Jakarta,Sulutnews.com – Presiden Prabowo didampingi perwakilan partai politik dan pimpinan lembaga menyampikan konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 31 Agustus 2025. Kepala lembaga legislatif yang hadir, yakni Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
Juru Bicara Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia, Bahri Permana mengapresiasi konferensi pers Presiden Prabowo yang responsif terhadap aspirasi dari para tokoh, masyarakat mahasiswa serta kelompok lainnya. Menurut Bahri, konferensi pers yang Presiden sampaikan merupakan menifestasi pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance dalam pemerintahannya seperti prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisien, keadilan dan inklusivitas, responsif, dan supremasi hukum.
“Kami mengapresiasi statement Bapak Presiden yang responsif terhadap aspirasi dari seluruh masyarakat. Ini wujud nyata Presiden melaksanakan prinsip Good Governance dalam pemerintahannya. Semoga Bapak Presiden merespon juga aspirasi dan tuntutan kami honorer R2 dan R3,” Kata Bahri.
Dalam konferensi pers tersebut, Presiden Prabowo Subianto memastikan setiap aspirasi yang disampaikan akan didengar, akan dicatat dan akan ditindaklanjuti.
“Kepala seluruh masyarakat, silahkan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai.kami pastikan akan didengar, akan dicatat dan akan kita tindaklanjuti,” Kata Presiden Prabowo.
Sebelumnya, Aliansi Honorer R2 dan R3 sudah 3 (tiga) kali melakukan aksi damai serta audiensi dengan DPR, Kementerian dan Lembaga. Namun tuntutan honorer R2 dan R3 belum ada tindak lanjut. Tuntutan tersebut yaitu “Meminta Pemerintah Mengangkat Honorer R2 dan R3 diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu”.
Bahri menyampaikan, selama ini aspirasi dan tuntutan honorer R2 dan R3 yang telah disampaikan ke DPR, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah selalu mandeg. Overlapping kebijakan, kesenjangan dan keterbatasan fiskal daerah, masalah administrasi, struktur birokrasi serta kendala lainnya masih menjadi masalah klasik yang menghambat honorer R2 dan R3 diangkat PPPK Penuh Waktu.
Sebagai tindak lanjut organisasi, DPP Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia akan segera melayangkan surat permohonan audiensi kepada DPR, Kementerian dan Lembaga terkait.
Pada konferensi pers 31 Agustus kemarin Presiden telah meminta pimpinan DPR dan memerintahkan kepada Kementerian/Lembaga untuk mengundang dan menerima langsung para tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, dan kelompok yang ingin menyampaikan aspirasinya. Hal tersebut Presiden sampaikan supaya bisa diterima dengan baik dan langsung berdialog.
“saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh mahasiswa, tokoh-tokoh dari kelompok yang ingin menyampaikan aspirasinya supaya bisa diterima dengan baik dan langsung berdialog” Prabowo Menegaskan.(*/Merson)
