sentot HBT Putro.
Dalam pertemuan tersebut, Tamuntuan yang turut didampingi Plt Kabag Ekonomi, Rippons David, menyampaikan berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat kepulauan yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan, seperti sering kesulitan memperoleh BBM, untuk melaut.
“Menindaklanjuti pertemuan Tim BPH Migas dengan Pemerintah Daerah, saat berkunjung ke Sangihe beberapa waktu lalu, dimana saat itu, telah disampaikan usul penambahan kuota BBM untuk Kabupaten Sangihe, mengingat luas wilayah yang dikelilingi oleh lautan membuat kebutuhan terutama pada sektor perikanan, di mana masyarakat nelayan tidak bisa maksimal untuk meningkatkan hasil tangkapan, karena keterbatasan BBM jenis Solar, Pertalite maupun Minyak tanah,” ujar Tamuntuan.
Minta Penambahan Kuota untuk Sangihe, Tamuntuan Temui Direktur BBM di Kantor BPH Migas Jakarta 32
Pj Bupati Sangihe, Rinny Tamuntuan saat memaparkan permasalahan yang kerap terjadi di Sangihe, Akibat Minimnya Kuota BBM. Foto: Humas
Olehnya, di hadapan Direktur BBM, Tamuntuan menyampaikan permohonan agar kuota tiga jenis BBM, solar, Pertalite dan minyak tanah untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat dinaikkan, sesuai dengan kebutuhan. Dan jika memungkinkan, tambah Tamuntuan, usulan BBM satu harga yang merupakan program nasional dapat diberlakukan di Sangihe. Sebab selain daerah kepulauan yang memiliki banyak pulau kecil, Sangihe merupakan daerah perbatasan dengan negara tetangga Filipina.
“Contohnya seperti di Kecamatan Kepulauan Marore yang berbatasan langsung dengan Negara Tetangga Filipina, mempunyai aktivitas lebih banyak dalam hal transportasi laut, maupun rumah tangga. Cuaca ekstrem yang sering melanda daerah inipun, membuat berkurangnya ketersediaan BBM yang ada di wilayah perbatasan. Hal ini sangat menjadi pemerintah daerah, sambil berharap dalam pertemuan ini, pihak BPH Migas melalui bapak direktur BBM bisa membantu permasalahan BBM yang ada Sangihe,” ungkap Tamuntuan.
Menyikapi Usulan Pj Bupati, Direktur BBM BPH Migas, Sentot HBT Putro, menyatakan akan berupaya untuk membantu kebutuhan BBM untuk Sangihe.
“Sebagaimana penyampaian ibu Bupati tadi, bahwa memang untuk kuota BBM yang ada di Kepulauan sangat berpengaruh bagi kebutuhan masyarakat, baik untuk rumah tangga, transportasi dan kebutuhan lainnya, kami pun dari BPH migas akan membantu dan berupaya untuk penambahan kuota BBM di sangihe, akan tetapi dalam penambahan kuota BBM tersebut harus di dukung dengan prosedur dan skema tertentu untuk membantu proses penambahan kuota BBM. Seperti fungsi pengawasan yang rutin untuk mengawal atas penggunaan BBM yang tepat sasaran,” ujar Putro.
Ia mengatakan, apabila hal itu bisa terlaksana dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan usulan yang telah di sampaikan Pj Bupati Sangihe bisa direalisasikan. Hal ini, tambah Putro, akan dibicarakan secara internal dengan kepala BPH Migas dalam usulan ini, dan juga akan mengawal ke Kementerian ESDM Ditjen Migas dan pertamina. (Andy Gansalangi)
