Tahuna, Sulutnews.com – Sebuah babak baru di tengah degradasi fiskal tahun 2026 mendatang membawa gelombang besar bagi daerah-daerah kepulauan di Indonesia. Transfer keuangan dari pemerintah pusat menurun tajam, realitas yang tak bisa dihindari. Di banyak tempat, situasi ini mungkin dianggap sebagai ancaman. Namun bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe, penurunan itu bisa menjadi lonceng kebangkitan, asal ada keberanian untuk menatap ke arah yang benar.
Bagi Prof. Frans G. Ijong, akademisi dan pemerhati pembangunan daerah kepulauan, ini bukan sekadar soal angka di laporan keuangan. Ini tentang cara pandang.
“Kita tidak boleh terus bergantung pada pusat. Kita harus mampu membiayai diri sendiri. Dan jawabannya sudah di depan mata kita yakni laut,” ujarnya dengan nada yakin.
Emas Biru yang Terlupakan
Sangihe sejatinya hidup di atas kekayaan besar. Lautnya adalah rumah bagi cakalang, tuna, dan berbagai komoditas bernilai tinggi yang menjadi primadona ekspor. Tetapi ironi menyelimuti kenyataan ini: kekayaan itu lebih banyak dinikmati orang luar daripada masyarakat Sangihe sendiri.
Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta BPS Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan nilai ekspor perikanan Sulut pada tahun 2024 mencapai antara USD 162–172 juta. Sebagian besar berasal dari tangkapan di perairan Sangihe. Artinya, laut ini menghasilkan, tapi keuntungan tidak kembali ke sini.
“Sangihe hanya menjadi lokasi penangkapan, bukan pusat pengelolaan. Di sinilah kelemahannya. Kita terlalu lama melihat laut hanya sebagai permukaan air, bukan sebagai sumber ekonomi strategis,” kata Ijong.
Pelajaran dari Taiwan
Ijong kemudian mengajak kita menoleh ke Taiwan, negeri kecil di tepi Samudra Pasifik yang nyaris tidak memiliki sumber daya alam. Mereka membangun kejayaan ekonomi bukan dari tambang atau minyak, melainkan dari laut.
Industri perikanan mahi-mahi (kina lamadang) mereka menembus pasar Amerika dan Eropa. Keberhasilan itu lahir dari cara berpikir besar di negeri kecil, mentalitas yang berani bermimpi dan bekerja keras menjemput hasil laut dengan sistem yang modern dan efisien.
“Sangihe punya laut lebih luas, sumber daya lebih beragam, dan nelayan yang jauh lebih tangguh. Jadi sebenarnya kita bisa, hanya belum punya cara berpikir besar seperti mereka,” tutur Ijong.
Hitung-Hitungan Rasional: Laut Lebih Menguntungkan dari Mobil Dinas Pimpinan DPRD
Ijong lalu memaparkan perhitungan yang sederhana tapi tajam.
Satu unit mobil dinas sekitar Rp1 miliar. Uang sebanyak itu bisa digunakan untuk membeli lima kapal tangkap tuna lengkap dengan fasilitas pascapanen.
Dalam enam bulan, potensi pendapatan dari lima kapal itu bisa mencapai Rp1,2 miliar.
“Bayangkan jika kita punya 100 kapal. Dalam setengah tahun, potensi omsetnya mencapai Rp120 miliar. Angka yang luar biasa jika dibandingkan dengan mobil dinas yang hanya mempercantik halaman kantor,” ujarnya.
Modal Rp200 juta per kapal bukanlah pengeluaran, melainkan investasi produktif. Bahkan untuk 10 kapal dengan total biaya Rp2 miliar, modal itu bisa kembali dalam waktu kurang dari satu tahun.
“Ini bukan teori. Ini logika ekonomi yang bisa diterapkan jika laut benar-benar kita kelola dengan serius,” tegasnya.
Efek Domino Ekonomi Laut
Bagi Ijong, laut tidak hanya berbicara tentang ikan. Ia adalah ekosistem ekonomi yang luas dan hidup dari pembuatan kapal, suplai bahan bakar, penyediaan es, hingga pengolahan hasil tangkapan dan pemasaran.
“Setiap rantai aktivitas di laut bisa menyerap tenaga kerja, menciptakan industri rumah tangga, dan menumbuhkan ekonomi pesisir,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya koperasi merah putih sebagai motor penggerak ekonomi bahari. Koperasi bukan hanya wadah nelayan, tapi pusat integrasi ekonomi rakyat, dengan empat peran utama:
1. Penyedia logistik dan pasar kolektif, membeli hasil tangkap secara bersama agar nelayan tidak dijerat tengkulak.
2. Fasilitator kredit mikro, membantu modal kapal dan cold storage melalui skema dana bergulir.
3. Pusat mutu dan sertifikasi ekspor, memastikan produk perikanan memenuhi standar HACCP dan SNI.
4. Pengelola rantai nilai lokal, menghubungkan koperasi, pabrik es, galangan kapal, dan pariwisata bahari dalam sistem ekonomi terintegrasi.
“Inilah ekonomi yang berakar pada realitas kita. Ekonomi bahari yang sesuai dengan karakter geografis dan budaya masyarakat Sangihe,” tambah Ijong.
Momentum dari Krisis
Pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan penurunan transfer pusat tidak seharusnya dilihat sebagai ancaman. Justru sebaliknya, itu adalah peluang untuk membuktikan bahwa daerah bisa berdiri di atas kaki sendiri.
“Ketika pusat menahan, daerah harus bergerak. Saatnya kita menumbuhkan paradigma baru membangun dari laut ke darat, bukan sebaliknya,” ujarnya tegas.
Paradigma ini, menurutnya, akan menciptakan arah baru pembangunan Sangihe, kemandirian yang tumbuh dari laut, dari tangan nelayan, dan dari keberanian pemerintah untuk berpihak pada sumber daya sendiri.
Masa Depan Biru di Ujung Utara
Sangihe memiliki posisi strategis di jalur perdagangan Asia-Pasifik, dikelilingi perairan kaya dan masyarakat dengan budaya maritim yang kuat. Semua modal itu sudah ada, yang dibutuhkan hanya satu hal: kemauan politik dan visi jangka panjang.
“Jika Taiwan bisa hidup dan tumbuh dari lautnya, mengapa Sangihe tidak?” tanya Ijong.
Bagi sang profesor, “survival anggaran 2026” bukan semata soal menambal kekurangan dana pusat. Ini soal membangun arah baru ekonomi berdikari.
“Laut adalah masa depan Sangihe. Di situ ada kehidupan, pekerjaan, dan sumber fiskal yang bisa menopang pembangunan jangka panjang,” ujarnya.
Jalan Pulang ke Laut
Sangihe tidak perlu mencari jauh-jauh sumber kekuatan ekonominya. Ia sudah ada di depan mata, bergelombang tenang setiap hari di birunya laut utara.
Yang dibutuhkan sekarang hanyalah pergeseran paradigma, dari melihat laut sebagai batas, menjadi melihatnya sebagai jalan pulang menuju kemandirian. “Kita tidak kekurangan sumber daya,” tutupnya. (Andy Gansalangi)
