Tahuna, Sulutnews.com – Sepeninggalnya Penjabat Bupati Sangihe periode 2022-2024, Rinny Tamuntuan, kini Albert Hoppy Wounde Penjabat Bupati Sangihe yang baru harus siap menghadapi berbagai persoalan daerah yang begitu kompleks.
Albert Hoppy Wounde, yang di tugaskan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sesuai surat keputusan (SK) nomor 100.2.1.3 -1216 2024 tertanggal 22 Mei 2024, Wounde harus ekstra kerja keras dimana berbagai persoalan daerah siap menantinya.
Hal paling mengemuka menurut Jack Seba, salah satu tokoh masyarakat Sangihe, adalah keputusan Bupati yang mengatur soal kenaikan tarif dasar air, dimana kenaikan tarif air tersebut dinilai membebani masyarakat, belum lagi soal regulasi tersebut dianggap tidak berpihak pada masyarakat dan tidak memenuhi unsur legal formil, yang seharusnya dilakukan uji publik secara komprehensif.
“Kenaikan tarif sangat memberatkan masyarakat, akumulasi kenaikan sekitaran diatas 100 hingga 200% adalah tindakan manajemen otoriter yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah dan Perumda (PDAM) dengan tidak mempertimbangkan keluhan dan masukan dari publik selaku konsumen, untuk itu diharapkan Penjabat baru dapat meninjau kembali Perbup tentang tarif dasar PDAM dan segala bentuk pungutan/tagihan antara lain, biaya administrasi, pemeliharaan meter dan biaya balik nama dinaikan seenak mereka” ungkap Seba.
Kemudian naiknya angka kemiskinan sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Sangihe, data per 30 November 2023 tercatat 11,01 persen. Jumlah ini naik 0,51 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Ance Kahumata juga Tokoh masyarakat, mengungkap bahwa ada kegagalan dalam kepemimpinan Tamuntuan selama dua tahun.
Lebih lagi, Tamuntuan sebagai Kepala Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara, seharusnya ketika ia menjabat Bupati maka intervensi terhadap pengentasan kemiskinan lebih maksimal, alih-alih turun ternyata angka kemiskinan malahan naik nyaris menyentuh angka satu digit.
“Secara objektif kami menilai, ada kegagalan dalam hal pengentasan kemiskinan di Sangihe, lepas dari pencapaian lain Tamuntuan, seharusnya Tamuntuan memaksimalkan jabatannya sebagai Kadis Dinsosda Provinsi di tambah sebagai Penjabat Bupati, tentunya harapan masyarakat kemiskinan itu turun bukan sebaliknya” ucap Kahumata.
Kahumata juga menyoroti soal naiknya angka penyebaran HIV AIDS di Sangihe, dianggap Tamuntuan sebagai Bupati dengan latar belakang disiplin ilmu di bidang kesehatan, ia sebagai seorang dokter, seharusnya upaya pencegahan tersebut dapat dimaksimalkan selama masa jabatannya, namun menurut Kahumata data dari dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) menunjukkan kenaikan angka HIV AIDS.
“Kami menilai soal, masalah HIV AIDS di Sangihe dimana angka penularannya naik ditangan pemimpin Sangihe yang notabenenya seorang dokter” ucap Kahumata.
Meski demikian Kahumata juga tak lupa menyampaikan terima kasih kepada Tamuntuan atas dedikasinya selama memimpin Sangihe.
Masalah selanjutnya akan dihadapi oleh Wounde adalah maraknya perusakan lingkungan akibat aktivitas tambang di kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah.
Hal itu di sampaikan oleh pemerhati lingkungan dan korupsi Sangihe, Jhonny Rompas, menurut dia harapan satu-satunya masyarakat Sangihe untuk menghentikan perusakan lingkungan adalah Wounde, alasan Rompas menyampaikan itu dikarenakan Wounde merupakan orang pusat.
“Kami akan dukung Penjabat Bupati baru ini, untuk mengentikan dan menutup secara permanen aktivitas tambang di Bowone, ini masalah masa depan Sangihe apabila tambang itu di biarkan terus-menerus beroperasi, dapat dipastikan Sangihe kedep akan lebih hancur, hanya karena ulah segelintir orang jadi kami minta Wounde harus tegas” tandas Rompas.
Bahkan Rompas meminta Wounde sebagai pegawai di PPATK, untuk menelisik aliran uang hasil tambang tersebut, mengalir kemana dan siapa penerimanya, setelah di ketahui harus di tingkat tegas.
“Kami selaku pemerhati Korupsi Sangihe juga meminta Wounde selaku pejabat di PPATK untuk menelisik aliran uang hasil tambang Bowone, apabila melibatkan oknum-oknum tertentu maka harus di tindak tegas” kata Rompas.
Belum lagi lanjut Rompas dugaan korupsi di Sangihe, seperti Buletin Fiktif tahun 2018, pengadaan generator fiktif untuk rumah jabatan Bupati, mark up proyek pengadaan KM Tampungan Lawo, Kasus Makan minum, dan lain-lain, dimana Rompas siap membeberkannya.
“Dugaan kasus korupsi di Sangihe masih menjadi tontonan khas masyarakat itu juga harus disikat agar Sangihe bersih dari korupsi” tegas Rompas.
Ia menambahkan soal maraknya kasus asusila di kalangan pejabat Sangihe harus menjadi perhatian serius Wounde, selain itu kasus perselingkuhan juga perlu penindakan agar ASN di Sangihe memiliki standar moral yang tidak mempermalukan wajah pemerintah Daerah. (Andy Gansalangi)
