SITARO.sulutnews.com – Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Chyntia Ingrid Kalangit, menegaskan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tidak boleh dipandang sekadar rutinitas tahunan pemerintah. Menurutnya, forum ini merupakan instrumen penting untuk memastikan arah pembangunan daerah benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bupati saat membuka Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Selasa, 1/7/2025, di Auditorium Pemda Sitaro.
“Musrenbang bukan hanya kegiatan seremonial, tapi jembatan utama antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pembangunan,” ujar Kalangit.
Ia menjelaskan, mekanisme Musrenbang memberi ruang partisipatif bagi warga untuk menyampaikan usulan, mulai dari tingkat desa dan kelurahan, kemudian dibahas di kecamatan hingga dibawa ke tingkat nasional. Dengan begitu, perencanaan pembangunan tidak berjalan sepihak, melainkan mengakar pada kebutuhan riil warga.
“Dokumen RPJMD yang sedang kita susun harus memuat aspirasi warga. Kalau tidak, pembangunan akan timpang,” tegasnya.
Selain memperkuat partisipasi, Musrenbang juga menjadi wadah menyelaraskan kebijakan antara pemerintah desa, kabupaten, provinsi, hingga pusat. Hal ini penting agar program pembangunan tidak tumpang tindih, melainkan lebih efisien, berkelanjutan, dan tepat sasaran.
Kalangit menambahkan, forum ini juga membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi potensi unggulan yang bisa dikembangkan, seperti perikanan, pariwisata, dan pertanian yang menjadi pilar utama ekonomi Sitaro.
“Pembangunan bukan semata mengejar angka dan proyek, tetapi harus menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur,” katanya.
Ia menutup sambutannya dengan menekankan bahwa RPJMD Sitaro akan diselaraskan dengan 17 program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Harapannya, pembangunan di Sitaro dapat memberikan hasil nyata dan terukur bagi seluruh lapisan masyarakat.
