Tahuna, Sulutnews.com – Tim terdiri dari : Marcos Sasiang, SIP (Camat Kepulauan Marore/Koordinator BCA), Hendric Wollf, STh, MTh, Liaison Officer (LO) Pemerintah Daerah Kepulauan Sangihe untuk Filipina) dan Andy Lahindo Gansalangi (Jurnalis).
Tim yang memiliki tugas untuk membuka kembali jalur perdagangan antara Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Gensan Filipina, serta menghimpun data keberadaan warga keturunan Indonesia suku Sangihe. Tim mendapat mandat dari Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe Rinny Silangen Tamuntuan (RST).
Perjalanan dimulai dari Manado (29/04/2023) transit di Bandara Singapura, berangkat dari Singapura (30/04/2023) tiba di Bandara Davao hari yang sama, di jemput oleh Protokol Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) di Davao City.
Tim pun diminta menginap di KJRI, tanggal 1 Mei 2023, yang seharusnya hari libur (May Day) namun atas permintaan Konjen Dr, Ahmad Jadmiko, kami melaksanakan pertemuan dengan semua unsur yang ada di KJRI, pertemuan tersebut berlangsung kurang lebih dua jam, di pimpin langsung oleh Kepala KJRI.
Adapun poin-poin yang di sampaikan pada kesempatan tersebut. Persoalan Border Crossing Agreement (BCA) yang di tutup sementara oleh pihak pemerintah Filipina, di wilayah Pulau Balud yang berbatasan dengan Pulau Marore, sebagai area BCA akibat pandemic Covid-19 yang masih menjadi persoalan di Negara Filipina.
Rencana pemerintah Daerah Kepulauan Sangihe untuk melaksanakan kegiatan Ekspor Ikan ke General Santos (Gensan City)
Persoalan pelintas batas yang sampai saat ini belum bisa melaksanakan kegiatan tersebut secara resmi, dikarenakan jalur BCA masih ditutup, Maraknya pelintas batas yang melakukan kegiatan lintas batas secara illegal, atau sembunyi-sembunyi.
Kewilayaan Kecamatan Kepulauan Marore, yang sampai saat ini masih belum sejahtera meski sebagai wilayah terluar berbatasan langsung dengan Negara Filipina, namun perhatian pemerintah Pusat maupun Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) masih tertuju ke wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud khususnya Pulau Miangas, disana berbagai infrastruktur telah dibangun oleh Pemerintah Pusat, baik kesejahteraan para aparatur Pemerintah terjamin, disementara Marore dengan tensitas aktifitas BCA sangat tinggi malah terkesan terabaikan, baik dari sisi kesejahteraan maupun infrastruktur.
Persoalan kejelasan identitas warga keturunan Indonesia Suku Sangihe yang ada di Filipina. Keberadaan masyarakat tersebut tidak memiliki kejelasan kewarganegaraannya (stateless) namun disisi lain mereka mengakui bahwa Indonesia adalah Negaranya.
Pada pertemuan itu, terungkap berbagai persoalan antara lain
Mereka tidak memiliki identitas berupa tanda penduduk (KTP) atau dokumen yang menerangkan bahwa mereka adalah warga Negara Indonesia.
Anak-anak mereka kesulitan untuk memperoleh identitas saat menempuh pendidikan di Sekolah Indonesia Davao (SID) mayoritas tidak memiliki identitas, hanya sebagian kecil yang memiliki itu pun berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Warga keturunan Indonesia Suku Sangihe dianggap masyarakat kelas bawah sebagai pekerja buruh kasar, mereka kesulitan memperoleh akses kesehatan, kesejahteraan maupun pendidikan di Negara Filipina.
Persoalan sandang pangan dan papan, merupakan bagian dari krisis serius, mereka mendiami pinggiran pantai dengan tanah yang di pinjam dari penduduk lokal, ataupun terpaksa mereka mendirikan rumah diatas laut, kondisi tersebut sangat mengancam keselematan mereka saat cuaca ekstrim.
Rumah mereka hanya seadanya mayoritas hanya berbahan dari bambo dan tripleks seadanya, dengan ukuran cenderung sempit hanya sekedar untuk bertahan hidup saja. Akibat hanya sebatas buruh kasar seperti pekerja di kapal penangkap ikan dengan upah kecil, mengakibatkan perekonomian masyarakat kita ini di bawah garis kemiskinan.
Persoalan lain, saat mereka ke wilayah Indonesia pasti menemui kendala, karena dianggap sebagai warga Filipina dengan istilah tidak manusiawi (Sapi) atau Sanger Pilipina, atau (Pisang) Pilipina Sanger. Hal ini menimbulkan dilema dimana mereka menganggap tanah airnya adalah Indonesia, dan Sangihe adalah Kampung halamanya namun disisi lain dianggap warga Filipina, meski sanak saudara mereka atau marga mereka berasal dari Sangihe.
Kultur/Budaya Sangihe yang kental sebagai identitas bahwa warga Keturunan Indonesia Suku Sangihe adalah warga Indonesia namun tanpa identitas.
Juga kerjasama pendidikan, Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini memiliki Perguruan Tinggi yakni Politeknik Negeri Nusa Utara (Polnustar) agar lulusan Sekolah Indonesia Davao dapat melanjutkan pendidikan di Polnustar, maupun kegiatan magang Mahasiswa di Davao dan Gensan, jurusan Kesehatan, Perikanan dan Sistem Informatika.
Dari pihak KJRI, menyambut baik berbagai masukan maupun informasi First Hand (Tangan Pertama) menurut Konjen Ahmad Jadmiko, di mana pihak KJRI bisa mendengar langsung persoalan yang dikemukakan baik yang ada di wilayah perbatasan maupun di wilayah Filipina.
Tanggapan KJRI atara lain
Mereka akan mengupayakan untuk mendorong pihak Pemerintah Filipina dalam hal ini Gubernur Davao Oriental, untuk segera membuka kembali jalur BCA.
Akan membantu upayah pemerintah Daerah Kepulauan Sangihe di bidang ekspor ikan ke wilayah Filipina.
Membantu mengkomunikasikan dengan pemerintah Pusat untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang di hadapi warga Indonesia Keturunan Indonesia Suku Sangihe di wilayah Filipina.
Tangal 2 Mei 2023, Mengikuti upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Sekolah Indonesia Davao (SID), Camat Marore di percayakan menjadi Inspektur Upacara. Selesai upacara langsung di lanjutkan tatap muka para pelajar dari tingkat SD,SMP dan SMA dengan Tim.
Pada kesempatan tersebut, siswa-siswi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan.
Pertanyaan yang mengemuka adalah persoalan status mereka sebagai Keturunan Indonesia Suku Sangihe yang belum memiliki identitas kependudukan, hal itu mengakibatkan mereka berada di persimpangan saat akan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Juga Tim mempromosikan perguruan Tinggi Polnustar bagi siswa-siswi yang lulus tahun ini untuk bisa menempuh pendidikan di Sangihe.
Pada tanggal 03/05/2023, Tim didampingi Tim KJRI menuju ke wilayah General Santo (Gensan), sekitar pukul 18.00 Tim bersama Tim KJRI mengadakan pertemuan dengan Walikota Balut (Mayor) Mayor Adelan De Arce
Vice-Mayor Marciano Lagudas,
Councilor Jomarie Malik Olarte,
Councilor Alexis Forones,
Councilor Steven Olarte, dan
ABC Pres Esperidion Guardados dengan agenda seperti berikut :
Membahas persoalan ditutup semntara BCA oleh Pemerintah Filipina dalam hal ini Mayor Balut sebelumnya, pada tahun 2020, sehingga hubungan dua wilayah inipun putus, dengan alasan tingkat Vaksinasi di wilayah Balut sangat rendah.
Kami pun saling memberikan argument untuk mendorong agar segera di buka kembali BCA.
Membahas hubungan dua wilayah di area BCA tersebut untuk meningkatkan hubungan agar lebih akrab lagi dengan kerjasama ekonomi, sehingga wilayah BCA ini bisa bertumbuh dari sisi ekonominya, dimana keduanya saling membutuhkan (Mutuasimbiosis) seperti, pihak Balut Saranggani, akan membeli ikan dari wilayah perbatasan Marore dan sekitarnya, selain itu pihak perbatasan Marore bisa membeli produk Filipina untuk di bawah ke Indonesia.
Membahas soal keberadaan komunikasi agar pihak Indonesia dalam hal ini Pemerintah Daerah Kepulauan Sangihe bisa menjalin komunikasi dengan masyarakat Keturunan Indonesia Suku Sangihe di wilayah Balut dan Saranggani, termasuk hubungan keagaaman (Gereja) untuk bisa melakukan pelayanan kerohanian di wilayah tersebut.
Pihak Pemerintah Balut pun merespon, dimana persoalan BCA yang ditutup sementara tersebut akan di sampaikan kepada Pemerintah Provinsi agar segera di buka kembali, selain itu pihak Balut siap menerima kedatangan Tim jika berkunjung ke Balut dalam rangka menindak lanjuti kerjasama ekonomi maupun keagamaan.
Mei 04/2023, Tim bersama Tim KJRI mengadakan pertemuan dengan Buyer (Pembeli) di Gensan, untuk menjajaki kerjasama ekspor ikan dari Sangihe ke Gensan. Pembicaraan tersebut membahas bisa tidaknya ekspor dilaksanakan. Dari pertemuan tersebut pihak Buyerr bersedia menjalin kerjasama hanya saja kendala regulasi di antara dua Negara yang begitu ketat, namun siap apabila kegiatan ekspor di mulai dan akan membantu proses ekspor.
Tanggal 05 Mei 2023 pagi, Tim bersama Tim KJRI dan beberapa pengusaha Ikan Gensan maupun dari Indonesia, meninjau lokasi Fish Port, di Gensan. Didapati suasana Fish Port yang dulunya ramai kini cenderung sepi di karenakan suplai ikan dari Indonesia terhenti akibat regulasi.
Terpantau banyak meja tempat melakukan cek kualitas ikan tuna malah disusun karena ikan tuna jumlahnya hanya sedikit, tak hanya itu pengakuan para Buyer bahwa pihak mereka berharap ikan Indonesia khususnya dari wilayah Sangihe sekiranya bisa kembakali di jual di Gensan. Juga kami mendapati ikan pelagis yang sudah menurun kualitasnya masih diperjual belikan, hal itu berbanding terbalik dengan kualitas ikan di Sangihe, termasuk ikan dasar (Ikan Batu) tak luput jumlahnya menurun drastis.
Melihat kenyataan itu, Tim yakin bahwa apabila Ekspor terealisasi maka akan menjadi keuntungan besar bagi Sangihe untuk memainkan harga pasaran, dikarenakan Filipina membutuhkan ikan dan kita memilikinya, sehingga negosiasi harga terjadi dan tentunya dengan tawaran harga tinggi.
Pada malamnya, kami mengadakan pertemuan kembali dengan Buyer dan pihak, Syahbandar, Maritim atau Kelautan Gensan. Dalam pertemuan tersebut membahas peluang ekspor ke Gensan, Pihak Buyer menyanggupi untuk siap membeli ikan dari Sangihe, namun pihak Kesyahbadaran maupun Kelautan Gensan menyampaikan bahwa apabila kapal dari Indonesia tidak bisa masuk ke wilayah mereka apabila tidak terdaftar di Filipina, meski Indonesia memiliki aturan yakni Peraturan Pemerintah (PP) nomor 20 tahun 2010, tentang Angkutan di Perairan, didalamnya juga mengatur soal ekspor, dan menyatakan mengikuti regulasi di negara Filipina yakni menyiapkan agen.
Mey 06/2023, Tim mengunjungi rumah warga Indonesia Suku Sangihe, untuk mengambil sampel kehidupan mereka di Filipina, didapati rumah yang tidak layak huni berdiri di atas laut, terbuat dari bahan bambo dengan kondisi yang memprihatinkan saling berdempetan. Belum lagi tidak tersedianya sanitasi, bahkan membahayakan anak-anak balita apabila tidak dalam pengawasan orantua, rawan jatuh ke laut.
Pada siang harinya, Tim kembali ke Davao menggunakan transpotrasi darat berupa Bus dengan durasi perjalanan 3 jam lebih, sorenya kami tiba di Davao langsung menuju Kantor KJRI untuk menginap di sana.
Pada malam hari, Tim berkumpul bersama pegawai KJRI untuk berdiskusi soal perjalanan kami di Gensan, termasuk mereka meminta informasi kegiatan kami di sana.
Tanggal, 08 Mei 2023, kami bertemu dengan pihak Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Tim tersebut dari Jakarta, kami di wawancarai khusus dimana mereka meminta data terkait perbatasan Marore dan masalah yang di hadapi Warga Keturunan Indonesia Suku Sangihe di Filipina, termasuk rencana ekspor ikan dari Sangihe ke Gensa, mereka juga siap membantu dan menyampaikan permasalahan yang mereka dapatkan datanya dari kami untuk di sampaikan ke Pemerintah Pusat.
Tanggal, 09 Mei 2023, kami menuju Bandara Davao untuk bertolak pulang, tiba malam hari di bandara Singapura. Besok pagi tanggal 10 Mei 2023, kami bertolak dari Sinagpura ke Manado, tiba pukul 2 siang di Banadar Manado, selamjutnya kebali ke Tahuna. (Andy Gansalangi)
