Rote Ndao,Sulutnews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rote Ndao terus menunjukkan komitmennya dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di wilayahnya. Hal ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang digelar di Aula Kantor Bappelitbangda Rote Ndao, Jumat (21/11/2025).
Rapat ini membahas Diseminasi Laporan TPPS Kabupaten Rote Ndao Semester I dan II, serta Evaluasi Inputan pada Aplikasi Mai Fali tahun 2025. Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, SH, melalui Plt. Asisten Pemerintah dan Kesra Drs. Benay Forah, menekankan pentingnya sinergi dan langkah-langkah konkret dari seluruh pihak terkait dalam upaya percepatan penurunan angka stunting.
Drs. Benay Forah menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan Rakor TPPS ini sebagai wujud upaya meningkatkan koordinasi dan konvergensi percepatan penurunan stunting. Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan secara kolaboratif dan berkesinambungan.
Rakor ini bertujuan untuk mengkoordinasikan Laporan TPPS Rote Ndao semester I dan II tahun 2025, serta memastikan akurasi data dalam sistem E-Bangda. Aplikasi Mai Fali memiliki peran sentral dalam mengintegrasikan dan memverifikasi data dasar perencanaan percepatan penurunan stunting.
“Rakor ini juga mensinergikan hasil intervensi spesifik dalam ketepatan pelayanan dan pemberian nutrisi bagi pemulihan status gizi balita. Selain itu, juga membahas intervensi sensitif untuk pencegahan stunting, seperti penanganan kemiskinan ekstrim, sanitasi berbasis masyarakat, penyediaan sumber air bersih, dan publikasi data stunting,” jelas Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Benay Forah saat membuka Rakor.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa upaya pencegahan dan penurunan stunting merupakan tanggung jawab seluruh unsur pelaksana pelayanan di masyarakat. Berdasarkan data pengukuran bulan Oktober 2025, tercatat angka stunting sebesar 15,7 persen atau 1671 balita. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan intervensi spesifik dan sensitif yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing Perangkat Daerah.
“Peningkatan kerja sama dengan LSM/NGO juga menjadi kunci dalam perpaduan program,” tambahnya. Dengan dukungan inovasi aksi perubahan birokrasi, Mai Fali diharapkan menjadi simbol dari gerakan reformasi data yang partisipatif, sistematis, dan berkelanjutan lintas sektor.
Reporter: Dance Henukh
