Bitung, Sulutnewa.com – STISIP Merdeka Manado menggelar FGD bersama para nelayan di pesisir laut Kelurahan Wangurer, Kecamatan Girian, Kota Bitung. Kamis(16/10/25).
Dikesempatan ini, selain para Mahasiswa STISIP Merdeka Manado dalam program KKN Tematik, juga hadir para Dosen dan jajaran. Kadis Perikanan Bitung, Sadat Minabari. Perwakilan Dinas Perdagangan. Perwakilan Dinas Sosial. TNI dan masyarakat nelayan pesisir setempat.
Dalam sambutannya, Ketua STISIP Merdeka Manado, Ewal Fredrik berharap melalui diskusi ini mendapatkan hasil yang baik untuk semua pihak yang hadir saat ini.
” orang kampus tidak boleh hanya tinggal di kampus. Untuk itu, hadir saat ini para dosen. Termasuk pihak lainnya yang bersedia membangun dunia pendidikan khususnya di Kota Bitung di Sulawesi Utara.” Jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan, melalui bidang pendidikan saat ini pihak kampus berharap, ada hal yang bisa didapatkan untuk sama sama belajar.
Dikesempatan yang sama, Walikota Bitung, Hengky Honandar melalui Kadis Perikanan Kota Bitung, Sadat Minabari mengutarakan FGD ini memberikan dampak positif yang baik bagi masyarakat.
” Dimana ilmu dan pengetahuan yang di dapatkan di bangku kuliah dapat di tuangkan disini. ” Imbuhnya.
Lebih lanjut dikatakan, melalui kegiatan ini para masyarakat mendapatkan perpaduan, sehingga muncul konsep pengelolaan masyarakat pesisir, mengingat masyarakat disini berdampingan langsung dengan pesisir.
” Harapannya, pihak masyarakat dapat memanfaatkan momen ini bersama mahasiswa untuk hasil yang baik bagi masyarakat setempat.” Tandasnya.
Memasuki tahap diskusi, Dosen Pembimbing STISIP Merdeka Manado, Ferry Sangian dalam pemaparannya berfokus tentang efisiensi.
” Kita lihat, saat ini sesuai situasi dan kondisi termasuk enam kelompok nelayan di wangurer, dimana saya juga sebagai pembina nelayan di Malalayang Manado.”
Dikatakan, hal ini bermaksud meningkatkan pendapatan nelayan, termasuk peningkatan pemanfaatan tekhnologi yang mempengaruhi hasil produksi tangkapan nelayan.
” Kita bisa memproyeksi untuk ke depan, asumsi karena iklim, pada situasi dan kondisi alam, maka situasi tersebut dapat di kondisikan.”
Ia menceritakan kondisi para nelayan jaman dulu, menggunakan dayung, yang belum tersentuh tekhnologi.
” Artinya bagaimana kita beradaptasi, hingga mampu bertahan hingga saat ini. Menentukan bagimana kita bertahan hidup. Proses ini menentukan bagaimana nelayan dengan kondisi alam yang ada.” Ungkapnya.
Dijelaskan juga, sentuhan tekhnologi dan banyaknya fasilitas pemerintah dapat dimanfaatkan para istri nelayan saat para suami melaut.
” Para istri dan anak di rumah, sangat diharapkan mampu mengelola dan mengembangkan hasil tangkapan.” Ungkapnya.
Dengan demikian, maka aktifitas ekonomi terus berlangsung bagi keluarga di rumah.
Ia juga meminta supaya para nelayan memanfaatkan adanya Koperasi Merah Putih saat ini yang hadir di setiap kelurahan.
Dikesempatan yang sama, Plt Kabid Perdagangan Kota Bitung menuturkan tentang pemanfaatan hasil ikan, yakni tentang Industri Kecil Menengah(IKM), bahwa ikan yang didapat bukan hanya dijual tapi bisa dimanfaatkan lagi untuk diolah.
Menurutnya, saat ini ini pihaknya sudah memiliki sentra industri pangan Kakenturan, disitu berbagai bahan olahan bersumber dari ikan.
” kita sudah punya kerupuk olahan daging tuna yang di oleh sedemikian rupa dengan hasil yang premium. Ketika ada hasil ikan, kita boleh memanfaatkan itu sebagai hasil tambah bagi ekonomi dalam rumah.” Ucapnya.
Ia mengurai, ada banyak inovasi yang di dapat dari ikan, seperti abon yang kemudian di olah sebagai bahan labur untuk olahan lainnya.
Bahkan saat ini, Pemkot Bitung telah memiliki MoU dengan Cina tentang eksport hasil ikan dari nelayan setempat.
Ia juga berharap, para nelayan dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi hasil produk yang ada.
” Kami di dinas perdagangan membuka diri dalam komunikasi dan konsultasi, kami akan membantu untuk belajar dan mengolah.” Tutupnya.
Sementara, persoalan yang kerap dihadapi para nelayan soal BBM subsidi yang sulit didapatkan.
Selain itu masalah olah gerak bagi nelayan yang tidak diharapkan aturan tersebut berlaku bagi mereka.
Sadat Minabari selaku Kadis Perikanan Kota Bitung menjawab persoalan tersebut menyayangkan nelayan tidak mendapatkan BBM Subsidi,
” padahal BBM Subsidi ini diberikan kepada nelayan di bawah 30GT.” Ungkap Minabari.
Ia pun meminta kepada para nelayan supaya langsung ke Dinas Perikanan dan dibuatkan surat rekomendasi untuk di bawa membeli BBM di SPBU.
Tentunya dengan memenuhi syarat yang ada termasuk keterangan domisili dari Lurah dan Camat setempat.
” Jika terpenuhi, langsung ke kantor dan kami bantu masuk ke aplikasi, untuk menghindari penggunaan subsidi di tempat lain.” tambahnya.
” Surat itu hanya satu kali dibuat, dan hari ini kami tunggu atau besok akan kami bantu.” katanya.
Sementara terkait olah gerak menurut dia hanya berlaku bagi perahu di atas 5GT dan ijinnya melalui KSOP.
Ia juga menyatakan pihaknya selalu menyediakan waktu bagi nelayan. Dan berbagai inovasi Dinas Perikanan Bitung dalam mendukung produksi nelayan berujung pada penghargaan yang di berikan oleh Presiden Prabowo beberapa waktu lalu.
Mengenai penghargaan tersebut, salah satunya kata dia adalah program kampung nelayan yang terintegrasi dan di biayai oleh koperasi merah putih.
” Kami berharap tahun depan, ini sudah berjalan karena ini sangat membantu dan mensejahterakan masyarakat nelayan Kota Bitung. ” Imbuhnya.
Sementara, dalam diskusi tersebut muncul persoalan pelik dari pemerintah setempat, yang mana status lahan yang didiami oleh para nelayan adalah milik perseorangan.
Sedangkan diketahui, lahan setempat menurut para nelayan setempat adalah laut yang kemudian ditimbun.
” Namun atas nama pemerintah setempat siap membantu.” Ucapnya.
Di akhir kesempatan, Manager Kredit Komersial BSG Bitung, Hana S Wurangian menyampaikan dukungannya kepada nelayan Kota Bitung melalui Kredit Usaha Rakyat(KUR) Bohusami Basoma.
” kami juga bisa membiayai usaha perikanan dari nelayan, untuk maksimum kredit dapat didapatkan hingga 50 juta tanpa jaminan. ”
Dijelaskan, untuk mendapatkan nilai pinjaman, hasil para nelayan akan di akumulasi sesuai hasil olahan, dan jangka waktu kredit selama 3 tahun dengan suku bunga sebesar 6 persen atau 0.5 persen pertahun, hal ini dimaksud agar terhindar dari rentenir.
” Pihak bank disini berusaha membantu sektor perikanan melalui KUR Bohusami, dan diharapkan dapat memenuhi setiap persyaratan yang berlaku salah satunya adalah Surat Keterangan Usaha(SKU) dan diharapkan pihak kelurahan setempat dapat membantu proses ini.” Tandasnya.
(Tzr)
